sergapntt.com [JAKARTA] – Kasus Papua dan Freeport dinilai tak bisa terpisahkan. Gejolak yang terjadi di Freeport akan ‘membakar’ Papua. Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far menyatakan hal itu disebabkan dua hal;
Pertama, Papua adalah daerah yang peka terjadinya gejolak. Kekayaan alamnya yang besar membuat rakyat Papua mudah merasa terasingkan bila terjadi hal-hal yang menyinggung mereka.
Kedua, kehadiran Freeport yang sedari awal memang dinilainya kasuistik, menambah rasa sensitif rakyat Papua.
Selama ini, kehadiran Freeport belum dirasakan oleh seluruh rakyat Papua. “Ini bukan berarti Freeport tidak memberikan dana bagi hasilnya pada pemerintah RI,tetapi pemerataan manfaat belum diwujudkan,” jelasnya.
Banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan manfaat tersebut. Ada komprador yang memainkan peranan secara misterius yang akibatnya terjadi penumpukan manfaat pada segelintir orang. Seperti halnya ribut soal dana keamanan, hal ini makin menimbulkan tanda tanya bagi rakyat.
“Bukankah dana untuk kepolisian menurut UU diambil dari APBN, dan bukan dari Freeport?” jelas Marwan.
Begitupun, soal pengaman wilayah Papua masih sangat ringkih, sehingga banyak fakta menunjukkan betapa mudahnya negara tetangga atau pihak asing masuk wilayah Papua. Dia menyatakan ini problem daerah perbatasan yang hingga kini masih menggantung.
“Nah, untuk itu, kiranya sangat penting untuk dilakukan, pertama, transparansi. Pihak-pihak terkait harus siap membuka selebar-lebarnya nya informasi,” papar Marwan.
Kedua, pemerintah segera melakukan tindakan tegas bagi pihak terkait yang menyalahi kebijakan. Ketiga, forum dialog harus terus dilakukan antara rakyat Papua, pemerintah dan ormas lokal.
Keempat, menggenjot Otsus Papua demi kesejahtraan. Kelima, ekonomi menjadi panglima dalam memperbaiki kesejahteraan. Persoalan Papua yang terus bergejolak pada dasarnya harus dilakukan solusi holistik.
“Kita bisa belajar dari rekonsiliasi Aceh. Intinya, rekonsiliasi, dialog dan akselerasi pembangunan di Papua,” jelas Marwan.
Keenam, pengawasan secara ketat dana Otsus supaya tidak diselewengkan oleh kepala daerah di Papua. “Harus ada investigasi khusus dan laporan pertanggungjawaban yang jelas. Tindak secara tegas dan tanpa pandang bulu kepala-kepala daerah yang menyelewengkan dana Otsus,” jelasnya.
Pengawasan dan pengawalan dana Otsus harus dilaksanakan secara ketat dan tegas, termasuk sampai tingkat implementasinya. Ketujuh, aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap pihak-pihak asing yang ingin atau bahkan sudah memprovokasi Papua. Kehadiran orang asing harus diterima secara selektif dengan dasar informasi yang akurat.
NKRI, menurut dia, merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apapun taruhannya. “Masyarakat papua dan semua aparat harus mampu menyadari itu,” jelasnya. Semua orang bertanggung jawab untuk membela dan mempertahankan kesatuan NKRI. Jangan sampai Papua terpisah dari Indonesia.
By. YH / CP
NTT WORD 