sergapntt.com [KUPANG] – Kendati telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) W.Z.Johanis Kupang, pada Jumat, 17 Februari hingga Sabtu 18 Februari 2012, namun tiga paket calon wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2012-2017 “belum bisa tenang”. Mereka adalah pasangan Abraham Paul Liyanto – Yoseph Mamulak (AYO), Marthen Obeng – Nikolas Ladi (MARKO), dan Yovita Mitak – Anton Natun (AMAN). Pasalnya, ketiga paket tersebut sama-sama menjadikan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebagai kendaraan politik.
Paket AYO mengantongi rekomendasi PPRN versi D.L Raja Sitorus, MARKO rekomendasi PPRN versi Made Rahman Marasabessy dan AMAN memiliki rekomendasi PPRN versi Amelia A. Yani.
Ketua Koalisi Gabungan Parpol paket AYO, Nithanel Pandie mengatakan PPRN versi D.L Raja Sitorus adalah PPRN yang sah dan kini dipimpin oleh H.Rouchin dan Joller Sitorus. Sebab, PPRN yang bermarkas di Pondok Bambu Jakarta itu telah mengantongi Surat Keputusan (SK) Depkumham bernomor: M.HH-17.AH.11.01 tahun 2011 tentang pengesahan ADRT dan susunan pengurus PPRN periode 2011-2016. Pada situs PPRN versi D.L Sitorus disebutkan SK PPRN versi D.L Sitorus ditanda tangani Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 19 Desember 2011.
Ironisnya, keabsahan SK Depkumham mendapat cibiran Plt. Ketua Umum PPRN, Made Rahman Marasabessy. Menurut mantan pengacara Abu Bakar Ba’azir itu, jika bicara soal PPRN Pondok Bambu ibarat bicara hantu yang tak ada wujudnya.
“Tipu itu. Itu mafia semua. Bosnya aja penjahat, bagaimana mau percaya anak buahnya. Kelompok itu dipimpin oleh D.L Sitorus. D.L Sitorus itu narapidana. Orangnya aja masih di penjara. Depkumham keluarkan SK baru dasarnya apa? Ini mafia semua, biar uang calon bisa digaruk. Coba lihat itu nomor SK, kan cuma dirubah tahunnya aja, yang lain samakan! Kita bicara (PPRN) Pondok Bambu itu ibarat kita bicara tentang hantu, ga ada wujud tapi dipercaya,” ujar Marasabessy saat menggelar jumpa pers di resto Nelayan Kupang usai ikut mendaftarkan paket MARKO ke KPUD Kota Kupang, Rabu (15/2/12) lalu.
Kata Marasabessy, di Indonesia tidak ada yang namanya PPRN versi Pondok Bambu atau PPRN versi Amelia Yani. Yang ada hanya PPRN yang ia pimpin. Dia menjelaskan, sesuai amanat Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 61 Ayat (3) adalah apabila terdapat dua atau lebih kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan Partai Politik tetap mengacu kepada Keputusan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik yang masih berlaku.
Pasal ini menjelaskan bahwa walaupun ada perseteruan yang terjadi antara PPRN Pondok Bambu dengan Amelia A. Yani (Mantan Ketua Umum DPP PPRN) namun sampai saat ini belum ada perubahan terhadap keputusan DEPKUMHAM No: M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010.
Karena itu, pelaksanaan verivikasi KPUD Kota Kupang tetap merujuk pada SK DEPKUMHAM yang asli, bukan palsu yang dimiliki kelompok D.L Sitorus atau Amelia A. Yani.
Marasabessy mengingatkan, dalam membuat sebuah Keputusan, KPUD Kota Kupang harus berangkat dari sebuah Kecerdasan, bukan dari sebuah titipan, yang akhirnya dapat merusak citra KPUD itu sendiri. “Ini kerjaan si Joller Sitorus. Ini akal-akalan aja,” tegas Marasabessy.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPRN, Drs. Maludin Sitorus, MM, MBA mengatakan, dirinya baru saja mengecek ke Depkumham. Disana tidak ada SK PPRN yang baru. Yang ada hanyalah SK bernomor: M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 yang kepengurusannya terdiri dari Dr. Thomas Ola Langoday sebagai Ketua Deperpu, Amelia A. Yani sebagai Ketum, Made Rahman Marasabessy, SH sebagai Wakil Ketua 1, dan Sekretaris Jenderal Drs. Maludin Sitorus, MM.,MBA. Tapi, pasca pengunduran diri Amelia A. Yani tanggal 1 Juni 2011, maka Pleno PPRN telah menetapkan Made Rahman Marasabessy sebagai Plt. Ketum PPRN.
Kepengurusan ini diakui negara. Terbukti di pemilukada Maluku Tenggara Barat dan Jayapura yang berlangsung 17 Desember 2011 lalu, KPUD dan PTUN setempat hanya mengakui PPRN bersi Made Rahman Marasabessy.
Dalam salinan putusan Nomor: 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011, PTUN Jayapura memenangkan paket bupati dan wakil bupati yang direkomendasikan oleh DPP PPRN yang ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Made Rahman Marasabessy, SH dan Sekjen Drs. Maludin Sitorus, MM.,MBA.
“Dengan adanya yuris prudensi yang ada, kami percaya dan yakin bahwa KPUD Kota Kupang akan melakukan verifikasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Semua anggota KPUD di Indonesia berpijak pada aturan yang sama dalam melakukan verifikasi partai politik dalam setiap hajatan pemilukada,” papar Maludin Sitorus.
Jika PPRN versi Made Rahman yang lolos verifikasi KPUD Kota Kupang, maka dipastikan paket AYO dan AMAN langsung gugur alias tidak bisa mengikuti pemilukada Kota Kupang 2012-2017. Begitupun sebaliknya.
Saling klaim ini membuat jantung para kandidat berdebar kencang. Lolos atau tidak? Teka-teki ini bisa terjawab setelah KPUD Kota Kupang melakukan verifikasi ke Depkumham, KPU dan PPRN
By. CHRIS PARERA
NTT WORD 