PPRN Buka Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang


Yanti Malelak

sergapntt.com [KUPANG] – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Kupang mulai membuka pendaftaran bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang periode 2012-2017.

Demikian dikatakan Bendahara DPD PPRN Kota Kupang, Yanti Malelak kepada SERGAP NTT di Kupang, Selasa (17/01/11). “Ya,,, terhitung mulai besok (18/1/12) kita akan membuka pendaftaran bagi bakal calon walikota dan wakil walikota Kupang. Waktu pendaftaran akan kita buka selama dua minggu bertempat di sekretariat DPD PPRN Kota Kupang,” ujar Yanti.
Menurut Yanti, saat mendaftar, para bakal calon diharuskan memasukan surat lamaran, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Visi dan Misi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang.
“Syaratnya itu dulu. Setelah itu kita akan seleksi. Setelah seleksi, bagi para bakal calon yang lolos akan mengisi lagi formulir bakal calon walikota dan wakil walikota yang disediakan PPRN,” tegasnya.
Ditanya soal adanya dualisme PPRN di Kota Kupang, Yanti menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.AH.11.01. Tahun 2010 Tanggal 15 November 2010, PPRN hanya satu, yakni PPRN yang sekarang dipimpin oleh Made Rahman Marasabessy.
“Karena Amelia Yani sudah mundur dari PPRN. Terbukti di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang baru saja menggelar Pemilukada di bulan November dan Desember 2011, KPUD di daerah-daerah itu, plus KPU Pusat hanya mengakui PPRN yang dipimpin Plt. Ketua Umum PPRN, Made Rahman Marasabessy. Yang lain tidak ada,” paparnya.
By. EGON

Soal Tapal Batas di NTT Akan Diselesaikan Dengan Program Sertifikasi Tanah


sergapntt.com [KUPANG] – Sengketa tapal batas antara Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada, Belu – Timor Tengah Selatan (TTS), Flores Timur-Sikka, Kabupaten Kupang – Timor Tengah Utara (TTU), salah satunya solusinya akan diselesaikan melalui program sertifikasi tanah. Sedangkan masalah perbatasan antar negara Indonesia dengan Timor Leste di Oekusi, kini sedang ditangani kedua negara melalui pendekatan-pendekatan budaya.
“Penyelesaian tapal batas tidak bisa dilakukan secara cepat. Kita perlu waktu untuk sosialisasi secara terus menerus. Karena masalahnya sangat kompleks. Tapi,,,, prinsipnya, batas wilayah atau batas daerah tidak membatasi hak-hak rakyat. Contoh, warga Manggarai bisa memiliki tanah di Ngada. Begitu pun sebaliknya. Cuma,,, bayar pajaknya harus disesuaikan dengan lokasi kepemilikan. Masalah-masalah ini kita sedang tangani, salah satunya melalui program sertifikasi tanah,” ujar Gubernur NTT saat ditemui SERGAP NTT di kediaman dinasnya di bilangan jalan El Tari Kupang , Selasa (17/1/12).
Gubernur mengaku, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) secara intens terus melakukan upaya-upaya penyelesaian. “Semua pimpinan daerah kita sudah pertemukan. Bahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat kedua daerah yang bersengketa kita sudah bertemu dan berdialog. Tapi proses ini butuh waktu. Tidak bisa cepat. Kita perlu harus sosialisasi secara terus menerus. Untuk itu, sekarang ini kita sedang terus berusaha agar persoalan ini bisa terselesaikan,” tegasnya.
By. CIS

Presiden SBY Titip Salam Untuk Masyarakat NTT


sergapntt.com [KUPANG] – Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dipastikan tak bisa hadir dalam acara Natal Nasional Partai Demokrat yang bakal dilaksanakan di  Gedung Olagraga (GOR) Oepoi Kupang pada Kamis, 19 Januari 2012. Presiden yang juga Pembina Partai Demokrat tersebut hanya menitip Salam Damai Natal 25 Desember 2011 dan Bahagia Tahun Baru 1 Januari 2012 bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Bapak Presiden tidak bisa hadir, karena sedang melaksanakan agenda kenegaraan. Karena itu, Bapak Presiden hanya menyampaikan salam untuk masyarakat NTT,” ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Jhonatahan Kana kepada wartawan di Kupang, Selasa (17/01/12).
Toh begitu, kata Jhonatan kata, Natal Nasional Demokrat kali ini akan dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Perayaan Nasional Partai Demokrat, Rikardus Wawo mengatakan, rangkaian Natal Nasional Demokrat akan diisi dengan kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis dan pembangian sembako bagi masyarakat Kabupaten Kupang.
Pengobatan gratis akan dilakukan di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan melibatkan 10 dokter umum, 16 perawat, dan delapan apoteker, dengan didukung 60 jenis obat yang disiapkan bagi 1.200 pasien.
“Semua dokter dan paramedis itu kita libatkan atas kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, RSU WZ Johennes Kupang, RSUD Kabupaten Kupang, serta sejumlah apotek yang ada di Kota Kupang,” ujar Rikardus Wawo.
Selain pengobatan gratis, lanjut Rikardus Wawo, Partai Demokrat membagi secara gratis sembilan bahan kebutuhan pokok (Sembako) bagi 1.000 kepala keluarga (KK) di dua kecamatan di Kabupaten Kupang, yakni Kecamatan Campolng sebanyak 500 KK, dan di Kecamatan Amarasi berjumlah 500 KK.
By. AMA

Tiga Wanita Dibantai Tanpa Ampun


sergapntt.com [MANADO] – Tiga orang wanita, yakni Reni Helaha (40), Merry Helaha (27) dan Juliana Setai (20) dibantai tanpa ampun oleh Andre alias Oskar (16). Akibatnya, Merry Helaha (27) meninggal dunia. Sedangkan dua temannya menderita luka serius.
Pembantaian tersebut terjadi ketika Andre melakukan aksi perampok di rumah milik Roby Tendean, mantan bosnya, di  Kelurahan Tikala Kumaraka Lingkungan II,  Manado, Senin (17/1/2012).
Andre adalah mantan sopir rumah Roby Tendean yang telah diberhentikan 5 bulan yang lalu, karena keras kepala dan bersikap bengal.
Saat perampokan, Roby Tendean sedang tidak berada rumah. Itu makanya yang tertinggal di rumah hanya tiga orang pembantu, yakni Reni Helaha, Merry Helaha dan Juliana Setai. Tiga wanita inilah kemudian dijadikan oleh pelaku sebagai sandera, yang kemudian dianiaya.
Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tampak serpihan pecahan kaca pintu depan yang didobrak untuk proses penyelamatan sandera, begitu juga pada teras rumah bagian depan tampak darah berceceran. Darah tersebut, menurut informasi, merupakan darah korban yang jatuh dari lantai dua rumah tiga lantai itu. Darah juga tampak membasahi tanah tempat ia jatuh.
Orangtua pemilik rumah, ketika diwawancarai menuturkan, ia tak menyangka bakal terjadi hal itu. Setahunya pelaku dahulu pernah bekerja sebagai sopir anaknya. Namun karena dinilai tidak baik, ia dipecat.
“Kita dengar dia ba kapala angin, makanya Roby pecat pa dia (Saya dengar dia keras kepala (berperangai buruk), karena itu Roby memecatnya),” katanya.
Selain Andre, polisi juga mengamankan seorang lelaki bernama Tony Usman, namun setelah di mintai keterangan, ternyata yang bersangkutan adalah sopir mobil seorang pelanggal Tikala Siatsu yang kebetulan berada di sekitar situ dan masuk bersama beberapa orang untuk melihat kejadian.
Acong (30) warga Kumaraka Lingkungan III mengaku, saat kejadian ia mendengar suara orang yang minta tolong berasal dari rumah mega berlantai 3 tersebut. Tiba-tiba dia ditelepon oleh saudaranya bernama Ichat yang telah melihat satu korban yang terjatuh dari lantai 2.
“Saya berada di lorong sebelah saat mendengar orang meminta tolong, saat ditelepon Ichat saya langsung datang dan mengecek bersamanya,” ujar Acong
Acong menceritakan saat dia di depan rumah yang berpagar tinggi tersebut, dia melihat korban  bernama Juliana Setai (20) terjatuh dari lantai 2 ke halaman depan rumah tersebut dengan tangan yang patah dan isi perut yang terburai.
“Satu jatuh dari atas ke halaman depan dengan usus yang keluar,”kata Acong.
Acong menambahkan saat dia dan warga lainnya memasuki rumah telah tergeletak korban kedua tergeletak di pintu utama rumah, sedangkan korban yang terakhir dia sudah tidak melihat karena warga lainnya dan pihak kepolisian yang telah mengangkat korban.
“Saya sudah tidak melihat korban terakhir karena saat itu saya telah ke rumah sakit Teling membawa korban,”katanya

Sesaat setelah kejadian, polisi bereaksi cepat. Unit Reskrim Poleresta Manado langsung mendatangi TKP, dan langsung meringkus Andre yang saat itu masih di TKP. Andre ditembak kaki kirinya saat  hendak melarikan diri melalui atap rumah bagian belakang.
By. ADE/TRIBUNNEWS.COM

Siapa Itu Amelia A. Yani?


Amelia A. Yani

sergapntt.com [KUPANG] – Kisruh di tubuh Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) belum juga usai. Terutama antara pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) versi Amelia A. Yani dan versi Made Rahman Marasabessy. Kubu Amelia yang dipimpin Berto Bala Lamanepa mengklaim kepengurusannya sah berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPRN tanggal 9 Juli 2011. Sementara kubu Made Rahman Marasabessy yang dikomando Dr. Thomas ola Langoday, SE.M.Si tetap kukuh bahwa kepengurusannyalah yang diakui negara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.AH.11.01. TAHUN 2010 Tanggal 15 November 2010.

Masyarakat NTT terus dibuat bingung dengan seteru yang belum berujung di PPRN. Apalagi para kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang yang ingin menggunakan PPRN sebagai kendaraan politik menuju gelanggang Pemilukada Kota Kupang periode 2012-2017. Timbul pertanyaan; yang benar versi Amelia Yani atau Made Rahman?
“PPRN hanya satu, yakni PPRN yang dipimpin oleh Plt. Ketua Umum, Made Rahman Marasabessy, SH. Landasan kepengurusan Made Rahman Marasabessy ini adalah SK 17. Di SK 17 itu, semua pengurus hasil Munas (Musyawaran Nasional) PPRN Bandung 2010 masih lengkap, kecuali Amelia Yani. Itu karena yang bersangkutan mundur tanpa paksaan dari PPRN per 1 Juli 2011,” beber Thomas Langoday saat ditemui sergapntt.com dikediamannya, Senin (16/01/12).
Menurut politisi yang juga Dosen Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang itu, berdasarkan SK 17 yang diterbitkan Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.AH.11.01. TAHUN 2010 Tanggal 15 November 2010 yang dilampir dengan surat pengunduran diri Amelia Yani per 1 Juni 2011, maka susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPRN adalah: Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat), Made Rahman Marasabessy, SH (Plt. Ketua Umum), Drs. Maludin Sitorus, MM.MBA (Sekretaris Jenderal) dan Ir. Washington Pane, M.Sc (Bendahara Umum).
Karena itu, DPP PPRN melalui SK Nomor: 017/A.1/DPP-PPRN/SK-DPW/X/2011 Tanggal 28 Oktober 2011 tentang kepengurusan DPW PPRN NTT menunjuk Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si sebagai Ketua DPW PPRN NTT, Velisitas Rambu P. Malairu, SE (Wakil Ketua), Pius Agustinus Bria (Sekretaris), Yorita V.R. Kana (Wakil Sekretaris), dan Lidwina Adelfrida, S.Sos (Bendahara).
Sedangkan untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Kupang, melalui SK Nomor: 035/B.1/DPP-PPRN/SK-DPD/X/2011 Tanggal 29 Oktober 2011, DPP PPRN menunjuk Erland, ST sebagai Ketua, Yoseph Y. Sina (Sekretaris), Belandina Kononis, SE (Wakil Sekretaris), dan Engelyanti M. Malelak (Bendahara).
“Oleh Karena itu, DPP PPRN bersikap tegas terhadap para pengurus maupun anggota DPRD yang terang-terangan mengikuti Amelia dan bergabung dengan partai baru yang didirikan Amelia, yakni Partai Persatuan Nasional (PNP). Semua pengurus dan Anggota DPRD asal PPRN, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi NTT yang namanya masuk dalam kepengurusan partai lain, termasuk PNP, semuanya akan diberhentikan,” tegas Thomas Langoday. 
Kini, kata Thomas Langoday, DPD PPRN Kota Kupang sedang memproses Perganitan Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Kupang asal PPRN atas nama Daniel Bifel, SH.MH dengan telah mengirim surat bernomor: 007/PPRN-DPD/KOTA-KUPANG/Perm/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, perihal permohonan PAW kepada pimpinan DPRD Kota Kupang dengan tembusan kepada Walikota Kupang, KPUD Kota Kupang, Gubernur NTT, KPUD NTT, DPW PPRN NTT di Kupang dan DPP PPRN di Jakarta.
“DPP PPRN akan menggelar Rapimnas, sekaligus membahas pencabutan KTA semua anggota DPRD yang telah pindah ke partai lain, atau mengikuti oknum tertentu, dan berupaya menggembosi PPRN yang legal konstitusional,” tohoknya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPRN versi Amelia Yani, Alosius Gago mengatakan Thomas Langoday telah diberhentikan dari induk partai di Jakarta.   
“Pemberhentian sebagai ketua dan pencabutan kartu anggota atas nama Thomas Ola Langoday tertuang dalam SK No. 026/A.1/DPP-PPRN/SK/X/2011, tanggal 13 September 2011 silam,” papar Gago yang didampingi Berto Bala Lamanepa, Daniel Bifel, Frans Wayan, serta sejumlah kader dan pengurus PPRN versi Amelia Yani lainnya kepada wartawan di Kupang, Kamis (12/01/12).
Selain dipecat  dari Ketua DPW PPRN NTT, kata Gago, Thomas Langoday juga telah diberhentikan dari Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PPRN melalui Rapimnas PRRN (versi Amelia Yani) tanggal 9 Juli 2011 silam.
Lalu apa tanggapan Thomas Langoday? “Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak aktif lagi di partai, tapi masih bisa pecat pengurus partai. Hahahaha,,,, yang benar saja,” tandas Thomas Langoday, sinis.
Terhadap proses PAW yang diajukan DPD PPRN Kota Kupang versi Made rahman Marasabessy, Gago mengaku, usulan tersebut tidak sah. “Usulan pemeceatan itu tidak sah,” katanya.
Terus apa komentar Thomas Langoday? “PPRN hanya satu, yakni PPRN yang dipimpin oleh Made Rahman Marasabessy. Jika ada lagi PPRN lain diluar sana, itu illegal,” tegasnya.
Siapa itu Amelia A. Yani? Kalau PPRN yang dipimpin oleh Amelia A. Yani itu legal dan diakui negara, kenapa PTUN dan KPUD Kabupaten Jayapura, serta KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tidak mengakuinya?
PTUN dan KPUD tersebut hanya mengakui PPRN versi Made Rahman Marasabessy. Terbukti saat menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang baru dilaksanakan pada 13 Desember 2011 lalu, dan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 17 November 2011, KPUD setempat yang mengakui rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan PPRN versi Made Rahman Marasabessy.
By. CHEKER

KPUD Kota Kupang Bisa Berpijak Pada Kasus Jayapura dan MTB


sergapntt.com [KUPANG] – Plt. Ketua Umum DPP PPRN, Made Rahman Marasabessy mengatakan, KPUD di seluruh Indonesia, termasuk KPUD Kota Kupang bisa berpijak pada kasus Pemilukada Kabupaten Jayapura yang baru dilaksanakan pada 13 Desember 2011 lalu, dan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) 17 November 2011.
“Di Jayapura dan Maluku, yang digunakan adalah SK kita, meskipun sempat ada yang mengaku sebagai pengurus PPRN, tetapi KPUD dan PTUN memutuskan yang benar adalah kepengurusan kita,” tegas  mantan pengacara Abu Bakar Ba’asyir itu saat ditanyai sergapntt.com belum lama ini.
1 November 2011 lalu, keabsahan PPRN versi Made Rahman Marasabessy diakui oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayapura dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura yang digelar pada 13 Desember 2011 lalu. PTUN dan KPUD tersebut menetapkan PPRN versi Made Rahman Marasabessy adalah PPRN yang sah menurut Undang-Undang tentang Partai Politik.
Kisruh bermula ketika PPRN versi Amelia A. Yani dan Made Rahman Marasabessy sama-sama mengajukan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura periode 2011-2017. Kubu Made Rahman mengajukan paket Moses Kalem-Bustomi, sedangkan kubu Amelia Yani merekomendasikan Fredik Sukoy-Lamadi.
Setelah KPUD Jayapura melakukan verifikasi ke KPU Pusat dan Depkumham, hasilnya, KPU Pusat dan Depkumham hanya mengakui kepengurusan PPRN yang dipimpin Made Rahman Marasabessy.
Sayang, hasil verifikasi KPUD ini tidak diakui oleh pengurus PPRN versi Amelia A. Yani. Kasus ini pun dibawa ke meja pengadilan. Namun, setelah melalui beberapa kali menggelar sidang, akhirnya PTUN Jayapura memutuskan PPRN versi Made Rahman Marasabessy  adalah sah.  Alhasil paket Moses Kalem-Bustomi pun langsung ditetapkan oleh KPUD Jayapura sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 7. Sedangkan paket Amelia dinyatakan gugur.
Dalam salinan putusan PTUN Jayapura Nomor: 49/G.TUN/2011/PTUNJPR tanggal 1 November 2011 yang ditandatangani hakim tunggal Eric S. Sihombing, SH, dan panitera pengganti PTUN Jayapura, Petrus Mitting, SH serta Panitera PTUN Jayapura, Ventje R.E. Samual, SH yang copyannya diterima TIMORense, Rabu (11/01/12) disebutkan, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para penggugat dan tergugat ke pengadilan, maka pada Senin, 31 Oktober 2011, PTUN Jayapura memutuskan per tanggal 1 Juni 2011, Amelia A. Yani telah mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum PPRN. Karena itu pada tanggal 6 Juni 2011 PPRN melakukan rapat pleno, dan menunjuk Made Rahman Marasabessy sebagai Ptl. Ketua Umum.
Setelah itu, PPRN pun telah bersikap dengan memberitahukan pergantian Ketua Umum kepada Menteri Hukum dan HAM, Depdagri dan KPU Pusat. Karena itu, maka remokendasi yang sah hanya rekomendari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang diajukan PPRN  Made Rahman Marasabessy.
Kasus yang sama pun terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. KPUD setempat hanya mengakui PPRN versi Made Rahman Marasabessy.
Lalu bagaimana dengan sikap KPUD Kota Kupang yang kini sedang menyelenggarakan Pemilukada untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kupang masa bakhti 2012-2017? Secara singkat Made Rahman Marasabessy mengatakan, “KPUD Kota Kupang Bisa Berpijak Pada Kasus Jayapura dan MTB”.
By. CHEKER

Kapolda NTT Didemo Warga Kota Kupang


Warga  usai mengejar Polisi yang melakukan salah
tembak terhadap dua warga pasar inpres Naikoten I
Kupang.     

sergapntt.com [KUPANG] – Ratusan warga pasar Inpres Naikotan I Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang didominasi anak-anak dan ibu-ibu melakukan demonstrasi menuntut Kapolda NTT, Brigjen Pol. Rikcy HP Sitohang untuk mundur dari jabatan. Warga pendemo menilai Kapolda NTT tidak lagi bisa menjalankan tugas dan fungsinya memimpin polisi di NTT untuk berfungsi profesional sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Selain menuntut Kapolda NTT mundur, warga juga meminta Kapolri untuk sesegera mungkin menangkap, mengadili dan memecat para oknum polisi yang telah melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil saat menggerebek judi sabung ayam di kampung Sabu, belakang pasar inpres Naikoten I Kupang, pada Minggu (15/1/12) sekitar pukul 17.30 WITENG.
Korban yang tertembak yakni, Jefri Uly (10), mengenai bahu kirinya, dan Darius Bara alias Gus Dur (34) mengenai kaki kanannya.
“Demosntrasi yang dilakukan ini sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada masyarakat sipil atas perilaku anarkis yang dilakukan aparat kepolisian lingkup Polda NTT,” kata koordinator aksi, Yantho Lily.
Aksi demonstrasi yang disertai sejumlah poster yang bertuliskan ‘polisi jangan berlaku koboi’, ‘rakyat tuntut keadilan dan kebebsan’ serta ‘polisi penindas rakyat,’ tersebut diterima Direktur Shabara Polda NTT Kombes Po. Herry Nixon.
By. AMA

  • YOU LIKE NTT?