Oleh : Verry Guru
HINGGA kini masalah yang mendera wilayah perbatasan antar daerah di Provinsi NTT belum juga bertepi. Sebut saja yang aktual dan menjadi perhatian publik di daerah ini adalah batas wilayah Besnam dan Lotas di Kabupaten TTS dan Kabupaten Belu juga batas wilayah yang ada di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur di daratan Flores. Mengapa urusan wilayah perbatasan antar kabupaten di NTT belum juga menemukan titik temu ? Sebenarnya apa pangkal soal yang membuat ‘sengketa” wilayah perbatasan koq rumitnya minta ampun ? Adakah itikad baik dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
Ketika memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Batasa Daerah di ruang kerja gubernur, Senin (20/2) lalu, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menegaskan, pihak pemerintah sangat concern dan serius untuk menuntaskan masalah yang ada di wilayah perbatasan. Bahkan dengan nada guyon, Gubernur mengatakan, “masak batas antar negara saja bisa diurus koq, hanya antar kabupaten di dalam provinsi kita tidak bisa selesaikan.”
Menurut Gubernur, selama ini pihak Pemerintah Provinsi NTT senantiasa mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan dalam menyelesaikan masalah perbatasan. “Kita punya semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah perbatasan. Kalau tidak ada semangat kekeluargaan dan persaudaraan, kita akan sulit. Malaikat turun pun masalah tidak akan selesai,” ucap Gubernur.
Secara prinsipil sebut Gubernur, harus dibedakan atau dipisahkan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas wilayah hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. “Secara prinsip harus dipilahkan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dan hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. Penegasan hak-hak ulayat masyarakat di wilayah perbatasan sangat diperlukan, sehingga masyarakat juga merasa ada kepastian. Karena saya pikir batas wilayah administrasi pemerintahan tidak boleh menegasikan batas-batas hak ulayah yang dimiliki masyarakat,” tegas Gubernur.
Lalu bagaimana sikap dan reaksi Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin, BA? Dia mengaku, pihak Pemerintah Kabupaten Belu tetap menghargai Keputusan Gubernur NTT tahun 1971. “Hanya saja ada beberapa pilar di titik tertentu yang dipasang secara sepihak sehingga kendalanya sampai hari ini. Hal-hal ini yang perlu diatur secara baik dan perlu disepakati bersama antara Pemkab Belu dan Pemkab TTS. Kalau kita sudah sepakat bersama maka kita perlu turun ke lapangan sama-sama sehingga masalah ini bisa diselesaikan,” pinta Wabup.
Sedangkan Wakil Bupati TTS, Drs. Benny Litelnony mengatakan, pihak Pemerintah Kabupaten TTS tidak mempermasalahkan SK Gubernur tahun 1971. “SK Gubernur itu tentu sudah melalui kajian-kajian hukum dan sosial budaya yang matang pada masa itu. Kalau kita mau revisi SK tersebut maka kita harus buka diri dan menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka tahu. Sebab batas administrasi pemerintahan itu statis tetapi batas-batas hak ulayat masyarakat bisa lebih dari dua atau tiga kecamatan yang ada di wilayah kabupaten,” tandas Wabup dan meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT yang mengurus pilar-pilar di wilayah TTS dan Belu.
Terhadap pemikiran Wabup Belu dan Wabup TTS, Gubernur Lebu Raya mengatakan, kalau hak-hak ulayat masyarakat sudah diakui tentu tidak ada masalah lagi. “Musti ada tim bersama antara TTS dan Belu untuk mendorong kepastian hak-hak ulayat yang dimiliki masyarakat. Segera saja difasilitasi untuk sosialisasi di lapangan,” pinta Gubernur.
Sementara itu Bupati Ngada, Marianus Sae menuturkan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap masalah yang ada di wilayah perbatasan Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. “Saya datang karena aspirasi masyarakat Ngada. Masalah ini sudah lama sekali. Karena itu saya sangat setuju agar SK Gubernur itu direvisi tidak hanya judulnya tetapi isinya juga direvisi,” papar Bupati Sae.
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Manggarai Timur, menyampaikan terima kasih atas penegasan Gubernur atas batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas-batas hak ulayat masyarakat. “Kami tidak pernah ganggu gugat. Kami hanya butuh penegasan, karena kami bukan bicara aspirasi tetapi kami bicara dokumen,” tandas dia, dan meminta agar gapura dan jalan yang ditutup oleh masyarakat Ngada segera dibuka sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengatakan, sebelum merevisi SK Gubernur, akan diturunkan tim teknis yang akan melibatkan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur. “Tim teknis akan turun ke lapangan dulu sebelum SK Gubernur direvisi. Memang kita pegang dokumen tetapi justru dokumen itu yang bermasalah. Tapi sudahlah mari dengan semangat kebersamaan kita selesaikan masalah ini dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Gubernur dan meminta agar jalan yang ditutup itu segera dibuka agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. “Jalan segera dibuka. Kalau gapura ya..nanti sajalah,” tegas Gubernur.
Jadi Pola FREN Jilid I
Ada ide menarik nan cerdas yang sempat dilontarkan Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Maxi Ebu Tho. Wakil rakyat yang berasal dari Partai Gerindra ini menuturkan, jika tahun ini penyelesaian masalah wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten TTS dan Belu, serta Ngada dan Manggarai Timur dapat diselesaikan maka hal ini menjadi pola atau format yang baku untuk suksesnya kepemimpinan FREN (Frans Lebu Raya dan Esthon L. Foenay = sandi buat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT saat ini) jilid I. “Nah, kalau FREN jilid I ini sudah sukses bukan tidak mungkin akan dilanjutkan untuk kepemimpinan FREN jilid II,” ucap Maxi, disambut gelak tawa para peserta rapat.
Sementara itu, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kol. Edison Napitupulu mengingatkan kepada para pemimpin yang ada di wilayah perbatasan tersebut untuk tetap menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang dipimpinnya. “Sebagai pemimpin mari kita layani masyarakat kita dengan baik. Berikan rasa aman kepada mereka. Jangan ciptakan konflik seperti yang terjadi di Lampung dan Bima. Jangan sampai ada yang berdara-darah, usai kita memimpin masyarakat kita. Itu tidak boleh terjadi,” pesan Danrem Napitupulu, serius.
Sampai di tikungan ini tentu kita semua sepakat dan sependapat kalau masalah batas wilayah antar kabupaten ini segera dituntaskan. Jangan biarkan potensi konflik yang masih laten ada di wilayah tersebut memuncak. Toch nanti yang rugi juga adalah massyarakat itu sendiri. Karena itu perlu kerjasama, sinergitas dari hati yang tulus dan iklas dari semua pihak, apakah pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh LSM dan stakeholder lainnya untuk memiliki tekad dan semangat yang sama agar masalah batas wilayah antar kabupaten di NTT segera tuntas. Permasalahan yang ada di wilayah perbatasan jangan sampai “diproyekan” hanya untuk kepentingan politis dan mencari sensasi dari pihak-pihak tertentu yang suka dengan konflik. Katakan tidak ! Sudah saatnya masyarakat memerlukan suasana hati yang damai dan tenteram untuk mengisi pembangunan demi mempertahankan hidup dan kehidupannya di dunia yang fana ini. (*)
Penulis : Pranata Humas Biro Umum Setda NTT
NTT WORD 