Klandeistein Para Amtenar


TIMORense – Posisi sentral PNS sebagai aparatur negara selalu dipermasalahkan setiap kali ada hajatan pemilukada, terutama apabila kandidat yang maju adalah incumbent. Pelibatan PNS baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya baik melalui penggunaan simbol-simbol yang identik dengan partai tertentu yang biasanya partai pengusung calon incumbent. Mulai dari warna, atribut dan dukungan secara terselubung yang sifatnya pujian, capaian yang dilakukan bahkan bisa berupa instruksi terselubung.
Pemanfaatan PNS sebagai alat pendulang dan pendukung suara memang tidak bisa dianggap remeh. Sejarah mencatat bahwa era orde baru bisa berlangsung 32 tahun salah satunya adanya upaya pemaksaan sepihak kepada seluruh PNS harus bernaung dibawah organisasi politik tertentu. Dahulu setiap PNS pasti Golkar, adalah hal yang biasa dan umum dan siapa pun yang berani menentang maka taruhannya adalah siap dikeluarkan atau dimutasikan ke daerah terpencil. Menerima dengan terpaksa merupakan resiko politik yang harus diterima oleh setiap PNS pada waktu itu.
Namun setelah reformasi bergulir dan ketika desentralisasi daerah diperluas dimana setiap daerah memiliki otonomi khusus untuk mengatur dan mengelola daerahnya, di beberapa daerah justru praktek orba tersebut banyak dimanfaatkan kembali untuk memenangkan pemilu atau pemilukada. Bahkan sering dilakukan oleh partai yang dulunya menjadi oposisi partai yang berkuasa. Mungkin sebagai politik balas dendam ataukah karena peran PNS sangat vital dalam mengarahkan suara pemilih.
Di masyarakat kita, PNS mempunyai peran dan posisi yang sangat menentukan. Dalam anggapan masyarakat PNS merupakan representasi dari kaum terpelajar yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat lainnya. Sekalipun hal itu tidak bisa terjadi dikalangan masyarakat urban dan menengah. Tetapi biasanya seorang PNS selalu menjadi tokoh dan atau ditokohkan oleh masyarakat.
Hal itu terjadi karena masyarakat kita masih menganggap bahwa PNS merupakan bagian dari aparatur negara sehingga keberadaannya sebagai pribadi maupun tugasnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Fungsi sebagai pelayan masyarakat inilah yang menjadikan posisi PNS masih sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Di beberapa daerah tertentu seorang PNS sangat kuat pengaruhnya dalam menentukan opini publik sehingga mampu mengarahkan para pemilih untuk memilih atau tidaknya dalam setiap pemilu.
Mungkin karena alasan inilah beberapa partai politik terutama pemenang pemilu di beberapa daerah menempatkan posisi PNS sebagai target strategi pemenangan pemilu di daerahnya. Sehingga pilihan politik setiap PNS di beberapa daerah pasti berbeda-beda tergantung siapa yang berkuasa saat itu.
PNS harus netral. Begitulah peraturan yang sering disampaikan dalam setiap pengarahan. Bagi yang melanggar akan ada sanksinya. Di atas kertas aturan itu tampak tegas dan jelas namun di lapangan aturan itu hanya slogan untuk menakuti-nakuti lawan politik yang tidak mempunyai keterkaitan dengan penguasa PNS. Banyak kasus pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi kebanyakan alasan utamanya karena PNS dilibatkan dalam kampanye pemenangan atau penggerakan massa. Sekalipun banyak disampaikan bukti-bukti keterlibatan PNS tetapi tidak ada sanksi yang tegas yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang.
Beberapa kasus pemilukada yang melibatkan PNS karena alasan yang sepele, yaitu politik melanggengkan kekuasaan. Banyak pejabat yang melibatkan diri dalam tim sukses karena supaya aman posisinya. Modus yang sering dimainkan adalah melakukan instruksi kepada struktur di bawahnya supaya bergerak di bawah tanah. Artinya peran serta PNS ini adalah sebagai tim pendukung yang tidak terstruktur dalam tim sukses. Karena mereka mengetahui adanya larangan PNS berpolitik. Keterlibatan PNS dalam ajang pemilu secara tidak langsung justru akan mengurangi profesionalisme sebagai abdi dan pelayan masyarakat.
Wali Kota Kupang, Daniel Adoe yang maju dalam Pemilukada Kota Kupang memiliki sikap sendiri mengenai keterlibatan PNS dalam politik. Menurut dia, PNS harus taat aturan dan tidak boleh terlibat dalam urusan politik. Bahkan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kupang berjanji tidak akan mengarahkan PNS untuk mendukung dirinya dalam Pemilukada. “PNS atu aturannya sudah jelas. Kita tidak bisa mengarahkan,” tandas Daniel Adoe seraya menambahkan kalau ada yang mau mengarahkan PNS itu urusannya.
Sekda Kabupaten Kupang, Hendrik Paut bahkan lebih tegas lagi. Menurut dia, PNS harus netral dan tidak boleh berpihak. Tugas PNS adalah melayani kepentingan masyarakat. Hendrik Paut tegaskan, PNS memiliki hak politik, tapi PNS dilarang berpolitik. Dalam perspektif demikian, PNS sebaiknya menggunakan hak politiknya dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik seperti pengarahan massa apalgi menjadi tim sukses pasangan calon. “Kalau kita dapat buktikan ada PNS Kabupaten Kupang yang terlibat, kita langsung tindak tegas,” tandas Hendrik Paut dan menambahkan saat ini kurang lebih 30 sampai 40 persen PNS Kabupaten Kupang berdomisili dan merupakan warga Kota Kupang.
Harapan saya, PNS kabupaten Kupang yang berdomisili di Kota kupang, bisa menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya pemilukada kota Kupang yang aman, tertib dan sukses. Dan saya tegaskan bagi para PNS Kabupaten Kupang jangan membawa atribut sebagai PNS Kabupaten Kupang untuk melakukan aktivitas politik pemilukada di Kota Kupang. Bila terbukti tentu hukumnya ada, karena dalam peraturan PP 53 tahun 2010 telah jelas, siapapun yang melanggar aturan PNS akan ditindak sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk para PNS kabupaten yang terlibat dalam politik praktis. “Kalau terbukti saya akan tindak sesuai aturan. Artinya, teman-teman pers yang lebih cepat mendapat informasi, jika hari ini diberitakan ada indikasi penyimpangan atau adanya pelanggaran yang dilakukan PNS saya, maka saya langsung tindak tanpa harus menunggu laporan lagi,” tegas Hendrik Paut dalam percakapan dengan TIMORense.
by. jefry luik

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?