Gubernur Jadikan PNS Sebagai Tim Sukses?


sergapntt.com, TIMORense – Pemilukada tak bedanya dengan dunia perjudian. Hasil akhir selalu untung atau buntung. Semua cara dipakai agar bisa menang. Tak peduli ilegal atau legal. Yang penting bisa menguasai laga dan menuai hasil maksimal. Itu sebabnya pertarungan sering tidak sportif. Termasuk dalam pertarungan politik lima tahunan di Kota Kupang yang akan final pada 1 Mei 2012.
Yang menarik dan kerap menjadi sorotan adalah keterlibatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilukada Kota Kupang, terutama mereka yang kini bekerja dilingkup Pemprov NTT. Ada dualisme sikap yang membuat mereka selalu dihantui dilema, yakni tetap menjaga netralistas sebagai abdi negara atau memanfaatkan pemilukada sebagai ajang memetik jabatan. Sikap dualisme ini disebabkan suburnya praktik-praktik nepotisme di lingkungan Pemprov NTT.  Contoh: pengisian jabatan, khususnya eselon II, III dan IV. Disini kemampuan bukan syarat utama, yang digunakan adalah unsur kedekatan, suka tidak suka dan kepentingan politik. Kondisi ini diperparah oleh kurang tegasnya pemberian sanksi terhadap PNS yang terlibat politik praktis. Itu sebabnya kebanyakan PNS lebih memilih terlibat dengan menjadi tim sukses, ketimbang bersikap netral tapi jabatan tak pernah diberi walaupun pangkat dan golongan serta kemampuan telah memenuhi syarat. Toh nantinya hanya tim sukses saja yang lebih dipercayakan mengisi jabatan eselon II, III atau IV.
Menghadapi Pemilukada Kota Kupang, santer terdengar Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengerahkan hampir seluruh PNS yang bekerja dilingkup Pemprov NTT, terutama para pejabat eselon IV, III dan II sebagai tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota Kupang 2012-2017, yakni Jefri Riwu Kore dan Kristo Blasin (Jeriko). Padahal sesuai amanat UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS jelas-jelas melarang PNS terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.
Sejak Jeriko ditetapkan oleh PDIP dan GERINDRA sebagai calon walikota dan wakil walikota, secara diam-diam gubernur memerintahkan semua pimpinan SKPD dan PNS untuk mendukung Jeriko. Targetnya adalah menang pemilukada Kota Kupang!
Buktinya? Hampir semua pejabat eselon IV, III dan III di lingkup Pemprov NTT setiap hari terlihat aktif melakukan upaya-upaya memenangkan Jeriko. Mereka tak lagi fokus kerja sebagai pelayan masyarakat. Yang dibicarakan dan dilakukan hanya bagaimana memenangkan Jeriko. Mereka juga tak tanggung-tanggung mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendukung pergerakan tim sukses Jeriko yang lain.
“Ketika pak gubernur mendukung Jeriko, maka kami otomatis mengikutinya. Tanpa disuruh pun pasti kami ikut keputusan politiknya,” ujar salah seorang pejabat eselon II saat bincang-bincang dengan TIMORense, belum lama ini.
Hufffffff! Ironis sekali! Hebatnya lagi, sebagian pejabat eselon II bahkan nekad mendanai pembuatan 100 posko pemenangan Jeriko yang tersebar hampir disemua pelosok Kota Kupang. Satu posko dihargai Rp3 juta. Itu artinya Rp300 juta telah digelontorkan hanya untuk membuat posko. Lalu uangnya diambil darimana? Owww,,, itu tak mungkin mereka beberkan! Kecuali dipaksa pak Jaksa. Itu barangkali! Hahahayyyy,,! Andaikan saja Rp300 juta itu diberikan kepada fakir miskin, mungkin lebih bermanfaat. Iya ka tidak!
Pengorbanan para pejabat bukan tanpa maksud. Keinginan dan ambisi mereka hanya satu, yakni diperhatikan gubernur usai perhelatan Pemilukada. Jika hari ini hanya menduduki jabatan eselon IV atau III, maka usai gawe lima tahun sekali ini, mereka berharap gubernur dapat memberi sekaligus meningkatan jabatan mereka dari eselon IV ke III, dan III ke II. Sementara para pejabat eselon II tetap berharap agar mereka tidak dibangku cadangkan sebagai staf ahli gubernur.
Lalu masyarakat? Setelah pemilukada, urus diri sendiri-sendiri. Bahkan jika suatu saat nanti ingin bertemu walikota dan wakil walikota yang dipilih, maka harus dipahami tak semudah lagi ketika yang terpilih masih menjadi calon. Rakyat harus mengikuti aturan birokrasi yang syarat dengan ini itu.
Yang enak justru tim sukses yang nota bene PNS. Dengan gampangnya mereka menerima jabatan. Dengan mudahnya mereka menggunakan uang negara, misalnya dana perjalanan dinas yang akrab ditelinga masyarakat dengan singkatan SPPD. Belum lagi dana-dana yang bisa dimanfaatkan seenak perut. Tak heran perilaku mereka pasca pemilukada langsung berubah. Dari yang biasa-biasa menjadi ekslusif.
Sebagai pemimpin, gubernur mestinya memberi sinyal bahwa pada hakekatnya kekuasaan adalah amanah rakyat. Dalam masyarakat madani kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi hanyalah alat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur yang berkeadilan.
Itulah sebabnya PNS harus diarahkan untuk bersikap netral dalam Pemilukada. Karena PNS merupakan unsur penting dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government).
Nah,,, dalam mewujudkan dua hal tersebut tentu membutuhkan sikap profesional dari seluruh stakeholder. Diharapkan PNS juga tidak menggunakan momentum Pemilukada sebagai batu loncatan dalam karir di birokrasi. Bila ingin mendapatkan jabatan, berkerjalah secara profesional. Karena jabatan di birokrasi merupakan jabatan karir, bukan jabatan politik. Soal sikap pemimpin yang kiblatnya ke politik, itu urusan dia. Tapi sebagai abdi negara, PNS mesti konsisten pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.
sebab, PNS merupakan abdi negara yang memiliki tiga peran, yakni sebagai alat/aparatur negara, sebagai pelayan publik dan sebagai alat pemerintah. Untuk menyadarkan diri akan fungsi dan peran PNS sebaiknya seorang PNS memahami betul aturan-aturan tentang PNS dan pemilukada.
Beberapa ketentuan yang terkait dengan eksistensi PNS dalam pilkada diantaranya : (1) Pasal 3 UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Parubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepagawaian, dan (2) Pasal 66 PP 6/2005 dengan jelas pasangan calon termasuk gubernur dilarang melibatkan PNS.
Dengan demikian, setiap PNS perlu mempertimbangkan secara cermat sebelum menjadi tim sukses, mengingat resiko yang ditimbulkan adalah sangat berat yaitu diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan surat penegasan Kepala BKN Nomor F.III.26-17/V.151-2/42 tanggal 15 Desember 2003.
Betul bahwa PNS  memiliki hak politik untuk memilih. Namun pemaknaan larangan berpolitik harus disadap secara baik dan benar. Sehingga penfasiran akan larangan berpolitik itu tidak membuat PNS menjadi korban aturan.
Ada beberapa sumber yang menyatakan hal-hal berkaitan dengan Politik PNS, antara lain (1) Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, disini jelas bahwa PNS dilarang menjadi anggota Partai Politik, apalagi menjadi pengurus partai politik.
(2) ayat 1 Pasal 3 UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Parubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepagawaian, dan ayat 3 Pasal 66 PP Nomor 6 Tahun 2005 dengan jelas menyatakan pasangan calon dilarang melibatkan PNS.
(3) Surat penegasan Kepala BKN Nomor F.III.26-17/V.151-2/42 tanggal 15 Desember 2003. (4) Surat Edaran Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil butir 1: Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah, maka (a) wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses seusai dengan peraturan perundang-undangan. (b) Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah. (c) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. (d) Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberi dukungan dalam kampanye.
Dan butir 2: Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (a) Dilarang Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah.(b) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye. (c) Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Singkatnya, sesuai amanat UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS dituntut untuk bekerja sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka melayani masyarakat. Sebab, menurut aturan, PNS memang tidak ada hak ikut berpolitik.
By. Chris Parera

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?