sergapntt.com, TIMORense – Kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknasbud) melalui program SM-3T (Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) disambut protes mahasiswa dan para guru honorer. Karena hal ini dianggap mengabaikan otonomi daerah.
Menanggapi hal tersebut di atas, Temy Ingunan, Pembantu Dekan I FKIP Universitas PGRI Kupang, saat ditemui TIMORense di ruang kerja, mengungkapkan, harusnya kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pendidikan juga memperhatikan kondisi daerah. Karena di daerah juga ada LPTK, maka harus melibatkan LPTK-LPTK yang ada di daerah. Yang mana LPTK-LPTK ini juga sudah menghasilkan banyak calon-calon guru yang belum terakomodir dalam penerimaan CPNSD.
Ia juga sangat menyayangkan sikap pejabat didaerah yang terkesan cuci tangan terhadap persoalan ini. Menurutnya, pemerintah daerah harusnya bisa merespons program ini sejak awal sehingga pelaksanaannya bisa melibatkan anak-anak daerah dan LPTK-LPTK yang ada di NTT ini.
Sementara itu, Agus Maniyeni, dosen FKIP UKAW, saat dihubungi per telpon mengungkapkan, sebenarnya, program ini adalah bentuk test case untuk daerah. Dikatakan test case karena program ini di danai dari APBNP 2011, jadi sifatnya “sementara”. Jika pemda bisa memainkan perannya secara maximal, bisa jadi tahun depan program ini bisa dipindahkan ke daerah, tetapi jika tidak, kemungkinan program ini akan ditetapkan menjadi program berkelanjutan secara nasional.
Di sinilah menurut Kandidat doktor di Universitas Negeri Malang ini, Pemda selain kritis, juga harus mengambil inisiatif segera sebelum terlambat. Akar masalah dari program ini sebenarnya terletak pada ketidakbercusan PEMDA soal rekruitmen ketenagaan dalam bidang pendidikan, padahal NTT sangat kekurangan Guru.
Maniyeni mengatakan, sangat disayangkan jika orang Pemda belum mengetahui tentang hal ini. Ia mengaku, ini sangat aneh. Kalu benar seperti itu berarti ada yang keliru dalam sistem informasi manajemen di lingkungan Pemda NTT. “Saya sebagai masyarakat saja sudah mendengar berita ini sejak Oktober 2011. Jadi saya pikir tidak benar kalau Pemda belum mengetahuinya” tutur Maniyeni.
Menurut Maniyeni, masalah SM-3T yang kemudian menimbulkan kontrovesi ini dapat dianalisis dari dua perspektif. Pertama, terkesan bahwa SM-3T merupakan bentuk intervensi Pemerintah Pusat Terhadap pengelolaan Pendidikan di daerah. Namun, ia mengaku benar bahwa, ini merupakan program pemerintah pusat yang didanai melalui APBNP 2011. Untuk realisasi program ini, maka Pemerintah Pusat Memilih 10 LPTK Negeri, tidak termasuk Undana, karena mungkin kelambanan respon Undana.
Kedua, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Pemerintah Pusat atas kebijakan yang diambilnya. Mengapa, sejak otonomi pendidikan di berikan, ternyata Pemerintah Provinsi serta Kabupaten Kota tenyata tidak memiliki Grand Desing tentang pembangunan pendidikan di daerah. Salah satu indikator yang dapat kita gunakan yaitu peta persebaran tenaga pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang masih sangat minus dan tidak merata di NTT. Pada tahun 2009 terdapat kekurangan tenaga guru di NTT sebesar kurang lebih 26.000 orang.
Dengan merujuk pada laporan harian Kompas Online Selasa, 18 Oktober 2011, pada tahun 2011 angka ini menurun menjadi sekitar 24.732. Ini berarti menurut Maniyeni, dalam dua tahun terakhir pengangkatan tenaga guru di NTT baru mencapai 2000-an. Dengan demikian kita masih mebutuhkan waktu, sekitar 14 tahun untuk mengisi kekurangan guru di NTT. Atau setara dengan tiga kali pergantian pemimpinan wilayah di NTT. Satu jangka waktu yang sangat ironis dari sudut managemen pendidikan makro di daerah ini. Kondisi ini menggambarkan bahwa pembangunan pendidikan di daerah ini mengalami Nasib Tak Tentu (NTT).
Jadi menurutnya, kebijakan SMD3T ini di ambil pemerintah pusat karena ketidak becusan kita membangun pendidikan. Padahal dalam kampanye-kampanye politik Pendidikan di jadikan tema kampanye dengan janji-janji angin sorga. Maniyeni menegaskan, fenomena SM-3T ini masyarakat sudah bisa mengukur siapa pimpinan daerah yang benar-benar berpihak pada dunia pendidikan bukan sebaliknya hanya menjadikan pendidikan sebagai pelengkap penyerta dalam pembangunan di daerah ini.
Di sisi lain, Maniyeni menjelaskan, LPTK di daerah ternyata tidak mampu merespon beberapa kebijakan makro pendidikan terkait masalah ketenagaan. Sebagai contoh, kebijakan rekruitmen tenaga kependidikan (Perpustakaan, Laboran, Teknis sumber belajar) ternyata tidak mampu disediakan LPTK di daerah. Padahal sejak 2006 sudah ada regulasi mengenai pengangkatan tenaga kependidikan. LPTK kita di daerah hanya bisa memenuhi kebutuhan ketenagaan pada 20 tahun silam.
Karena itu ia menegaskan, bahwa program ini sudah berlangsung dan tidak mungkin dianulir lagi. Saat ini menjadi tugas bersama adalah mengawalnya sampai selesai. Berita gembiranya adalah, program ini bersifat temporer, karena pembiayaannya hanya menggunakan APBP tahun 2011. Itu artinya jika program ini gagal, maka tidak ada follow up pada tahun berikutnya. Tetapi jika berhasil maka akan menjadi sebuah program yang sustainable. Sebetulnya satu hal yang bisa dibaca dari kebijakan ini adalah terbuka peluang bagi pengangkatan tenaga guru yang langsung ditangani oleh Pusat jika program ini berhasil. Jika ini yang terjadi maka saya pikir ini merupakan lonceng kematian bagi otonomi pendidikan.
Namun ia berharap Pemda tidak usah bekecil hati atas kekeliruan yang telah dilakukannya. Yang mesti disikapi sekarang adalah, menetapkan strategi yang tepat sasaran dalam jangka waktu singkat ini agar tidak mengulangi kekeliruan yang lebih besar lagi. Jika tidak, maka issue pengangkatan tenaga guru dan tenaga kependidikan secara langsung oleh pusat pada tahun-tahun mendatang akan cepat berubah menjadi kenyataan. Dengan demikian, polarisasi rektuitmen yang timpang pun tidak bisa dihindari.
Menanggapai persoalan ini, Drs. Max Halundaka, Kadis Pendidikan Kota Kupang, saat ditemui TIMORense di kediamannya mengatakan, program ini sebenarnya kebijakan pemerintah pusat. Dan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan on-line. Harusnya kita bersyukur karena dengan adanya program ini dapat menjawab kebutuhan kita akan kurangnya tenaga guru di daerah-daerah terpencil. Namun patut juga disayangkan karena pelaksanaan program ini tidak melibatkan anak-anak daerah.
Menyangkut adanya tidak ketidakpuasaan dari pelaksanaan program ini, menurut Halundaka, ini sebenarnya akibat dari kelemahan kita sendiri dalam mengakses informasi. Sehingga saat program ini sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan, kita di daerah seperti kelabakan karena tidak dilibatkan.
Halundaka mengaku, Kota Kupang tidak masuk dalam wilayah pelaksanaan dari program ini, namun bukan berarti di Kota Kupang tidak mengalami kekurangan guru. Menurutnya, pada mata-mata pelajaran tertentu masih mengalami kekurangan guru, seperti kimia, biologi, fisika dan matematika.
Menyangkut beredarnya isu akan dikembalikannya mekanisme rekrutmen tenaga guru ke pusat. Halundaka mengungkapkan, memang itu baru sekedar wacana dan sementara di godok di kementrian. Hal ini dikarena sejak era otonomi daerah, sistem rekrutmen di banyak daerah yang belum bisa memenuhi angka kekurangan tenaga guru di daerah, khususnya di daerah-daerah terpencil.
By. Wesly Jakob
NTT WORD 