Jaksa NB Harus Dipecat


sergapntt.com, KUPANG – Pakar hukum sekaligus pengajar Fakultas Hukum Universitas Katholik Wydia Mandira Kupang, Prof.Dr.Frans J. Rengka, SH.M.Hum mengecam sikap seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao berinisial NB yang diduga melakukan pemerasan terhadap para terdakwa. NB dinilai tidak layak menjadi Jaksa dan sepantasnya dipecat.
“Sebaiknya dipecat saja,” saran Rengka di ruang kerjanya, Jumat (20/4) pekan lalu.
Rengka menegaskan, jangan menjadikan profesi sebagai seorang Jaksa untuk memeras orang yang sedang dalam keadaan susah. Selain itu, jangan hanya memikul nama seorang Jaksa sebagai penegak hukum dan menjadikan itu sebagai slogan lambang kebesaran, tetapi harus bekerja secara professional.
Seorang Jaksa harus menghindari hal-hal yang dapat merusak nama instansi. Jaksa juga harus dapat menghindari dan tidak boleh menerima suap dari manapun dan siapapun. Dengan menerima suap serta memeras para terdakwa itu merupakan sikap paling buruk yang ditunjukan seorang Jaksa.
“Jaksa tidak boleh menerima suap dan tidak boleh memeras terdakwa yang sedang menjalani proses hukum, itu suatu sikap yang sangat menyedihkan,” tegas Rengka.
Dikatakan, sikap Jaksa seperti NB sudah merusak citra Negara dan institusi Kejaksaan. Seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan kinerja kerja, bukan memeras terdakwa. Sebagai Jaksa harus kerja sama yang baik dengan semua pihak.
Rengka meminta agar pimpinan Jaksa NB mengambil sikap tegas dan jangan biarkan berlarut-larut sehingga sikap yang sangat buruk itu dapat disalurkan pada Jaksa yang lainnya. Tdak ada gunanya Kejaksaan memelihara Jaksa-Jaksa seperti itu.
Dia menilai sikap Jaksa NB merusak citra seorang penegak hukum dan merusak citra lembaga serta telah merusak Negara karena dirinya adalah pembela Negara. Sehingga perbuatan yang dilakukannya sangat memalukan karena perannya sebagai seorang Jaksa memiliki nilai yang sangat luhur.
Menurut dia, Jaksa adalah jabatan yang sangat mulia dan bermartabat, sehingga sikap seperti itu tidak selayaknya menjadi seorang Jaksa yang nota bene adalah pembela Negara. Sangat memalukan karena memanfaatkan jabatan sebagai seorang Jaksa untuk kepentingan pribadi. Diera seperti ini lebih baik mengutamakan kepetinga umum dari pada kepetingan pribadi.
“Sikap Jaksa tersebut sangat tidak professional dalam menjalankan tugas sebagai seorang penegak hukum. Karena Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah miskin, mengapa harus dihuni orang-orang seperti itu yang memiliki keterbelakangan mental yang sangat buruk,” kata Rengka.
Kasi Penkum dan  Humas Kejati NTT, Jemmy Tirayudi, SH  saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/4) mengatakan, pihaknya segera memanggil Jaksa berinisial NB yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rote Ndao.
Pemanggilan itu, kata dia, karena diduga NB melakukan pemerasan terhadap para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.
 “Saya akan berkoordinasi dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi untuk segera mengambil sikap dengan memanggil Jaksa tersebut untuk diperiksa,” tandasnya.
 Tirayudi menegaskan, apabila Jaksa NB terbukti melakukan tindakan dipastikan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kepada wartawan Tirayudi tidak pernah menduga Jaksa NB melakukan perbuatan yang memalukan institusi peradilan tersebut. Tirayudi mengetahui perilaku Jaksa NB ketika membaca berita soal Jaksa NB pada salah satu surat kabar yang ada di Kota Kupang.  

By. CR1/epo/cis

Dua Anggota DPRD Kota Kupang Nyaris Baku Hantam


Melkianus Balle

sergapntt.com, KUPANG – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Irianus Rohi nyaris baku hantam dengan Wakil Ketua Komisi A, Melkianus Balle setelah terlibat pertengkaran dan saling tunjuk di lantai satu gedung DPRD Kota Kupang, Senin (23/4/12).

Celakanya, pertengkaran dua wakil rakyat itu disaksikan puluhan warga asal di RT 05/RW 02 dan RT 06/RW 03 Kelurahan Kelapa Kima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang mengadukan persoalan rekomendasi Walikota Kupang soal pemanfaatan lahan di wilayah itu ke gedung DPRD Kota Kupang.
Saat itu, puluhan warga tersebut meminta supaya dilangsungkan dialog dengan Komisi A DPRD Kota Kupang, sebab pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke DPRD Kota Kupang sejak Jumat (20/4).
Terhadap permintaan warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi mengatakan, pihaknya yang membidangi permasalahan itu tidak dapat mengabulkan permintaan warga untuk dilakukan dialog sebab pihaknya belum mendapatkan surat tersebut.
Terhadap penjelasan Irianus Rohi tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Melkianus Balle menentangnya. Dia bahkan mendesak supaya Irianus menanyakan surat tersebut ke Ketua DPRD Kota Kupang, Telendmark J. Daud untuk selanjutnya dilakukan dialog dengan warga tersebut.
Sebab, menurut dia, meski surat tersebut belum didapatkan pihaknya, seharusnya dialog tetap dijalankan. Sebab persoalan yang dialami warga tersebut dipandangnya sangat mendesak.
Penjelasan Melkianus tersebut terkesan tidak diterima baik oleh Irianus sehingga pertengkaran antara keduanya tak terhindarkan lagi. Merasa pendapatnya ditolak, tak lama berselang, Melkianus Balle memilih meninggalkan ruangan menuju keluar gedung DPRD Kota Kupang yang kemudian diikuti Irianus Rohi untuk membicarakannya secara baik.
Pantauan wartawan, beberapa saat kemudian, keduanya memasuki gedung DPRD Kota Kupang tepatnya ke lantai II gedung DPRD. Selang beberapa saat kemudian, keduanya turun bersama ketua DPRD Kota Kupang untuk menerima warga tersebut dan langsung digelar dialog yang berlangsung di ruang kerja komisi A DPRD Kota Kupang.
Pantauan wartawan, selama dialog berlangsung puluhan masyarakat asal Kelapa Lima yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) itu menyatakan menolak rekomendasi yang dikeluarkan Walikota Kupang untuk perawatan lahan di lokasi tersebut.
Mereka beranggapan, rekomendasi Walikota tersebut justru dianggap telah memancing gejolak di masyarakat yang telah bermukim di lahan tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, SRMI menyatakan, selama ini tidak pernah memberikan kuasa kepada AMAK (Aliansi Masyarakat Kelapa Lima) untuk mengajukan permohonan perawatan lahan di Kepala Lima (belakang Hotel Sasando) kepada walikota.
Bahkan menurut SRMI, sejauh ini AMAK tidak pernah ikut berjuang untuk mendapatkan lahan tersebut. Namun, anehnya, justru walikota mengeluarkan rekomendasi kepada AMAK untuk merawat lahan yang saat ini sudah mereka tempati.
SRMI juga mempertanyakan kewenangan AMAK melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut. Pembagian lahan yang dilakukan AMAK juga dinilai sangat diskriminatif, dimana pembagian lahan tidak merata dan justru diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak mendapat jatah lahan. Pemerintah juga dituding tidak konsisten dengan janji akan melakukan pemutihan terhadap lahan-lahan yang sudah ditempati. Terakhir mereka menuntut pemerintah segera memberikan jaminan hukum bagi status tanah berupa sertifikat kepemilikan.
Sumber:  RND Pos

BPK dan Gubernur NTT "Main Mata” ?


sergapntt.com, KUPANG – Ketua Tim Pembela Demokrasi  Indonesia (TPDI) dan juga pengacara kondang,   Petrus Celestinus, SH menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT dan Gubernur  NTT, Drs. Frans Lebu Raya  sedang  “bermain mata” atau sedang kongkalikong terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi NTT yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Saya merasa BPK dan Gubernur NTT sedang  ‘bermain mata’ terkait dana Bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Petrus Celestinus, SH di Kupang, Senin (23/4).
Petrus menegaskan, temuan  BPK mengenai dana bantuan sosial yang salah peruntukannya dimana pihak BPK sendiri telah memberikan rekomendasi yang meminta Gubernur NTT untuk memperbaiki segala administrasinya. 
Surat rekomendasi yang diberikan BPK kepada Gubernur NTT untuk memperbaiki segala administrasi yang ada sesuai aturan yang ada paling lambat enam puluh hari sejak bulan Juni 2011 lalu. Artinya, 60 hari setelah Juni 2011 itu perbaikan administrasi dimaksud harusnya sudah telah selesai.
Namun faktanya, hingga saat ini Gubernur NTT tidak memberikan atau memperbaiki rekomendasi perbaikan administrasi yang diberikan BPK. Sehingga Petrus  menduga BPK dan Gubernur NTT telah berkongkalikong terkait dana bantuan social tersebut. Sebab hingga saat ini Gubernur NTT belum juga memperbaiki  administrasi sesuai  rekomendasi dari BPK.
Menurut  Petrus,  BPK dalam LHPnya menemukan terjadi penyimpangan pada dana Bansos provinsi NTT yang berkisar puluhan miliar yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Herannya,   lanjut Petrus, BPK hanya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki  administrasi, padahal rekomendasi yang diberikan BPK tidak menghilangkan perbuatan  melawan hukum.
“Tindakan yang dilakukan BPK adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yag ada. Dimana BPK merubah seorang penjahat menjadi malaikat dengan membungkus dirinya dengan kain suci,” tegas Petrus.
Petrus merasa  heran dengan sikap BPK yang hanya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki administrasi sebab  itu sama halnya BPK merubah penjahat menjadi malikat denganmembungkus diri denga kain suci.
Perbuatan dari BPK bisa dikenakan tindak pidana, dimana BPK dalam penulusurannya menemukan adanya perbuatan korupsi tetapi hanya memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT untuk perbaikan adminsitrasi.  Seharusnya BPK membuat rekomendasi untuk diproses sesuai hukum.
“Saya duga ada petemuan secara rahasia antara BPK dan Gubernur NTT terkait dana bansos yang tidak sesuai peruntuknnya,” katanya.
Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp 15,511 miliar harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum di daerah itu, termasuk dana bantuan sosial di sejumlah kabupaten/kota . Dana bantuan sosial diprioritaskan untuk menangani sejumlah bencana kemanusiaan di daerah itu, dan sasarannya harus jelas dan transparan.
Total kerugian negara dana bantuan sosial (Bansos) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Tetapi per 31 Desember 2010, ditindaklanjuti atau diatasi Pemprov NTT sebanyak 1.761 kasus, dengan nilai Rp 12, 0675 miliar, sedangkan belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus, dengan total nilai Rp15,511 miliar.
Ketua Komisi D DPRD NTT, Stanis Tefa beberapa waktu lalu mengatakan, aparat penegak hukum di NTT harus pro-aktif atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan NTT tersebut. Penindakkan itu benar-benar diarahkan pada penegakan hukum, dan kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok lembaga. 
by. epo/cis

Baku Rampas SPPD di Kantor Gubernur NTT


Yashinta Pabhaswan
sergapntt.com, KUPANG – Uang sering membuat sebagian orang mata gelap. Segala cara kadang dipakai asal bisa mendapatkan uang. Hmmm, kira-kira begitulah yang dilakukan Kasubag Protokol dan Perjalanan Gubernur NTT, Yashinta Pabhaswan, S.Pd, M.Si dalam memanage kunjungan kerja Gubernur NTT.
Bagi sebagian pejabat, jabatan adalah amanah, tapi tidak halnya dengan Yashinta. Terkadang tindak tanduknya menggambarkan seolah-olah dialah Gubernur NTT. Haaaaaaaaaaaaaa?
Ya,,, terutama dalam menentukan siapa saja yang boleh mendampingi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya saat melakukan kun jungan kerja ke berbagai daerah di NTT. Sejatinya, Bagian Humas Biro Umum Setda NTT yang menetapkan person PNS yang bertugas untuk ikut dalam kunjungan kerja gubernur. Tapi,,,, kebijakan Humas sering dimentahkan oleh Yashinta yang selalu beralasan atas perintah Gubernur.
“Kita sudah siap jalan, tiba-tiba ada telpon dari bagian protokol ke Kepala Biro Umum untuk meminta ganti dengan orang lain. Alasannya, katanya gubernur yang suruh. Nama gubernur selalau dibawa-bawa oleh protokol. Hufffffffffff,” kata salah seorang PNS di Kantor Gubernur NTT yang meminta namanya tidak ditulis saat bincang-bincang dengan wartawan di Kantor Gubernur NTT, Selasa (24/4/12).
Sang PNS tersebut mengaku, sikap tidak terpuji itu bukan baru sekali, tetapi sudah sering. Akibatnya hasil kunjungan kerja gubernur tidak tercover. Ini karena staf yang diikutkan dalam kunjungan kerja tidak paham soal tugas kehumasan.
“Kita juga tidak bermaksud monopoli tugas, tapi setidaknya staf yang ikut kunjungan gubernur harus bisa pahami tugasnya,” tohoknya.
Ulah sang kasubag itu kini jadi ramai diperguncingkan oleh para pegawai di Biro Umum Setda NTT. Disebut-sebut, Yasintha ingin meraup untung dari stok biaya SPPD kunjungan kerja Gubernur NTT. Jika ia berhasil merekomendarikan pegawai yang ia bisa ‘atur’, maka sebagian biaya SPPD akan ia kantongi sebagai ucapan terima kasih dari si PNS yang ia rekomendasikan untuk ikut dalam kunjungan kerja gubernur.  
Sikap dominan yang selalu membawa nama gubernur ini kontan mematikan ‘gaya’ kasubag lain atau kabag, bahkan kepala biro sekalipun. Karena semua takut terhadap gubernur.
Yashinta sendiri saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Rabu (11/4/12) lalu membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.
“Saya tidak pernah telpon ke Biro Umum, apalagi bawa-bawa nama gubernur. Staf protokol juga tidak pernah melakukan hal itu. Itu informasi yang tidak benar,” elaknya.
Yashinta menjelaskan, setiap staf di bagian humas yang ditugaskan untuk ikut dalam kunjungan gubernur tetap jalan dan tidak pernah diintervensi oleh dirinya.
“Itu tidak benar, karena saya ada data lengkap soal nama-nama staf yang sudah berulangkali ikut kunjungan gubernur,” terangnya.
Dia mengemukakan, protokol tidak serta merta mengatur perjalanan dinas staf, karena semuanya dilakukan berdasarkan mekanisme dan aturan. Apapun yang dilakukan itu adalah tugas dan tanggung jawab Protokol.
“Apapun yang saya lakukan pasti sesuai dengan tugas saya sebagai pimpinan di protokol,” imbuhnya. 
by. epo/cis 

Komisi IX Serahkan Video Porno ke BK


sergapntt.com, JAKARTA – Ksus video porno menyambar DPR. Kabarnya, ada seorang perempuan mirip anggota Komisi IX DPR dan koleganya yang juga wakil rakyat tertangkap kamera tengah beradegan intim. Benarkah gambar itu anggota DPR?

Pimpinan Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz tak mau komisinya diseret isu seperti itu. Dia pun berharap BK DPR bergerak melakukan penelusuran. Walau belum pasti gambar yang beredar itu anggota DPR, namun agar tak menimbulkan gejolak di masyarakat, tindakan harus dilakukan.

“”Kita serahkan ke BK saja,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, Selasa (24/4/2012).

Irgan pun menyatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal peredaran video mirip anggota DPR itu. Dia pun belum melihat foto atau videonya. Jadi bagi dia hal itu hanya sebatas rumor.

“Saya belum tahu malahan,” katanya.

Sebelumnya, BK DPR menyatakan sudah mendengar ada video itu. BK baru akan bersikap setelah mendapat bukti-bukti.

“BK sudah mendengar ada video porno yang katanya mirip anggota DPR dari Komisi IX, tapi BK belum mendapat foto atau pun video tersebut,” kata Ketua BK DPR, M Prakosa.

Isu video itu menyambar seorang perempuan anggota Komisi IX DPR dari PDIP dan seorang laki-laki yang kabarnya juga anggota DPR asal PDIP. Sang laki-laki tersebut merupakan politisi yang tengah naik daun.

Penelusuran detikcom, video itu sebelumnya ramai di situs kilikitik.net, tapi situs itu kini sudah tidak bisa dibuka. Tapi gambar-gambar itu sempat ada di sejumlah media sosial dan di forum-forum, walau dalam tampilan foto dan sudah diburamkan. Di foto-foto yang beredar, tertulis nama perempuan itu yang merupakan anggota DPR dari PDIP asal daerah pemilihan Kalimantan.

Keberadaan video itu ramai sejak, Senin (23/4). Dari cuplikan foto dari video itu terlihat perempuan dan laki-laki yang keduanya berwajah mirip anggota DPR dari PDIP itu tengah berada di sebuah kamar. Dalam foto itu, sang perempuan tanpa sehelai benang pun melakukan hubungan seksual dengan pria tersebut.

by. santi poe

sumber: detik.com