sergapntt.com [KUPANG] – Amarah itu emosi. Emosi itu ibarat sebuah garpu pengangkat jerami, yang mempunyai tiga gigi. Gigi yang pertama adalah “berpikir”. Gigi kedua adalah ketegangan fisik. Gigi ketiga adalah tingkah laku, berupa reaksi terhadap suatu situasi. Reaksi inilah yang mengkomunikasikan informasi, sekaligus mengungkapkan ketidaksenangan kepada orang lain.

Begitulah cerminan sikap orang Timor yang tergabung dalam Persehatian Orang Timor (POT) saat ‘menggugat’ Jefri Riwu Kore dan Kristo Blasin (Jeriko) karena ditetapkan oleh Partai GERINDRA dan PDIP sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017.

Kemarahan POT, mulanya ditujukan kepada Ketua DPD Partai GERINDRA Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay. Esthon dinilai telah mengkhianati POT. Sebab, menurut Ketua POT, Jonathan Nubatonis; jauh sebelum suksesi Pilgub 2008 dan terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi Frans Lebu Raya, Esthon bersama POT telah membangun komitmen agar selalu mengutamakan kepentingan POT dalam setiap gawe politik, terutama pesta demokrasi lima tahunan di tanah Timor.

Maklum Esthon dianggap sebagai pintu masuk orang Timor ke lajur kekuasaan. Sebab, Esthon merupakan satu-satunya orang Timor yang sedang memimpin partai dan menjabat sebagai wakil gubernur NTT. Sayang, komitmen tak terlaksana dalam Pemilukada Kota Kupang. Esthon lebih memilih Jefri Riwu Kore yang nota bene orang Sabu, sebuah pulau yang berbatasan langsung dengan Australia.

Padahal stok kader Timor cukup banyak dan punya potensi sama dengan Jefri Riwu Kore. Sebut saja, Gustaf Oematan dan Hengky Benu. Kedua kader Timor ini cukup diminati warga Kota Kupang. Walaupun dalam survei politik yang dimainkan Gerindra menempatkan Jefri Riwu Kore di nomor urut satu.

Sebagai orang Timor, Jonathan Nubatonis, Hengky Benu dan Gustaf Oematan cs tak terima dengan keputusan Gerindra. Walaupun Esthon telah berkali-kali mengatakan, keputusan Gerindra itu berdasarkan hasil survei dan pleno DPP Gerindra.

Kemarahan terus melebar, melalui sebuah ritual adat yang dilaksanakan di sebuah restoran di Kota Kupang, POT menarik dukungan terhadap FREN jilid I, termasuk rencana FREN jilid II di pilgub 2013 mendatang.

Tak hanya itu, mereka juga menyatakan tidak mendukung Jeriko sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota pasca Dan Adoe – Dan Hurek. Bagi mereka, lebih baik tidak memilih, daripada memilih Jeriko.

Pernyataan ini membuat FREN pening. Itu sebabnya, sejumlah PNS dilingkup Setda NTT dikerahkan untuk melawan orang Timor sekaligus memenangkan Jeriko di Pemilukada Kota Kupang.

Dimotori pejabat-pejabat eselon II, para pegawai negeri sipil yang dilarang undang-undang agar tidak berpolitik praktis mulai diterjunkan FREN ke lapangan tanding pemilukada dengan target menang.

Toh begitu sebagian besar orang Timor yang berprofesi sebagai PNS tak mau seperti kerbau dicocok hidung. Bathin mereka menolak sikap pilih yang ditunjukan FREN. Kenapa tidak sandingkan Gustaf Oematan – Kristo Blasin atau Hengky Benu – Kristo Blasin? Kenapa mesti Jeriko? Apa untungnya? Toh Jeriko belum tentu menang. Buktinya, di pemilukada kali lalu Jefri kalah. Padahal sebelum pemilukada dilaksanakan, Jefri kesana-kemari sudah sesumbar menang. Begitu kira-kira protes yang diajukan POT.

Kini Jeriko jadi bidikan utama. Kemarahan POT akan ditumpahkan kepada Jeriko. Karena Jeriko  dianggap sebagai penyebab tergusurnya orang Timor dari Gerindra.

By. SHERIF

8 Februari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com [KUPANG] – Pemerintah provinsi (Pemprov) telah menyurati para bupati dan walikota untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Fransiskus Salem kepada wartawan di Kupang, Selasa (7/2).

Menurut Salem, intensitas curah hujan yang tinggi dimaksud tentunya berdampak pada bencana banjir dan tanah longsor serta wabah penyakit. Mengingat hampir semua daerah di NTT berpotensi bencana, tentunya dibutuhkan kesiapsiagaan. “Ini untuk meminimalisasi korban jiwa dan material yang bakal terjadi,” ujarnya.

Salem sampaikan, kebutuhan akan beras bantuan bencana pada prinsipnya tidak ada masalah. Karena setiap kabupate memiliki stok beras bencana sebanyak 100 ton dan provinsi 200 ton. Beras tersebut bisa dimanfaatkan kapan saja jika terjadi bencana. Banjir di Belu misalnya bersumber dari luapan sungai Benanain yang membelah tiga kabupaten yakni Belu, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan.

Sementara itu Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis laporan mengenai ancaman banjir di delapan kabupaten di NTT selama Februari 2012. Banjir diramalkan berlangsung sampai April mendatang akibat intensitas hujan di daerah-daerah itu sangat tinggi. Delapan kabupaten itu ialah Kupang, Manggarai, Alor, Belu, Flores Timur, Ende, Sikka, dan Timor Tengah Selatan.

Kepala BMKG, Sri Woro B. Harijono dalam rilis tersebut mengingatkan, intensitas banjir tertinggi bakal melanda Kecamatan Reo dan Kota Komba, Kabupaten Manggarai, dan Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Daerah itu memang sering dilanda banjir dan longsor setiap musim hujan karena hampir seluruh kawasan hutan ditebang untuk pembukaan ladang. Dengan demikian banjir tidak bisa dihindari. 

Sedangkan 14 kecamatan potensial dilanda banjir dengan intensitas menengah, terdapat di enam kabupaten antara lain Kobalima, Malaka Barat dan Malaka Tengah di Belu. Kecamatan Ndona di Ende, dan Kecamatan Amanuban Barat di Timor Tengah Selatan. Prakiraan ini bertujuan mengingatkan warga yang bermukim dekat bantaran sungai dan lereng gunung mewaspadai banjir dan tanah longsor. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre Koreh menyebutkan, sebanyak 75 sungai di NTT berpotensi banjir pada tahun ini. Di antaranya Sungai Noelmina yang membelah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, Sungai Benanain di selatan Kabupaten Belu, dan Sungai Benpasi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi teknis tingkat kabupaten dan unit pelaksana tugas (UPT) yang ditempatkan di kabupaten untuk siagakan alat berat. Sehingga ketika terjadi longsor, material yang menutupi badan jalan segera digusur. Dengan demikian, arus lalulintas kembali normal.

By. LEFP

7 Februari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com [KUPANG] – Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Forum Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) meminta kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada perekrutan seleksi calon PNS mendatang. Karena mereka telah memberi pengabdian untuk daerah ini.

Ketua Forum THL-TBPP NTT, Vester katakan ini ketika berdialog dengan Ketua DPRD NTT, Ibrahim Agustinus Medah di ruang kerjanya, Selasa (7/2).

Vester jelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2007-2009 merekrut 990 orang THL-TBPP untuk ditempatkan di NTT. Perekrutan ini untuk menjawabi kuota penyuluh pertanian yakni satu desa bertugas seorang tenaga penyuluh pertanian.

Namun saat ini, jumlah penyuluh telah berkurang menjadi 936 karena telah menjadi PNS dan meninggal dunia. Sedangkan jumlah penyuluh pertanian secara keseluruhan ditambah penyuluh lainnya, jumlahnya menjadi 2.472 orang.

Bila dibandingkan dengan jumlah desa, maka NTT masih kekurangan 500 lebih tenaga penyuluh pertanian, karena saat ini NTT memiliki 3.000 desa/kelurahan.

Ini menunjukkan tidak ada regenerasi penyuluh pertanian di NTT.

“Kami minta pemerintah mengambil kebijakan untuk mengangkat kami menjadi PNS dalam setiap kali penerimaan calon PNS, sama seperti tenaga honor lainnya yang juga diangkat menjadi PNS. Karena kami juga telah bekerja untuk daerah ini,” kata Vester.

Sungguh ironis, lanjutnya, setiap ada perekrutan calon PNS, THL-TBPP harus mengikuti jalur umum. Padahal, pemerintah pusat mengalokasikan formasi penyuluh untuk NTT. Semestinya, dengan formasi itu, pemerintah memberi prioritas agar THL-TBPP bisa lulus.

Selain itu, kesejahteraan THL-TBPP pun masih jauh dibawa standar. Karena yang dibayar oleh Kementerian Pertanian hanya 10 bulan, yakni Januari sampai Oktober. Dua bulan lainnya ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Akibatnya, gaji yang diterima setiap THP-TBPP bervariasi, dimana ada yang di atas Rp1 juta tapi ada yang lebih rendah dari upah minimun provinsi (UMP) NTT. Padahal, mereka menangani beberapa program strategis di bidang pertanian.

Vester menyampaikan, saat ini THL-TBPP berada dibawah naungan Badan Koordinasi Penyuluh. Namun sampai kini tidak ada kajian yang dilakukan terhadap keberadaan THL-TBPP. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap tenaga penyuluh sangat minim. Padahal THL-TBPP diberi kepercayaan untuk menangani sejumlah program di bidang pertanian.

Ketua DPRD NTT, Ibrahim Agustinus Medah akui baru mengetahui keberadaan THL-TBPP di NTT beberapa waktu lalu. Padahal keberadaan tenaga penyuluh ini sangat penting dalam mendukung program pemerintah di bidang pertanian. NTT sangat membutuhkan tenaga penyuluh pertanian, karena daerah ini berbasis pertanian. Dimana, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) NTT sekitar 50 persen lebih berasal dari pertanian, dan 80 persen penduduk NTT bermatapencaharian petani. Karena itu harus ada perhatian dari pemerintah daerah dan pusat terhadap keberadaan penyuluh.

“Jika pemerintah tidak memperhatian keberadaan penyuluh pertanian, sama halnya dengan pemerintah tidak memperhatikan pembanguan di daerah ini,” tandas Medah.

Tentang permintaan THL-TBPP untuk diangkat menjadi PNS, Medah sampaikan, berdasarkan informasi yang diterima dari Komisi IV DPR RI, akan ada revisi Undang-Undang (UU) pertanian termasuk penyuluh. Diharapkan, UU itu segera direvisi sehingga THL-TBPP bisa diangkat menjadi PNS pada seleksi penerimaan calon PNS berikutnya. Daripada merekrut pegawai baru jadi PNS tanpa pengalaman, lebih baik mengoptimalkan petugas yang ada.

“Kami segera bersurat ke Kementerian Pertanian, DPR RI dan Komisi IV agar UU itu segera diubah dan salah satu komponen yang diprioritaskan dalam penerimaan seleksi PNS adalah tenaga penyuluh,” janji Medah. 

By. LEFP

7 Februari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com [KUPANG] – Wakil Gubernur NTT mengatakan, Indonesia masih mengalami permasalahan Zoonosis yakni penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia dan sebaliknya, yang berpotensi menjadi wabah atau pendemik yang perlu dikendalikan.

“Saya minta Biro Kesra Setda NTT sebagai Sekretariat Komisi Penanggulangan Zoonosis tingkat provinsi untuk segera menyurati para Bupati dan Walikota agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membentuk Komisi Penanggulangan Zoonosis tingkat Kabupaten/Kota se NTT,” tandas Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si saat memimpin rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi NTT dalam upaya menanggulangi penyebaran penyakit Zoonosis di ruang kerja Wagub, Senin (6/2).

Menurut Wagub, jenis-jenis penyakit Zoonosis antara lain anthraks, rabies, brucelosis, avian influensa (AI), leptospirosis, salmonelosis, tuberkulosis (TBC) dan toxoplasmisis.

“Karena itu, dalam rangka percepatan pengendalian zoonosis di NTT diperlukan langkah-langkah terpadu dan komprehensif dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sehubungan dengan itu dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis tingkat Provinsi NTT yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat,” jelas Wagub.

Komisi Pengendalian Zoonosis sebut Wagub, bertugas  mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi NTT dengan memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan Arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis serta rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT tahun 2009-2013.

“Saya minta kepada seluruh pimpinan SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar dapat melakukan sosialisasi tentang Pengendalian Zoonosis sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Sosialisasi melalui sekolah, pramuka, mimbar gereja, mesjid dan langsung kepada masyarakat umum agar mereka juga tahu tentang penyakit zoonosis,” pinta Wagub.

Ikut hadir dalam rapat bersama Wagub, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda NTT, Johana Lisapaly, SH, M.Si, Kadis Peternakan Provinsi NTT, Ir. Semuel Rebo, Kaban Kesbangpol dan Linmas NTT, Dra. Sisilia Sona, Karo Kesra Setda NTT, Drs. Alo Dando, MM, Karo Hukum Setda NTT, John Hahula, SH, M.Si, pejabat TNI dan Polri serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

By. VERRY GURU

7 Februari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com [KUPANG] – Rapat Provincial Coordinating Committee (PCC) Australia-Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) Tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerjasama RI-Australia di NTT.

“Saya memang terus mendorong pelaksanaan program dan kegiatan lebih baik dari waktu ke waktu sehingga mampu meningkatkan daya ungkit yang lebih besar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya, pada acara Rapat PCC AIPMNH Tahun 2012 di Hotel T-More, Senin (6/212).

Lebih lanjut Gubernur Lebu Raya mengatakan, dukungan AIPMNH dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan pengarusutamaan gender sangat penting artinya bagi daerah ini.

Untuk mengoptimalkan hasil kemitraan AIPMNH dan Lembaga Internasional lainnya dalam pembangunan NTT, lanjut Gubernur, maka harus konsisten melaksanakan Deklarasi Paris Tahun 2005 dan Komitmen Jakarta Tahun 2009.

Menurut Gubernur, Kedua kesepakatan tersebut menegaskan bahwa bantuan negara donor disalurkan melalui sistem pemerintahan yang ada sesuai dengan prioritas dan target pembangunan nasional dan daerah.

Gubernur mengatakan, upaya perencanaan kegiatan AIPMNH tahun 2012 patut diberikan apresiasi karena prosesnya melalui asistensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mekanisme yang dilaksanakan akan menjamin sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran serta mencegah terjadinya duplikasi kegiatan, penggunaan anggaran juga akan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Harapan lain yang juga disampaikan Gubernur Lebu Raya adalah Forum Rapat PCC harus dimanfaatkan untuk mendorong program yang lebih menyentuh langsung dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mendukung peningkatan motivasi membangun masyarakat yang sedang tumbuh sejalan dengan dikembangkannya program Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

“Harus ada ruang dan peluang bagi masyarakat untuk menemukan jati dirinya melalui pemberian kepercayaan yang lebih besar,” kata Gubernur.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang I Bappeda NTT, DR. Petrus Keron, MA mengatakan, dengan adanya pelaksanaan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesehatan ibu dan bayi baru Lahir atau AIPMNH maka dibentuklah forum koordinasi, review dan evaluasi pelaksanaan program yang disebut PCC.

“PCC berperan sangat strategis dalam menentukan arah dan keberlanjutan program sesuai komitmen bersama,” tegas Keron.

By. VERRY GURU

7 Februari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar