Watu Ata Diperjuangkan Jadi Taman Nasional


sergapntt.com [Ngada] -> PERJUANGAN selalu memakan korban dan melelahkan. Begitulah yang dialami personil Lembaga Advokasi dan Penguatan Masyarakat Sipil (LAPMAS) Kabupaten Ngada dan komunitas Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Watu Ata (FORMATA). Sebab, sejak tahun 2002 lalu, waktu dan pikiran mereka dihabiskan hanya untuk membela hak hidup 1025 Kepala Keluarga (KK) asal Kecamatan Bajawa dan Aimere yang terancam di gusur dari kawasan Cagar Alam (CA) Watu Ata. Toh begitu, pengorbanan mereka mulai membuahkan hasil. CA Watu Ata berpeluang menjadi Taman Nasional dan masyarakat diperbolehkan tetap tinggal di dalam kawasan CA. Benarkah?
Tahun 1932, Pemerintahan Hindia Belanda (De Resident Van Timor En Onderhoorigileden) melalui Calenon het Zelfbestuurrabesluit Van Ngada ddo. No. 20 tanggal 29 Juni 1932 menetapkan hutan Inelika seluas 5.400 Ha sebagai hutan tutupan. Bekas hutan tutupan Belanda tersebut kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan RI Nomor: 89/Kpts-II/1982 tanggal 2 Desember 1983 sebagai Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142) Pulau Flores dengan fungsi lindung. Namun di tahun 1992, Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung yang didalamnya terdapat kawasan hutan Watu Ata diubah menjadi kawasan dengan fungsi CA. Perubahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.432/Kpts-II/1992, tentang Penetapan Kawasan Hutan Watu Ata seluas 4.898,80 hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi CA. Kawasan ini kemudian dinamai “Kawasan Cagar Alam Watu Ata” dan tunduk dibawah ketentuan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Artinya, kawasan CA Watu Ata dilindungi oleh negara dari intervensi pihak luar, baik oleh manusia maupun oleh situasi tertentu. Sebab, kawasan ini memiliki kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang berkembang secara alami. Untuk itu, masyarakat dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa. Termasuk melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. Sedangkan aktivitas yang bisa dilakukan di dalam kawasan adalah kegiatan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan penunjang budidaya.
Penetapan CA Watu Ata tersebut serta merta membuat jajaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Bajawa mulai bertindak agresif mempertahankan fungsi kawasan hutan. Tahun 2002, dibantu Kepolisian Resort (Polres) Ngada, BKSDA Bajawa melakukan operasi pembersihan. Warga yang melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan di tangkap. Tak kurang dari 15 pondok milik warga di bakar. Bahkan di tahun 2003, BKSDA Bajawa berencana melakukan operasi pembabatan tanaman yang bukan asli tanaman hutan seperti kopi, kakao, kemiri dan lain-lain yang ada dalam kawasan CA Watu Ata. Hanya saja operasi ini akhirnya batal dilaksanakan karena ada perlawanan dari masyarakat yang tergabung dalam FORMATA dan NGO lokal seperti LAPMAS, SERBIO dan YMTM Ngada.
FORMATA menilai penetapan kawasan CA Watu Ata tidak transparan. Sosialisasi tidak pernah dilakukan secara baik dan tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat yang tinggal di dalam kawasan CA Watu Ata. Padahal, paling tidak masyarakat mesti tahu dan memahami mengapa kawasan tersebut dijadikan cagar alam? Apa konsekuensinya jika kawasan itu ditetapkan menjadi cagar alam?
Penetapan CA itu juga menyulut kekhawatiran masyarakat akan tertutupnya akses ekonomi, sosial dan budaya ke dalam kawasan. Padahal masyarakat setempat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan CA Watu Ata sejak nenek moyang mereka.
Menurut Direktur LAPMAS Kabupaten Ngada, Yosafat Koli, sejak penetapan kawasan Watu Ata menjadi kawasan hutan lindung, gejolak penolakan sudah ada di masyarakat. Hanya saja belum separah ketika kawasan ini berubah menjadi hutan negara dengan fungsi konservasi. Sebab, areal CA Watu Ata merangsek masuk sampai ke kawasan perkebunan dan perkampungan warga. Bahkan melampaui ruas jalan negara Bajawa (Ngada) – Ruteng (Manggarai).
Masyarakat yang masuk dalam CA Watu Ata sebanyak 1.025 KK atau sekitar 4.663 jiwa. Sedangkan wilayah desa yang masuk ke dalam CA Watu Ata adalah Desa Naru, Langagedha, Wawowae, Beiwali, Kelurahan Susu, Kelurahan Bajawa (Kecamatan Bajawa) dan Desa Aimere Timur, Keligejo dan Heawea (Kecamatan Aimere).
Di dalam kawasan CA Watu Ata terdapat kawasan Wolokoro. Kawasan ini, dulu hanya ditumbuhi rumput ilalang dan gelaga. Karena itu di tahun 1970-an, Bupati Kabupaten Ngada, Yan Yos Botha meminta masyarakat untuk mengolah lahan Wolokoro. Ujungnya, masyarakat Bajawa, Aimere, Jerebu’u dan Langa berbondong-bondong memasuki kawasan Wolokoro. Tak terkecuali para pastor Unio Projo.
Didampingi YIPP (Yayasan Ikatan Petani Pancasila) Ende, masyarakat dilatih mengolah lahan dengan teknik konservasi. Lahan kering yang saban tahunnya terbakar, berubah menjadi hijau. Padang yang tadinya hanya alang-alang dan rumput liar berubah menjadi hutan cengkeh, coklat, dan tanaman hortikultura lainnya.
“Ketika kawasan Watu Ata ditetapkan sebagai CA, sebagian besar kawasan CA sudah ditanami kopi, cengkeh, kemiri, padi dan jagung juga tanaman kayu putih atau ampupu,” ujar Yosafat saat ditemui di kantornya di Jln. Sudirman, Ngalisabu, Kelurahan Bajawa, Ngada Senin (15/02/10).
Keasyikan warga memungut hasil melimpah yang dipenuhi ‘susu madu’ tiba-tiba terusik. Antara tahun 1988-1992 warga dipaksa keluar dari kawasan dengan alasan telah merambah hutan. Kebenaran yang dipoles atas nama hukum dan warga harus mengalah atas nama pelanggaran yang sempurna atas hukum. Masyarakat “ditarik” keluar kawasan melalui kebijakan Transmigrasi Lokal (Translok). Sedikitnya 90 warga dipaksa ikuti ke Translok Inegena (sekarang Kecamatan Bajawa Utara). Tapi mereka hanya bertahan dua sampai tiga tahun lalu kembali lagi ke tanah ‘leluhurnya’.
Menurut Yosafat, pemerintah kurang cermat ketika menetapkan kawasan Watu Ata menjadi CA. Sebab, sebelum penetapan, masyarakat sudah terlebih dahulu tinggal disana. Apalagi, penetapan itu tidak melalui kajian ekologis, teknis dan sosial budaya. Buktinya, kriteria juridis formal sebagai pra syarat menjadi CA tidak sesuai dengan kondisi kawasan. Contoh; ruas jalan negara yang membentang dari Bajawa – Aimere – Ruteng sudah ada sejak zaman Belanda. Tanaman introduksi seperti kayu putih (eucalyptus urophylla) yang ditanam tahun 1980-an bukan tanaman asli hutan. Bahkan tanaman perkebunan rakyat sudah ada jauh sebelum Watu Ata ditetapkan sebagai CA. Sudah begitu batas-batas kawasan CA merangsek masuk sampai ke wilayah perkebunan dan perumahan rakyat.
Fakta menunjukkan bahwa ekspansi masyarakat ke dalam kawasan hutan dilakukan atas ”permintaan” pemerintah melalui program reboisasi pada tahun 1970-an. Ironisnya tahun 1992, pemerintah justru secara sepihak menetapkan kawasan Watu Ata sebagai kawasan CA. Parahnya lagi, 1025 KK atau sekitar 4.663 jiwa yang tinggal dan mengelola lahan di dalam kawasan CA diklaim oleh negara sebagai perambah.
“Masyarakat sebenarnya bukan pelaku tunggal pelanggaran hukum. Pemerintah sendiri sebenarnya ikut ‘berpartisipasi’. Mari kita lihat contohnya. Sejak ditetapkan sebagai kawasan cagar alam, muncul proyek pertanian yang membagi tanaman kopi, cokleat dan vanili kepada masyarakat. Bahkan dua tahun terakhir ini mulai dilakukan program jebakan air. Tahun 2001 dangan dukungan dana APBD II Ngada, pemerintah membuka jalan membelah CA dari Ekoheto (Kecamatan Bajawa) ke Tenilopijo (Kecamatan Bajawa),” papar Yosafat.
Carut marut persoalan ini, lanjut Yosafat, tidak bisa selesai dengan saling mempersalahkan. Konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah hendaknya didudukkan untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru merupakan pintu masuk untuk membongkar semua soal yang sedang dihadapi saat ini. Setidaknya ada peluang CA Watu Ata dievaluasi untuk menjadi Taman nasional. Evaluasi ini juga diharapkan membawa angin segar pembaruan pengelolaan kawasan yang selama ini sangat ecofasis menjadi ecopopulis. Pengelolaan dari kawasan yang menisbikan peran masyarakat atau hanya menempatkan lingkungan dan ekosistemnya sebagai harga mati menuju konsep pengololaan yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan lingkungan. Maka penerapan zonase menjadi sangat penting dilakukan untuk mengakomodir perubahan drastis di lapangan. Ada tiga zona masyarakat, kala mae, mala dan mabha. Ketiganya, sama seperti zona pada konsep negara untuk Taman Nasional, yakni zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan/produksi.
“Masyarakat di Ngada memiliki kearifan lokal untuk mengawal perubahan ini. Di Ngada ada ritual Rii. Rii, adalah sumpah masyarakat adat untuk mengatur dan memberi sanksi bagi pelanggar dalam komunitas adat setempat. Bagi yang melanggar akan diberi sanksi adat sesuai tingkat berat dan ringannya pelangaran,” jelas Yosafat.
Tanggal 18 November 2009 silam, warga pada 9 desa telah melakukan sumpah adat Ri’i, yaitu pernyataan sumpah adat kepada Tuhan, leluhur, dan sesama untuk tidak : membuka lahan di zona inti (kala mae, hutan alam dan mata air), membuka lahan baru, menguasai lahan dengan cara memberi tanda tanpa pengolahan lahan (tada bheka), membakar hutan di kawasan Watu Ata, melakukan jual beli lahan dalam kawasan, menebang pohon dalam zona inti, melakukan penteresan pohon, menangkap dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, melepas hewan berkeliaran dalam kawasan dan mengambil hasil dari kebun milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.
“Salah satu sanksinya adalah barangsiapa, baik pengelola lahan, maupun bukan pengelola lahan dengan sengaja, maupun tak sengaja, langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan yang bertentangan dengan larangan tersebut, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi rii berupa kaba mosa baka zua (kerbau bertanduk panjang 45 cm), beras 400 kg, tuak putih 60 liter ((tua bhara pud’a zua) dan memberi makan masyarakat 9 desa,” beber Yosafat.
Perjuangan mengubah CA Watu Ata menjadi Taman Nasional yang dilakukan LAPMAS dan FORMATA. mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada dan DPRD Kabupaten Ngada. Tanggal 26 April 2007, Bupati Ngada, Drs. Pit Jos Nuwa Wea membentuk Tim Persiapan Kolaborasi melalui SK No. 36/KEP/BAP/2007. Tim ini telah menghasilkan sebuah dokumen berjudul “Ungkap Fakta Menggagas Solusi Untuk Resolusi Konflik Watu Ata 2008”. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Watu Ata pada 23 September 2008 yang dihadiri 1500 masyarakat sekitar kawasan CA Watu Ata. Mubes merekomendasikan agar perjuangan dilanjutkan ke pihak pengambil kebijakan agar menjadikan kawasan CA lebih ecopopulis. Masyarakat berdiri di garda terdepan melestarikan lingkungan tanpa mengabaikan kesinambungan penghidupan mereka yang lebih baik, kini dan untuk anak cucu mereka.
Alhasil, Rabu, 25 November 2009, Pit Nuwa mempresentasikan konflik CA Watu Ata kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Depertemen Kehutanan RI yang diterima oleh Kepala Sub Direktorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung, Ir Edi Suharno, MM dan Drs. Toto Yusfinoor, M.Si. Ikut dalam presentasi tersebut antara lain Kristoforus Loko, S. Fil (Ketua DPRD Ngada), Lalu Paskalis, SH (Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ngada), Dhey Ngebu Bernadinus, SP (Anggota DPRD Ngada), Ir Ben Polo Maing (Kadis Kehutanan Kabupaten Ngada), Yosafat Koli (Direktur LAPMAS), Raga Nikolaus (Ketua FORMATA) dan Reo Geradus (Camat Aimere).
Dalam pemaparannya, Pit Nuwa mengatakan, masyarakat di Watu Ata sudah mendiami kawasan Watu Ata sebelum tahun 1920. Untuk itu status CA Watu Ata perlu ditinjau kembali. Sebab, penetapan kwasan CA tidak sesuai dengan fakta lapangan.
Presentasi Pi Nuwa akhirnya mendapat respon positif dari Dirjen PHKA. Menurut Edi Suharno, pihaknya menyambut gembira inisiatif Pemkab Ngada. Sesuai aturan, kawasan konservasi tidak bisa dialihfungsikan ke fungsi lain yang bukan konservasi. Meskipun demikian perlu dilakukan berbagai upaya untuk membendung kepentingan hidup masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Peluang mengubah status CA menjadi Taman Nasional bisa dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
Sementara Toto Yusfinoor mengatakan Dirjen PHKA akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari para ahli independen termasuk kalangan konservasi untuk mengevaluasi CA Watu Ata.
Ketua program LAPMAS Ngada, Florensian W. Lalu mengaku, CA Watu Ata sangat berpeluang menjadi Taman Nasional. Walaupun belum final, setidaknya Dirjen PHKA telah memberi jaminan akan melaklukan evaluasi terhadap status CA Watu Ata.
“Kami sangat senang. Karena kami berjuang tidak sendiri. Kami didukung sepenuhnya oleh Pemkab Ngada, baik dalam bentuk dana maupun dukungan moril,” jelasnya. (*)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.