Bupati Pilih Kasih, Pengusaha Brontak


TIMORense – Pekan lalu Bupati Kupang Atub Titu Eki, menerima sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Tambang Timor Indonesia (Astin) di Oelamasi (8/9), untuk mempertanyakan kejelasan akan izin usaha pertambangan (IUP) yang belum juga diterbitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang . Padahal segala persyaratan administrasi telah dipenuhi sejak tiga tahu silam. Pertemuan demi pertemuan telah dilakukan pengusaha bersama Pemkab Kupang terutama bersama Dinas tekait dan selalu ada pernyaratan baru yang harus dipenuhi, setelah dilengkapi malah izinnya tidak pernah diperoleh para pengusaha, sehingga terkesan tidak ada kepastiannya.
Dikatakan Kadir Aklis salah satu pengusaha pada dialog terbuka tersebut yang dihadiri Bupati Kupang bersama Kadis Pertambangan Kabupaten Kupang Marten Bekuliu, Asisten II Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Kabag Hukum Setda Kabupaten Kupang serta sejumlah Satker Pemkab Kupang. Sesuai informasi yang diperoleh para pengusaha bahwa Bupati Kupang telah menerbitkan IUP eksplorasi batu mangan pada sejumlah pengusaha asing tetapi pengusaha lokal hanya dijanjikan tapi IUP nya tidak jelas kapan diterbitkan.
“Saya angkat pepatah lama anak kandung diterlantarkan tapi anak kera disusui dan digendong. Padahal saya telah masukkan permohonan Bulan Agustus 2008 belum juga terbit izin, sedangkan pengusaha korea (Kim tai sik, red) Bulan Oktober 2008 baru masuki permohonan sudah diterbitkan izinnya? Apa lagi, persyaratan saya dengan dia tidak jauh berbeda. Menurut  pak Kadis bulan desember akan keluar izin, tapi nyatanya sampai saat ini belum mendapat izin”, jelas Kadir Aklis.
Kata mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 ini, bahwa telah ada permohonan untuk diterbitkan IUP menggunakan koperasinya, namun karena urusan penerbitan izin belum juga terealisasi maka banyak dana yang macet. “Saya sepakat bangun pabrik mangan tapi saya pikir buat pabrik makan waktu cukup lama, dan assosiasi ini dibentuk kedepannya bisa bangun pabrik. Bila usaha ini berjalan dan hasilnya positif, kita akan buat consorsium yang akan menjalani kesepakan bersama Pemkab Kupang”, lanjutnya dan menambahkan selama ini pengusaha lokal tidak pernah diberi kesempatan untuk memulainya. “Jangan karena kehati-hatian pak Bupati, hanya akan menghasilkan mimpi saja bagi pemerintah Kabupaten Kupang dan juga masyarakatnya”, tutur Kadir Aklis.
Pernyataan ketidak puasan juga juga terlontar dari Ketua Asosiasi Tambang Timor Indonesia (Astin) NTT, yang mengetahui sejumlah berkas pengajuan IUP pengusaha lokal telah mengendap di meja kerja Bupati Kupang sejak satu tahun terakhir tapi tidak pernah ditandatangani. “Kami ingin pertemuan ini, karena selama ini tidak ada kejelasan. kekurangan kami di apa? Kenapa kami anak daerah tidak pernah diperhatikan tapi yang dari luar tanpa syarat yang banyak malah telah dikeluarkan izinnya”, tukas Joni Thiodoris.
Dari informasi Kadis Pertambangan Kabupaten Kupang, berkas pengusaha telah diajukan tapi mandek di meja kerja Bupati Kupang karena diragukan keabsahannya. Padahal, berkas tersebut telah melewati pemeriksaan Kadis pertambangan, Kabag hukum, Assiten II dan Sekda Kabupaten Kupang. “Saya rasa cukup banyak filter yang dilakukan jadi menurut saya tidak diragukan lagi terjadi manipulasi data”, kata Joni Thiodoris dan mengungkapkan pungutan sebesar Rp 10 juta per IUP dari tiap pengusaha untuk wilayah pencadangan, pertanggungjawabannya seperti apa, sehingga kewajiban pungutan hanya hanya diberlakukan bagi beberapa perusahaan saja.
Pada kesempatan tersebut Bupati Kupang Ayub Titu Eki sangat menyayangkan pernyataan bahwa dirinya lebih memperhatikan pengusaha asing dari pada anak daerah, adalah suatu tuduhan. Padahal menurutnya, instruksi untuk diberhentikan sementara aktifitas penambangan batu mangan bagi semua pengusaha di wilayah Kabupaten Kupang telah dilakukan sebelum dilantik sebagai Bupati Kupang. “Pemikiran saya selama ini mangan ini kalau kita perdagangkan begitu saja maka kita akan rugi, maka saya tetap konsisten sejak awal pengusaha yang ingin mendapat izin eksplorasi atau ekploitasi harus buat pabrik disini, itu pilihan pertama yang tidak dapat ditawar lagi”, tegasnya. Ini sebagai upaya agar pengusaha lokal untung, Pemerintah jangan salah ambil keputusan serta rakyat dapat hidup baik dan lingkungan tidak rusak. Malah yang paling pahit doktor Undana ini mengungkapkan, pernah disomasi oleh pihak pengusaha sebanyak tiga kali dengan ancaman akan diseret ke meja hijau karena kebijakannya tersebut, namun semunya tidak pernah terbukti. Karena konsorsium yang ditawarkan pada pengusaha lokal tidak pernah telaksana, maka munculah perusahaan Hyundai yang berjanji akan bangun pabrik maka Bupati Kupang menerbitkan IUP operasi produksi. Ternyata tidak juga terealisasi sehingga izinnya telah dibekukan.
“Untuk perusahaan Hyundai, surat saya (14/2) telah dibekukan dan sampai waktu 100 hari  kedepan bila tidak terealisasi, izin tersebut saya akan cabut dan tanahnya saya kembalikan pada masyarakat. Sikap tegas ini saya terapkan pada siapa saja dan perusahaan manapun”, tegas Ayub Titu Eki.
Sikap tegas Bupati Kupang juga akan diberlakukan pada PT. Jasindo Utama yang direncanakan akan membangun pabrik pemurnian diwilayah Kecamatan Takari, sebagai salah satu program MP3EI Menko Perekonomian RI, maka bila tidak terlaksana juga tahap pertama di tahun 2013, dipastikan izinnya akan dicabut Bupati Kupang. “Bukan bapak-bapak saja saya kecewakan tapi masyarakat banyak juga kecewa karen ijinnya saya tidak tandatangan. Karena syarat saya kalau pabrik tersebut sudah 75 persen dibangun saya akan tandatangan. Ini ketegasan saya untuk tidak mengistimewakan siapa pun”, janji Ayub Titu Eki dan menambahkan karena banyak batu mangan ilegal yang telah keluar daerah.
Pada kesempatan tersebut, Kadis Pertambangan Kabupaten Kupang Marten Bekuliu, menyatakan pungutan Rp 10 juta untuk setiap pengurusan IUP, merupakan suatu syarat atas pencadangan wilayah berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Penelitian Bandung menyangkut Pengembangan Tehknologi Mineral. Dana tersebut langsung disetorkan ke kas Negara. “Sesuai hasil pemeriksaan BPKP jaminan kesungguhan akan disetorkan pengusaha pada rekening yang telah dibuka oleh pemerintah daerah, atas nama pemilik perusahaan dan dapat ditarik kembali setelah selesai pekerjaan”, katanya.
Sedangkan tidak semua pengusaha yang mengajukan permohonan dipungut biaya karena sesuai hasil audit BPKP perwakilan NTT tahun 2009 telah diperintahkan untuk biaya pencadangan wilayah yang belum disetor pada kas Negara jangan lagi dipungut pada Pengusaha, sedangkan dana yang telah disetorkan pada kas Negara tidak dapat dikembalikan pada pengusaha bersangkutan, karena dana tersebut akan dikembalikan sebesar 40 persen untuk Daerah dijadikan sebagai PAD Kabupaten Kupang. (*)
by. jefri luik

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?