sergapntt.com, KUPANG – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengerahkan hampir seluruh PNS yang bekerja dilingkup Pemprov NTT, terutama para pejabat eselon IV, III dan II sebagai tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota Kupang 2012-2017 yang diusung PDIP dan Gerindra, yakni Jefri Riwu Kore dan Kristo Blasin (Jeriko). Padahal sesuai amanat UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS jelas-jelas melarang PNS terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan politik praktis.
Sejak Jeriko ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota, secara langsung dan tidak langsung gubernur memerintahkan semua pimpinan SKPD dan PNS untuk mendukung Jeriko agar menang dalam pemilukada Kota Kupang yang bakal digelar pada 1 Mei 2012 mendatang.
Buktinya? Hampir semua pejabat eselon IV, III dan III di lingkup Pemprov NTT setiap hari terlihat aktif melakukan upaya-upaya memenangkan Jeriko. Mereka tak lagi fokus kerja sebagai pelayan masyarakat. Yang dibicarakan dan dilakukan hanya bagaimana memenangkan Jeriko. Mereka juga tak tanggung-tanggung mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendukung pergerakan tim sukses Jeriko yang lain.
“Ketika pak gubernur mendukung Jeriko, maka kami otomatis mengikutinya. Tanpa disuruh pun pasti kami ikut keputusan politiknya,” ujar salah seorang pejabat eselon II yang meminta namanya tidak ditulis.
Sebagian pejabat eselon II bahkan mendanai pembuatan 100 posko pemenangan Jeriko yang tersebar hampir disemua pelosok Kota Kupang. Satu posko dihargai Rp3 juta. Itu artinya Rp300 juta telah digelontorkan hanya untuk membuat posko. Lalu uangnya diambil darimana? Owww,,, itu tak mungkin mereka buka mulut! Kecuali Jaksa main tangkap, itu barangkali! Hahahayyyy,,! Andaikan saja Rp300 juta itu diberikan kepada fakir miskin, mungkin lebih bermanfaat. Iya kan?
Pengorbanan para pejabat itu bukan tanpa maksud. Ambisi mereka hanya satu, yakni diperhatikan gubernur. Jika hari ini hanya menduduki jabatan eselon IV dan III, usai gawe Pemilukada Kota Kupang , mereka berharap gubernur dapat menaikan jabatan mereka dari eselon IV ke III, dan III ke II. Sementara para pejabat eselon II berharap mereka tidak dinonjobkan atau dibangku cadangkan sebagai staf ahli gubernur.
Lalu masyarakat? Setelah pemilukada urus diri sendiri-sendiri. Jika ingin bertemu walikota dan wakil walikota yang dipilih, harus dipahami tak semudah lagi ketika yang terpilih masih menjadi calon. Rakyat akan dipaksa mengikuti alur birokrasi yang syarat dengan administrasi ini itu. susahnya minta ampun!
Yang enak justru tim sukses yang nota bene PNS. Dengan gampangnya mereka menerima jabatan. Dengan mudahnya mereka menggunakan uang negara, misalnya dana perjalanan dinas yang akrab ditelinga masyarakat dengan sebutan SPPD. Belum lagi dana-dana yang bisa dimanfaatkan seenak perut. Tak heran perikalu mereka pasca pemilukada langsung berubah. Dari yang biasa-biasa menjadi ekslusif.
Ya,,, netralitas PNS dalam pemilukada kota sangat diragukan. Tapi,,,,asal tahu saja, seorang PNS adalah abdi negara yang memiliki tiga peran, yakni sebagai alat/aparatur negara, sebagai pelayan publik dan sebagai alat pemerintah. Untuk menyadarkan diri akan fungsi dan peran PNS sebaiknya seorang PNS memahami betul aturan-aturan tentang PNS dan pemilukada.
Beberapa ketentuan yang terkait dengan eksistensi PNS dalam pilkada diantaranya : (1) Pasal 3 UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Parubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepagawaian, dan (2) Pasal 66 PP 6/2005 dengan jelas pasangan calon termasuk gubernur dilarang melibatkan PNS.
Dengan demikian, setiap PNS perlu mempertimbangkan secara cermat sebelum menjadi tim sukses, mengingat resiko yang ditimbulkan adalah sangat berat yaitu diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan surat penegasan Kepala BKN Nomor F.III.26-17/V.151-2/42 tanggal 15 Desember 2003.
Betul bahwa PNS memiliki hak politik untuk memilih. Namun pemaknaan larangan berpolitik harus dimaknai secara baik dan benar. Sehingga penfasiran akan larangan berpolitik itu tidak membuat PNS menjadi korban aturan.
Ada beberapa sumber yang menyatakan hal-hal berkaitan dengan Politik PNS, antara lain (1) Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, disini jelas bahwa PNS dilarang menjadi anggota Partai Politik, apalagi menjadi Pengurus partrai Politik. (2) ayat (1) Pasal 3 UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Parubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepagawaian, dan (2) Pasal 66 PP 6/2005 dengan jelas pasangan calon dilarang melibatkan PNS.
Dengan demikian, setiap PNS perlu mempertimbangkan secara cermat sebelum masuk ke salah satu partai politik. (3) Surat penegasan Kepala BKN Nomor F.III.26-17/V.151-2/42 tanggal 15 Desember 2003. (4) Surat Edaran Menpan No: SE/08.A/M.PAN/5/2005 tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil butir (1) Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah:(a) Wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dapat diproses seusai dengan peraturan perundang-undangan.(b) Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.(c) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. (d) Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberi dukungan dalam kampanye. Dan butir (2) Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (a) Dilarang Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah.(b) Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye. (c) Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Singkatnya, sesuai amanat UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS dituntut untuk bekerja sesuai Tupoksi masing-masing dalam rangka melayani tugas masyarakat. Sebab, menurut aturan, PNS memang tidak ada hak ikut berpolitik.
by. chris parera
NTT WORD 