SERGAP NTT ONLINE : Wartawan senior, Albert Kuhon menilai, para penguasa hanya dekat dengan pers ketika pemimpin negara itu baru menduduki jabatanya. Namun, ketika diujung pemerintahanya, pers dianggap musuh.
“Hubungan antara media dengan penguasa ada naik turunnya. Pada saat penguasa baru naik, dia (presiden) sangat dekat dengan pers,” kata Albert saat diskusi bertajuk Pers Indonesia di Warung Daun, Cikini, Sabtu (6/8).

Menurut Albert, fenomena kedekatan pers dengan penguasa tidak hanya terjadi pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhotono (SBY) sekarang ini. Tetapi, dari zaman kepemimpinan Presiden Soekarno, pers diperlakukan dengan hal serupa.

Pada Tahun 1965 kata Albert, ketika Indonesia dipimpin presiden Soeharto, hubungan penguasa saat itu sangat dekat dengan pers. Begitu juga, zaman Presiden BJ Habibie, begitu dia memimpin Indonesia terjadi peningkatan jumlah media dari ratusan mencapai ribuan.
“Namun diujung pemerintahannya, pers Indonesia dianggapnya sudah kebablasan. Presiden Megawati, Gusdur, dan SBY juga sama. Demokrat juga awalnya sangat mesra,” jelasnya.

Dikatakan Albert, hubungan pers dengan penguasa tidak selamanya mesra dan itu bukan hanya di Indonesia saja terjadi tetapi juga di Amerika, era kepemimpinan Barack Hosein Obama.
“Ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga sama seperti ini. Obama saat baru naik mengatakan tolong beri informasi, tapi 3 bulan setelah keterbukaan publik, Afganistan dan Guantanamo jangan terlalu diberitakan,” tandasnya.

Ketua komisi pengaduan Dewan Pers, Agus Sudibyo meminta Ketua DPR, Marzuki Alie menyebut nama media yang memberitakan memotong pernyataanya tentang pembubaran KPK dan Menurutnya, sikap wakil ketua dewan pembina Partai Demokrat ini hanya menjadi debat kusir saja bila dia senediri tidak tahu media apa yang telah menyudutkanya.

“Tidak semua pers memelintirkan dan memberitakan. Lebih baik difokuskan sehingga kita bisa masuk ke verifikasi siapa yang memelintir,” kata Agus saat diskusi bertajuk Pers Indonesia di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/8).

Ditegaskan Agus, permintaan menyebutkan nama media bukan karena Dewan Pers membela Pers, tetapi semata-mata hanya untuk menegakan kode etik jurnalistik dan memberikan pemahaman terhadap media yang dinilai telah melanggarnya.
“Kita menegakkan kode etik. Kalau memang pak Marzuki tidak mau (menyebutkan nama media) ya kita tidak maksa,” tandasnya. (kyd/jpnn)