Gubernur NTT Minta BPK Kerjasama


sergapntt.com, KUPANG – Serah Terima Jabatan (Sertijab) merupakan siklus alamiah dari sistem organisasi modern dan bisa terjadi setiap saat. Proses pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan organisasi pemerintahan dan pembinaan karier dalam suatu jabatan sebagai bentuk penyegaran.
 “Mari kita kerja sama seerat-eratnya dalam membangun negeri ini mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya pada acara Sertijab Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT yang lama Dr. Bonardo Hutauruk,Ak, MM, kepada pejabat Baru Roely Kadir, Ak, di Sayap Kanan Aula Eltari, Rabu (18/4).
Gubernur Lebu Raya meminta BPKP Perwakilan NTT dapat membantu dalam melaksanakan penyusunan rencana aksi untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), menghindari potensi ketidakpatuhan dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu, peningkatan komitmen dan pemahaman Kepala Daerah dan DPRD atas pentingnya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah serta pengefektifan peran inspektorat provinsi/kabupaten/kota dalam proses review LKPD.
Dengan demikian alih tugas jabatan ini, Gubernur berharap dapat meningkatkan kinerja satuan BPKP NTT beserta jajarannya dapat lebih baik dari kinerja sebelumnya. Gubernur berpesan kepada pejabat lama Bonardo Hutauruk untuk menjadi duta NTT di tempat tugas yang baru karena NTT masih membutuhkan dukungan. “Saya minta kepada kepala Perwakilan BPKP NTT yang baru Roely Kadir sebagai quality assurance dalam penerapan reformasi birokrasi dapat terwujud,” kata Gubernur.
By.  Febby Tallo/Verry Guru

18 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Wanita Katolik NTT Gelar Konferda


sergapntt.com, KUPANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Provinsi NTT periode 2006 – 2011 akan menggelar Konferensi Daerah (Konferda) yang akan berlangsung Kamis (19/4/12) hingga Jumat (20/4/12) bertempat di biara OCD Penfui Kupang  Provinsi NTT.
“Konferda yang merupakan ajang 5 tahunan dalam siklus Kepengurusan Organisasi WKRI, merupakan forum tertinggi  dan memiliki otoritas untuk mengevaluasi kepengurusan DPD WKRI selama 5 tahun yakni Periode 2006-2011 yang dinahkodai ketua presidium I Ny. Dra. Martha Pengko Parera. Dan selanjutnya  melakukan pemeilihan Presidium dengan masa kepengurusan  2012-20017,” tandas Koordinator Seksi Humas DPD WKRI  Provinsi NTT, Ursula Dando Lio, S.Ip kepada wartawan di ruang Humas Setda NTT, Rabu (18/4/12).
Menurut Ursula, kegiatan Konferda  ini akan diawali dengan misa pembukaan dalam Perayaan Ekaristi Kudus yang dipimpin langsung   P. Sebas Wajang, SVD selaku pastor moderator bertempat  di kapela biara OCD Penfui  Kupang.
Sedangkan acara pembukaan akan dilaksanakan pada hari Jumat (20/4) yang sebelumnya digelar kegiatan lokakarya dengan menghadirkan nara sumber Ny. Lusia Adinda Lebu Raya (tokoh kaum perempuan di NTT), Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang, Pr, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT, dr. Yovita Mitak, M.Ph, Kakanwil Agama Provinsi NTT, Drs. Frans Sega Sera, M.Si.
Kegiatan Konferda DPD WKRI ini direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan diikuti 32 utusan dari 16 cabang WKRI yang berada di enam keuskupan  yakni  Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua,  Keuskupan Waeitabula, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Larantuka dan Keuskupan Maumere.
Tema yang diusung dalam kegiatan konferda kali ini dengan thema utama : “WKRI bersatu, mandari berjuang demi kesejahteraan masyarakat.” Dan Sub Tema: “menggalang kekuatan bersama membangun kecukupan pangan bagi masayarakat NTT melalui peningkatan pangan lokal yang berkualitas.
P. Sebas Wajang, SVD yang juga selaku moderator mengharapkan agar  konferda yang akan diselenggarakan ini  bisa berjalan dengan baik dan lancar serta  membawa suka cita bagi ibu-ibu  peserta Konverda.  “Dengan Konferda dapat   mendorong kaum ibu untuk  lebih mencintai pangan lokal sesuai sub tema,” katanya dan menambahkan, “Kaum ibu-ibu  yang mengetahui soal  urusan dapur dengan kegiatan Konferda ini dapat membuka wawasan wanita Katholik soal masalah kemiskinan yang ada di pedesaan.”
Menurut P. Sebas Wajang, SVD pengolaan  kebutuhan akan pangan merupakan suatu kebijakan  yang harus dilakukan oleh kaum ibu agar bisa memenuhi pangan keluarga.  “Diharapkan para ibu  bisa menjadi panutan dalam merubah kehidupan wanita Katolik,” kata Pater Sebas yang juga Pastor Paroki Santu Yoseph Naikoten Kupang.
By. Verry Guru

18 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Gubernur NTT Dikunjungi Komisi VI DPR RI


sergapntt.com, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya memaparkan kondisi umum geografis, iklim dan administratif, posisi strategis wilayah, potensi unggulan, infrastruktur transportasi, pertumbuhan ekonomi NTT dan isu-isu pembangunan daerah serta program kerja Pemerintah Provinsi NTT yaitu Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah kepada tim Komisi VI DPR RI di ruang kerjanya, Selasa (17/4).
“Sejak tahun 2011 ada program unggulan Pemerintah Provinsi NTT yakni Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang mengalokasikan dana Rp 250 juta kepada masyarakat di desa yang masih terkategori miskin. Dana ini diperuntukan bagi usaha ekonomi produktif,” papar Gubernur.
Selain menjelaskan, berbagai program termasuk program unggulan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Gubernur juga menjelaskan tentang iklim yang kondusif bagi investasi di daerah NTT. Karena itu, dari hasil pemaparan Gubernur Lebu Raya, beberapa anggota Komisi VI DPR RI mempertanyakan mengapa ada investor yang masih ragu-ragu untuk menanamkan modalnya ke NTT. “Apakah karena ada masalah fasilitas atau jarak,” ucap anggota Komisi VI. Menurut mereka para investor jangan dibiarkan membangun di NTT tapi tidak membangun NTT. Mereka juga mempertanyakan masalah ekspor dari NTT ke Timor Leste dan negara-negara lain.
Menyangkut tentang Komodo para anggota Komisi VI meminta agar Gubernur terus mensosialisasikan rencana dan pelaksanaan Sail Komodo. Apalagi Komodo telah masuk dalam tujuh keajaiban dunia. “Dengan Komodo masuk dalam tujuh keajaiban dunia akan berdampak pada pendapatan daerah khususnya dari sektor pariwisata,” kata Anggota Komisi VI DPR RI.
\Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lebu Raya mengatakan bahwa saat ini NTT sedang mempersiapkan pelaksanaan Sail Komodo yang  akan dilaksanakan pada tahun 2013 mendatang dengan mempersiapkan infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara.
By. Meggy Utoyo

18 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Banyak Desa di NTT Belum Memiliki Listrik


sergapntt.com, KUPANG – Masih  banyak  desa di Provinsi NTT  hingga kini belum  memiliki listrik.  Padahal  listrik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  penting. Listrik di NTT  sejak  kemerdekaan  sampai  Januari  2011 tingkat  pemenuhanya  baru  mencapai  27 persen. Namu karena ada sebuah perjuangan  yang  keras, maka kini kebutuhan listrik di NTT telah mencapai 58 %.
Hal  tersebut dikatakan  Gubernur  NTT, Drs. Frans Lebu Raya  dalam  sambutanya  pada  acara  peresmian  listrik  masuk desa di desa  Oesusu Kecamatan  Takari, Kabupaten Kupang Provinsi NTT, Senin (16/4).
            Gubernur  menambahkan,  satu  potensi  yang  dimiliki dalam  urusan  listik  adalah  tenaga  mikro  hidro  58 liter/detik  bisa  menghasilkan 10 kilowatt, kekuatan  dari air ini dipakai  untuk  mendorong  turbin  berputar  untuk  menghasilkan  tenaga  listrik  dan  ini  perlu  di survei  oleh  pihak  PLN. “Apakah  debit air  seperti ini  bisa  dipergunakan  untuk  membangkitkan  listrik  tenaga  mikro hidro?” ucap Gubernur, balik bertanya.
Untuk  itu  Gubernur  mengimbau  kepada  masyarakat  Oesusu  untuk  tetap  menjaga  debit  air  yang  ada. “Dengan  adanya  listrik  masuk desa  ini  melalui  PNPM PM  bisa  menjawab   kebutuhan listrik masyarakat  di desa  Oesusu,” tegas Gubernur dan  mengajak  seluruh  masyarakat Oesusu untuk  terus  bekerja  dengan  sumber  daya  alam  yang ada  demi kemajuan  dan  kepentingan  masyarakat  Oesusu.
            Dalam  acara peresmian  tersebut juga ditandai  dengan  penekanan  saklar  lampu  dan  penandatanganan  prasasti  yang disaksikan  Wakil  Ketua DPRD NTT, Nelson  Matara, S.Ip, Asisten  II  Kabupaten  Kupang, Drs. Korinus  Masneno  dan Camat  Takari  Kabupaten  Kupang, Kain Maus, S.Pd.
Turut  hadir  dalam acara tersebut Kadis  Peternakan Provinsi  NTT, Ir. Semuel Rebo, Kaban  Perpustakaan, Drs. Nahor  Talan, Kepala BLHD NTT, Drs. Alexander  Oematan, M.Si.
By. Saul Kapitan/Verry Guru

18 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Wagub Buka Rakor RAN HAM Se NTT


sergapntt.com, KUPANG – Pemahaman dan sosialisasi tentang berbagai aturan yang mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RAN HAM) di Provinsi NTT perlu terus-menerus disampaikan kepada publik agar diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Provinsi NTT termasuk salah satu RAN HAM yang terbaik di Indonesia menurut penilaian Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta,” tandas Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan RAN HAM tingkat Provinsi NTT tahun 2012 kerjasama Kanwil Hukum dan HAM NTT dan Pemerintah Provinsi NTT di Aula Hotel Sasando Internasional Kupang, Selasa (17/4).
Menurut Wagub, pelaksanaan Rakor kali ini merupakan upaya yang strategis dan komprehensif dalam memenuhi pelaksanaan RAN HAM di Provinsi NTT. “Saya salut kepada Panitia RAN HAM Provinsi yang telah bekerja keras dan telah membentuk Panitia RANHAM di tingkat kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT, kecuali Kabupaten Nagekeo. Saya harap dalam waktu dekat Panitia RAN HAM di Kabupaten Nagekeo juga segera dibentuk,” pinta Wagub.
Sejumlah masalah yang masih menjadi perhatian publik di NTT khususnya yang berkaitan dengan masalah HAM kata Wagub antara lain, dampak dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Narkoba dan Minuman Keras (Miras). “Semua masalah ini ujungnya akan berdampak pada pelanggaran HAM,” ujar Wagub seraya meminta masukan yang konstruktif dari masayarakat agar Panitia RAN HAM Provinsi NTT periode 2011-2014 dapat bekerja dengan baik demi meningkatkan pelayanan hukum kepada publik di daerah ini.
Rakor RAN HAM tingkat Provinsi NTT digelar selama dua hari dan diikuti utusan dari Panitian RAN HAM Provinsi NTT, Panitia RAN HAM kabupaten/kota se NTT dan jajaran dari Kanwil Hukum dan HAM NTT. Rakor juga menghadirkan nara sumber Dirjen Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Prof. DR. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MH, Kakanwil Hukum dan HAM NTT, Budi Sulaksana, SH, M.Si.
By. Verry Guru

18 April 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

« Laman Sebelumnya — Laman sebelumnya Laman berikutnya — Laman Berikutnya »