 |
| Caesar Budi Setiawan |
sergapntt.com [MBAY] – Pengerjaan proyek dua jalur di Mbay yang dilaksanakan PT. Surya Agung Kencana (SAK) mulai menuai masalah. Jumad (24/2/12) lalu, Direktur PT. SAK, Caesar Budi Setiawan diadukan ke polisi lantaran Budi beserta anak buahnya kedapatan menggusur lahan yang akan dijadikan badan jalan tanpa seijin pemilik tanah.
Usai mengadukan Budi ke polisi, kepada SERGAP NTT, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Sil Lewa mengatakan, perbuatan PT. SAK sudah sangat keterlaluan. Seharusnya, sebelum menggusur, PT SAK terlebih dahulu memberitahu dan meminta ijin pada pemilik lahan. Bukan asal sruduk-sradak.
Sebelum mengadu ke polisi, Sil Lewa sempat mendatangi lokasi dan melarang operator greder untuk menghentikan kegiatan penggusuran.
Akibatnya, proyek pembuatan jalan dua jalur dengan lebar 22 meter dan panjang 16 Kilo Meter (KM) yang menggunakan Dana Desentralisasi Fiskal (DDF) sebesar Rp50 miliar itu untuk sementara terhenti. Jalan yang bakal dinamakan By Pass Mbay itu sendiri dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun 2011 dengan kucuran anggaran sebesar Rp7 milyar untuk pekerjaan jalan sepanjang 2 KM dari Dadiwuwu (Kelurahan Penginanga) sampai civic centre (pusat perkantoran Pemkab Nagekeo). Sedangkan tahun 2012 ini merupakan pengerjaan tahap akhir terhitung mulai dari depan civic center hingga Alorongga.
“Ini sudah keterlaluan sekali,masa saya selaku pemilik lahan tidak di beritahu. Ini namanya tindakan kriminal. Seharusnya saya sebagai pemilik lahan harus di beritahu dulu, bukan main seradak seruduk. Siapa yang melarang pembangunan, tetapi kita harus duduk dulu. Dulu seingat saya, sebelum proyek ini di mulai, antara pemilik lahan dan Pemda Nagekeo sudah membuat pernyataan kesepakatan secara tertulis yang isinya bahwa sebelum eksen lapangan, kesepakatan harus di realisasikan. Yang terjadi justru sebaliknya. Saya heran kenapa Pemda, terkesan masa boboh dengan masalah ini? Seharusnya ketika ada masalah di lapangan, Pemda harus turun lapangan, bukan malah membiarkan masalah menjadi rumit seperti ini. Masalah ini tetap saya proses secara hukum, karena saya sudah di rugikan,” ujar Sil Lewa.
Menurut Sil Lewa, sebelum proyek dilaksanakan, Pemerintah dan PT SAK telah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat soal ganti rugi lahan yang bakal dijadikan badan jalan. Namun hingga kini kesepakatan itu belum terealisasi.
Wakil Bupati Nagekeo Drs.Paulus Kadju ketika di konfirmasi pertelpon mengaku kaget dengan kejadian ini. “Ade,,, saya tidak tahu bahwa ada masalah di lapangan, saya baru tau ketika ade telpon ni,” ucap Paulus Kadju.
Kata Paulus, sesuai laporan yang di sampaikan stafnya, pekerjaan jalan dua jalur sudah tidak ada masalah. Sebab, selama ini Pemda sudah melakukan sosialisai kepada warga pemilik lahan, dan itu sudah final.
“Masyarakat pada dasarnya tidak berkeberatan dengan pelebaran jalan, tetapi kalau sudah seperti ini saya juga jadi bingung. Jangan-jangan selama ini staf saya hanya membuat laporan ABS alias asal bapa senang? Tapi tidak apa-apa kita tetap melakukan koordinasi dengan warga pemilik lahan. Proyek ini juga berdampak positif, dan yang menikmati juga masyarakat,”imbuhnya.
Salah seorang warga kolibali, Danga, Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo yang meminta namanya tidak di tulis mengatakan, jika kesepakatan ganti rugi lahan tidak segera direalisasikan, maka tak ada sejengkal tanah pun yang diberikan untuk pelebaran jalan.
“Untuk urusan dengan Pemda Nagekeo kami sudah tidak percaya lagi, dari dulu selalu janji bahwa untuk proyek jalan dua jalur akan ada ganti rugi. Kalau hanya omong saja baik, tetapi ini ada kesepakatan tertulis, yang ditandatangani oleh pemda dengan kami selaku pemilik lahan. Kalau pemda masa bodoh dengan kesepakatan ini, kami juga tidak akan kasi sejengkal pun tanah kami untuk di gusur,” tegasnya.
Pantauan SERGAP NTT, pengerjaan proyek jalan dua jalur itu, baik tahap pertama, maupun tahap kedua hingga kini belum menunjukan hasil yang signifikan. Baru beberapa ruas jalan saja yang sementara di kerjakan, sementara yang lainnya belum disentuh sama sekali.
Kepada SERGAP NTT, salah seorang staf PT SAK mengaku, penggusuran yang mereka lakukan itu atas perintah Dinas PU Nagekeo.
“Jujur pak, kami kaget juga saat melakukan penggusuran tiba-tiba kami di suruh stop oleh Om Sil. Kami juga tidak mau ambil resiko, karenanya kegiatan ini kami hentikan sampai persoalan dilapangan benar-benar clear,” ujar staf PT SAK itu.
Sementara itu, salah seorang Staf dinas PU Nagekeo kepada SERGAP NTT pertelpon mengaku, yang menyuruh melakukan penggusuran adalah Bupati Nagekeo. Itu karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Kita menghargai tuntutan masyarakat soal ganti rugi. Ini sebenarnya soal pemahaman yang sampai saat ini belum diclearkan, tetapi kami tetap berupaya agar proyek ini tetap berjalan,” tegasnya.
Kapolres Ngada, AKBP. Daniel R. Yudo mengaku belum mengetahui adanya laporan Sil Lewa.
“Mas saya belum mendapat laporan dari Kapolsek Aesesa tentang masalah ini. Tapi, kami akan tetap melakukan koordinasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap sang Kapolres.
by. sherif goa
NTT WORD 