Perlukah Civil Disobidiance dalam Sebuah Negara?


Oleh : Verry Guru
Ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) sekarang ini sedang berada dalam proses transformasi besar menuju suatu tertib keilmuan yang baru. Krisis-krisis besar di dunia yang membawa dunia dan manusia ke jurang kehancuran membuat ilmu pengetahuan berpikir keras untuk mengoreksi kesalahannya di masa lalu.  Tertib berpikir dan keilmuan baru yang berusaha dibangun sebenarnya lebih mendasarkan diri pada cara berpikir holistik, harmonis, dan intuitif. Inilah arus baru dan besar yang tengah melanda dunia ilmu pengetahuan.
Persoalan universalitas versus partikularitas HAM tampaknya menjadi persoalan negara-negara barat yang mementingkan hak individu, melawan kebanyakan negara yang mempertahankan kedaulatan dan hak negara untuk menentukan sendiri, hak atas pembangunan dan pelestarian kebudayaan untuk memangkas hak-hak politik para warga negaranya. Ada tiga argumen yang dipakai untuk menolak universalitas, absolutas dan indivisibilitas HAM. Pertama, partikularisme etis: argumen ini berangkat dari keterbatasan manusia untuk bertindak mengatasi berbagai persoalan dunia. Kemungkinan bertindak yang kita miliki tidak menyanggupkan kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada semua manusia agar dapat memenuhi tuntutan universalitas HAM. Yang dapat kita lakukan berdasarkan kemampuan kita adalah memperhatikan secara serius hak mereka yang ada di sekitar kita, hak partikular mereka yang hidup dalam ruang lingkup kita sendiri. Mengatakan bahwa HAM bersifat universal berarti membebankan manusia dengan sebuah tugas tak terbatas, mewajibkannya untuk memperhatikan hak semua orang, tanpa batas dan tanpa perbedaan. Tugas dan kewajiban tidak akan dapat dipenuhi. Karena kemampuan dan tugas kita terbatas maka kita tidak dapat menuntut perhatian yang universal terhadap HAM. Sebab itu, HAM bersifat partikular, ditentukan berdasarkan prinsip kedekatan dan bukannya bersifat universal dan mutlak.
Kedua, realisme politis: argumen ini bertolak dari kebiasaan pemerintahan negara-negara untuk memberikan perlindungan dan perlakukan istimewa kepada para warganya. Di sini negara tidak memperlakukan secara sama semua manusia. Para warga negara memperoleh perlakuan lain, memiliki hak-hak lain daripada orang-orang asing yang bukan warga negara. Berangkat dari praktek politis ini maka kita mesti menolak tuntutan universalitas HAM. Kita hanya dapat berbicara tentang universalitas HAM, apabila semua orang di mana-mana di dunia ini memperoleh hak yang sama dan diperlakukan dan dilindungi secara yang sama. Dalam kenyataan, hak-hak yang ada lebih merupakan hak warga daripada hak azasi manusia.
Ketiga, kontekstualisme kultural: argumen ini bertolak dari anggapan empiris bahwa setiap kebudayaan merupakan sebuah kesatuan yang tertutup dan lengkap dalam dirinya. Karena itu setiap usaha untuk memasukan suatu unsur asing yang berasal dari kebudayaan lain ke dalam satu kebudayaan akan menghancurkan kebudayaan tersebut.
Dunia HAM dan dunia politik dalam praktek ketata negaraan khususnya di Indonesia, terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Memang saat ini, pemerintah berimajinasi akan menambah pendapatan negara dengan mengintensifkan, mengekstensifkan, dan menaikkan tarif pajak. Jika pajak itu cukup besar, beban-beban pemerintah – termasuk utang luar negeri – segera berkurang. Lantas dana pendidikan dan sosial pun bertambah besar. Ujungnya, masyarakat makin sejahtera. Namun bagaimana kenyataannya? Ternyata tak sesederhana slogan tadi. Ketika semua jenis pajak dinaikkan, yang mengalami kesulitan justru rakyat kecil. Sedang orang kaya raya bisa bermain mata dengan para penagih pajak. Jika dikejar pajak, konglomerat bisa dengan mudah kabur ke luar negeri dan memindahkan pusat bisnisnya di negeri lain. Masalahnya saat kini adalah beranikah kita mendobrak sistem yang korup, rusak, dan kejam itu – mulai dari istana (presiden) sampai ke kantor RT/RW. Jika tidak berhentilah berpikir dan bercuap-cuap tentang para korban ‘bencana sosial” atau para warga yang sering hak-hak mereka diabaikan. Dan hal itu  memang hingga kini masih sering terjadi di republik ini.
Keberanian masyarakat untuk mendobrak sistem pemerintahan yang korup amat ditentukan oleh kesadaran para warga tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara harus diletakkan dan dijalankan secara proporsional. Jika tidak maka praktek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan timpang. Tiap aparat negara berkewajiban menunaikan tugas secara bertanggungjawab. Wakil rakyat dengan sendirinya wajib membaca dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dunia pendidikan formal jangan lagi coba-coba melestarikan budaya korupsi. Aparat keamanan wajib menjaga keamanan dan bukan menciptakan kekacauan sosial. Hasil pajak rakyat dan biaya administrasi negara harus masuk ke kas negara dan bukan lari ke dalam kantong pegawai perpajakan. Dana-dana proyek bukan digunakan untuk membeli rumah, mobil dan keperluan pribadi, melainkan dipergunakan sesuai dengan rencana proyek pembangunan. Dunia pengadilan seharusnya menegakkan keadilan dan bukan berbisnis keadilan. Birokrasi pemerintah tidak lagi mempersulit masyarakat dengan maksud dan ingin menyedot duit dari rakyat secara tidak bertanggungjawab. Kalau kewajiban ini tidak dipenuhi dengan baik oleh penguasa dan rakyat jelata, kekacauan sosial kembali akan melanda bangsa ini.
Nah, bagaimana agar kekacauan sosial tidak lagi terjadi di republik ini. Yang utama dan terutama adalah aspirasi serta kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia harus mampu diserap, disuarakan dan disalurkan oleh Partai Politik (Parpol) yang ada di republik ini. Sebab dalam Bab V pasal 7 UU nomor 31 tahun 2002 tentang Parpol menyebutkan bahwa : Partai Politik berfungsi sebagai sarana; a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WNRI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera; b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat; c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. Partispasi politik warga negara dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Meski aspirasi dan kebutuhan rakyat telah diserap, disuarakan dan disalurkan dengan benar oleh Parpol; kita pun belum meyakini dengan sungguh-sungguh apakah kekacauan sosial dalam masyarakat tidak akan terjadi lagi. Karena wajah dan tampilan hukum (regulasi dan perilaku aparat) di republik ini masih belum  mampu memberikan kepastian keadilan kepada warga negaranya. Penegakkan hukum di republik ini cenderung terjebak dalam penegakkan aturan ( rule of law) bukan penegakkan keadilan (rule of justice). Jika saja rule of justice mampu dijalankan dan ditegakkan secara benar di republik ini maka tak perlu ada civil disobidience. Tetapi jika rule of justice hanya ada dalam konsep atau ide maka civil disobidiance perlu diintrodusir dan dimasukkan ke dalam konsep peraturan perundang-undangan yang ada di republik ini. Karena itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah siapa, di mana dan kapan kita harus memulai menggerakan civil disobidiance itu. Tentu civil disobidiance yang tidak melanggar rule of justice. (*)
Penulis : Pranata Humas Biro Umum Setda NTT

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?