sergapntt.com, KUPANG – Kegiatan investasi merupakan pemicu (triger) peningkatan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ditempatkan sebagai bagian yang penting dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan daerah yang mana akan memberikan dampak multiplier efek seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing sehingga dapat pula mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2011 yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI bekerjasama dengan BKPM Provinsi NTT di Hotel Sylvia, Kamis (12/4).

Menurut Gubernur untuk memacu peningkatan investasi, pemerintah terus berupaya mengeluarkan berbagai perangkat hukum dan kebijakan di bidang penanaman modal yang transparan dan konsisten. Hal ini kata Gubernur, dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi yang kondusif sehingga mampu menjawab tantangan ekonomi secara global.

Gubernur berharap agar segala perangkat hukum, kebijakan-kebijakan yang terkait di bidang penanaman modal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah perlu dipelajari dan dicermati dengan baik dan selanjutnya dapat disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan di bidang penanaman modal agar dapat dipahami dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi di daerah.

 “Keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah sangat tergantung dari besarnya investasi dan kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif untuk membuat perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang baik, mempromosikan potensi dan peluang investasi kepada calon investor. Saya juga harap agar ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang telah ada guna mendorong upaya peningkatan realisasi investasi,” papar Gubernur.

Pemerintah Pusat lanjut Gubernur, telah menetapkan target realisasi investasi selama lima tahun yang dimulai dari tahun 2010 hingga 2014 yakni tahun2010 sebesar Rp 208,5 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 240 triliun, tahun 2012 sebesar Rp  28,5 triliun, tahun 2013 Rp 390,3 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp 506,8 triliun. “Berdasarkan pembagian wilayah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dibuat BKPM Pusat, Provinsi NTT masuk dalam wilayah IV bersama-sama Provinsi NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Saya harap kita semua yang ada di jajaran instansi penanaman modal baik provinsi maupun kabupaten/kota agar merespons hal ini melalui suatu kajian yang rasional dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan,” pinta Gubernur.

Nampak hadir dalam acara tersebut Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM Pusat, Suhardi, Anggota DPRD NTT, Drs. Anton Ugak, M,Si, Kepala BKPM Provinsi NTT, Ir. Thobias Uly, M.Si, dan sejumlah peserta yang berasal dari BKPM kabupaten/kota se Provinsi NTT.

By. Saul Kapitan/Verry Guru

12 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya terlihat pulang lewat pintu belakang untuk menghindari para nelayan yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubenur NTT pada Kamis (12/4/12) siang.

Kedatangan para demonstran ini untuk melakukan protes dan meminta sikap tegas pemerintah untuk menertibkan pengusaha asal luar NTT yang memasang rumpon atau jebakan ikan di perairan Kupang. Sebab, sejak adanya rumpon, hasil tangkapan nelayan menurun drastis.

Usai bertemu gubernur, para nelayan masih tetap berorasi hingga jam pulang kantor. Karena itulah, gubernur akhirnya kabur lewat pintu belakang.

Para wartawan yang melihat kejadian tidak seperti biasa itu hanya geleng-geleng kepala.

“Oiiii,,oiiiii pak gub pulang lewat belakang oooo, hhhhhyyy,” ujar salah seorang wartawan sembari melambaikan tangan memberitahu wartawan lain yang saat itu sedang duduk-duduk di Press Room Kantor Gubernur NTT.

By. Sherif Goa  

12 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Belasan wartawan yang bertugas di Kantor Gubernur NTT  Kamis (12/4/12) siang diusir oleh pembantu gubernur bernama Ratna. Tak ada alasan pasti kenapa para kuli tinta diusir.

Aksi ala preman yang dilakukan Ratna itu bermula ketika para wartawan hendak meliput pertemuan antara utusan demosntran yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia dengan Gubernur NTTdi ruang kerja gubernur.

“Kami diusir pada saat masuk ke ruang kerja gubernur. Dua orang staf gubernur melarang kami tanpa alasan. Sementara pengunjukrasa dan beberapa intelijen tetap diizinkan masuk,” kata Deni Fernandez, kameramen TVRI.

Sementara itu, Bayu Mauta, fotografer Harian Umum Viktory News mengaku, staf gubernur itu dengan nada kasar melarang dirinya dan para wartawan lain untuk tidak boleh meliput pertemuan gubernur dengan para demonstran.

“Kami diperintahkan untuk tidak mengizinkan wartawan masuk ke ruang kerja gubernur,” kata Bayu mengutip pernyataan sang pembantu gubernur tersebut.

Aksi Ratna itu pun langsung mendapat reaksi dari padra wartawan.  “Saya merasa harga diri wartawan diinjak injak. Mengapa tiba tiba ada perintah untuk mengusir wartawan,” kata Adi Rianghepat, wartawan LKBN Antara.

Beberapa wartawan yang diusir antara lain Adi Adu (RRI), Deni Fernandez (TVRI), Bayu Mauta (Viktory News), Adi Rianghepat (LKBN Antara), Maks Sinlae (ANTV), James (Viktory News), Eras Poke (Erende Pos), dan Riflan Hayon (Erende Pos).

Koordinator Forum Wartawan NTT, Albert Vinsen mengatakan, pihaknya mengecam sikap protokoler gubernur yang tidak memahami tugas jurnalistik.

“Mestinya, kalau pertemuan itu bersikap tertutup maka protokoler mengumumkan secara terbuka kepada wartawan. Bukan melarang dengan mengeluarkan kata kasar,” kata Albert.

Menurutnya, pengusiran terhadap wartawan membuktikan bahwa staf gubernur  tidak memahami pekerjaan seorang jurnalis sebagaimana diatur dalam UU Pers.

“Kasus ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya sejumlah wartawan diusir dari ruang kerja gubernur oleh staf humas gubernur saat meliput jumpa pers akhir tahun,” ujar Albert.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTT, Aloysius Dando yang menemui wartawan di press room kantor gubernur mengatakan,  ada kesalahan komunikasi antara staf sehingga wartawan tidak diizinkan meliput pertemuan gubernur dan pengunjukrasa.

“Saya diminta gubernur untuk mengizinkan wartawan ke ruang kerja guna meliput pertemuan tersebut,” kata Aloysius.

Namun permintaan ini ditolak para wartawan dengan alasan pertemuan sudah berlangsung. Unjukrasa para nelayan  antara lain untuk mendesak pemerintah mencabut izin sejumlah pengusaha asal luar NTT yang memasang rumpon (jebakan ikan) disekitar  perairan Teluk Kupang sehingga mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal.

By. Cis /Ady

12 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Frans Salem, SH, M.Si.

“Kalau soal jumlah ada banyak PNS yang ada di lingkup Pemprov NTT; malah sudah lebih 400-an orang. Tetapi dari segi kualitas, masih kurang. Ini yang jadi pertanyaan besar kita,” keluh Frans Salem saat membuka Workshop Penyusunan Formasi PNS Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se NTT tahun anggaran 2012 di sayap kanan Aula El Tari Kupang, Rabu (11/4/12).

Menurut Sekda, dari waktu ke waktu penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT mestinya diberi perhatian serius.

“Saya pikir peran PNS sangat strategis. Karena PNS yang merumuskan kebijakan-kebijakan politik menjadi kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Ini musti jadi perhatian serius bagi kita semua,” tegasnya.

Reformasi birokrasi, sebut Sekda, dimaksudkan untuk menata dan mengelola negara ini dengan baik.

“Kalau pengelolaan ini dilaksanakan dengan baik, maka akan memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik. Kalau kualitas pelayanan publik baik, maka tidak akan ada komplain dari masyarakat,” imbuhnya.

Pada masa moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), lanjut Sekda, menyebutkan sejumlah hal yang perlu dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat yakni pertama, perhitungan jumlah kebutuhan PNS; kedua, uraian jabatan struktural dan fungsional; ketiga, menyusun peta jabatan; keempat, analisis beban kerja; kelima, proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun; keenam, laporan rencana redistribusi pegawai; dan ketujuh, melaporkan hasil evaluasi penataan kelembagaan.

 “Hingga kini belum ada yang lapor kebutuhan PNS ke BKN Pusat. Ingat batas akhir pelaporan sampai tanggal 30 Juni 2012. Kita harus segera tuntaskan. Tidak ada cerita tidak bisa. Harus bisa. Jangan tunda-tunda pekerjaan,” pinta Sekda.

Sementara itu Plt. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi NTT, Ir. Eddy H. Ismail, MM dalam laporannya yang dibacakan Dra. Agnes Ina Odjan mengatakan, workshop ini diikuti oleh para pengelola kepegawaian pada instansi di lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan para pejabat fungsional analis kepegawaian serta para kasubag atau pengelola yang membidangi formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota Se NTT.

Menurut dia, metode yang digunakan dalam workshop ini adalah ceramah, curah pendapat, diskusi, presentasi hasil diskusi dan perumusan hasil. Narasumber yang dihadirkan antara lain Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN Pusat, I.A. Rai Sri Dewi, SH, M.Si dan Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Gaji Pegawai BKN Pusat, Marleny Manatar, SE.

By. Verry Guru

11 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Mayoritas warga NTT terus berharap agar Komjen. Pol. Gories Mere mau menjadi calon Gubernur NTT periode 2013-2018. Pasalnya, mantan Komandan Densus 88 itu dinilai sebagai figur yang paling layak dan tepat untuk memperbaiki bobroknya pembangunan di NTT yang syarat dengan dugaan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Saya bisa mengklaim bahwa mayoritas warga NTT merindukan gaya kepemimpinan pak Gories Mere. Dia merupakan ikon orang NTT yang patut diteladani,” ujar Gaspar Bire (45), warga kampung Amanuban, Kota Kupang.

Kepada SERGAP NTT, Gaspar mengaku, gaya kepemimpinan yang ada sekarang ini lebih menggunakan perasaan suka dan tidak suka. Sudah begitu, kepentingan politik lebih dominan dalam menempatkan pejabat. Akibatnya, pejabat yang dipilih tidak sesuai dengan kompetensi dan harapan masyarakat banyak. Tak heran bila dikalangan pejabat terjadi sikut menyikut antara birokrat ideal dan birokrat ‘penjilat’.  

“Ini harus dihentikan. Gaya kepemimpinan macam apa ini. Hampir semua pejabat ditempatkan hanya untuk mengamankan kepentingan politik, termasuk kepentingan politik di pilgub 2013 nanti. Karena itu, kami sangat berharap, pak Goris mau menjadi Gubernur NTT,” ucapnya, berharap.

Menurut Gaspar, jika Gories Mere maju sebagai Calon Gubernur NTT, maka hampir pasti seluruh rakyat NTT, termasuk yang sedang berada di luar NTT akan mendukungnya.

“Karena dia itu idolanya rakyat NTT,” imbuhnya.

Namun sayang, hingga berita ini diturunkan, Gories Mere belum berhasil ditemui.

By. Rina da Costa

11 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar