Dua Anggota DPRD Kota Kupang Nyaris Baku Hantam


Melkianus Balle

sergapntt.com, KUPANG – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Irianus Rohi nyaris baku hantam dengan Wakil Ketua Komisi A, Melkianus Balle setelah terlibat pertengkaran dan saling tunjuk di lantai satu gedung DPRD Kota Kupang, Senin (23/4/12).

Celakanya, pertengkaran dua wakil rakyat itu disaksikan puluhan warga asal di RT 05/RW 02 dan RT 06/RW 03 Kelurahan Kelapa Kima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang mengadukan persoalan rekomendasi Walikota Kupang soal pemanfaatan lahan di wilayah itu ke gedung DPRD Kota Kupang.
Saat itu, puluhan warga tersebut meminta supaya dilangsungkan dialog dengan Komisi A DPRD Kota Kupang, sebab pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke DPRD Kota Kupang sejak Jumat (20/4).
Terhadap permintaan warga tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Kupang, Irianus Rohi mengatakan, pihaknya yang membidangi permasalahan itu tidak dapat mengabulkan permintaan warga untuk dilakukan dialog sebab pihaknya belum mendapatkan surat tersebut.
Terhadap penjelasan Irianus Rohi tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Melkianus Balle menentangnya. Dia bahkan mendesak supaya Irianus menanyakan surat tersebut ke Ketua DPRD Kota Kupang, Telendmark J. Daud untuk selanjutnya dilakukan dialog dengan warga tersebut.
Sebab, menurut dia, meski surat tersebut belum didapatkan pihaknya, seharusnya dialog tetap dijalankan. Sebab persoalan yang dialami warga tersebut dipandangnya sangat mendesak.
Penjelasan Melkianus tersebut terkesan tidak diterima baik oleh Irianus sehingga pertengkaran antara keduanya tak terhindarkan lagi. Merasa pendapatnya ditolak, tak lama berselang, Melkianus Balle memilih meninggalkan ruangan menuju keluar gedung DPRD Kota Kupang yang kemudian diikuti Irianus Rohi untuk membicarakannya secara baik.
Pantauan wartawan, beberapa saat kemudian, keduanya memasuki gedung DPRD Kota Kupang tepatnya ke lantai II gedung DPRD. Selang beberapa saat kemudian, keduanya turun bersama ketua DPRD Kota Kupang untuk menerima warga tersebut dan langsung digelar dialog yang berlangsung di ruang kerja komisi A DPRD Kota Kupang.
Pantauan wartawan, selama dialog berlangsung puluhan masyarakat asal Kelapa Lima yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) itu menyatakan menolak rekomendasi yang dikeluarkan Walikota Kupang untuk perawatan lahan di lokasi tersebut.
Mereka beranggapan, rekomendasi Walikota tersebut justru dianggap telah memancing gejolak di masyarakat yang telah bermukim di lahan tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, SRMI menyatakan, selama ini tidak pernah memberikan kuasa kepada AMAK (Aliansi Masyarakat Kelapa Lima) untuk mengajukan permohonan perawatan lahan di Kepala Lima (belakang Hotel Sasando) kepada walikota.
Bahkan menurut SRMI, sejauh ini AMAK tidak pernah ikut berjuang untuk mendapatkan lahan tersebut. Namun, anehnya, justru walikota mengeluarkan rekomendasi kepada AMAK untuk merawat lahan yang saat ini sudah mereka tempati.
SRMI juga mempertanyakan kewenangan AMAK melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut. Pembagian lahan yang dilakukan AMAK juga dinilai sangat diskriminatif, dimana pembagian lahan tidak merata dan justru diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak mendapat jatah lahan. Pemerintah juga dituding tidak konsisten dengan janji akan melakukan pemutihan terhadap lahan-lahan yang sudah ditempati. Terakhir mereka menuntut pemerintah segera memberikan jaminan hukum bagi status tanah berupa sertifikat kepemilikan.
Sumber:  RND Pos

Iklan

BPK dan Gubernur NTT "Main Mata” ?


sergapntt.com, KUPANG – Ketua Tim Pembela Demokrasi  Indonesia (TPDI) dan juga pengacara kondang,   Petrus Celestinus, SH menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT dan Gubernur  NTT, Drs. Frans Lebu Raya  sedang  “bermain mata” atau sedang kongkalikong terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi NTT yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Saya merasa BPK dan Gubernur NTT sedang  ‘bermain mata’ terkait dana Bansos yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Petrus Celestinus, SH di Kupang, Senin (23/4).
Petrus menegaskan, temuan  BPK mengenai dana bantuan sosial yang salah peruntukannya dimana pihak BPK sendiri telah memberikan rekomendasi yang meminta Gubernur NTT untuk memperbaiki segala administrasinya. 
Surat rekomendasi yang diberikan BPK kepada Gubernur NTT untuk memperbaiki segala administrasi yang ada sesuai aturan yang ada paling lambat enam puluh hari sejak bulan Juni 2011 lalu. Artinya, 60 hari setelah Juni 2011 itu perbaikan administrasi dimaksud harusnya sudah telah selesai.
Namun faktanya, hingga saat ini Gubernur NTT tidak memberikan atau memperbaiki rekomendasi perbaikan administrasi yang diberikan BPK. Sehingga Petrus  menduga BPK dan Gubernur NTT telah berkongkalikong terkait dana bantuan social tersebut. Sebab hingga saat ini Gubernur NTT belum juga memperbaiki  administrasi sesuai  rekomendasi dari BPK.
Menurut  Petrus,  BPK dalam LHPnya menemukan terjadi penyimpangan pada dana Bansos provinsi NTT yang berkisar puluhan miliar yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Herannya,   lanjut Petrus, BPK hanya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki  administrasi, padahal rekomendasi yang diberikan BPK tidak menghilangkan perbuatan  melawan hukum.
“Tindakan yang dilakukan BPK adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yag ada. Dimana BPK merubah seorang penjahat menjadi malaikat dengan membungkus dirinya dengan kain suci,” tegas Petrus.
Petrus merasa  heran dengan sikap BPK yang hanya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki administrasi sebab  itu sama halnya BPK merubah penjahat menjadi malikat denganmembungkus diri denga kain suci.
Perbuatan dari BPK bisa dikenakan tindak pidana, dimana BPK dalam penulusurannya menemukan adanya perbuatan korupsi tetapi hanya memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT untuk perbaikan adminsitrasi.  Seharusnya BPK membuat rekomendasi untuk diproses sesuai hukum.
“Saya duga ada petemuan secara rahasia antara BPK dan Gubernur NTT terkait dana bansos yang tidak sesuai peruntuknnya,” katanya.
Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp 15,511 miliar harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum di daerah itu, termasuk dana bantuan sosial di sejumlah kabupaten/kota . Dana bantuan sosial diprioritaskan untuk menangani sejumlah bencana kemanusiaan di daerah itu, dan sasarannya harus jelas dan transparan.
Total kerugian negara dana bantuan sosial (Bansos) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun anggaran 2010 sebesar Rp 27,586 miliar dengan 3.277 kasus. Tetapi per 31 Desember 2010, ditindaklanjuti atau diatasi Pemprov NTT sebanyak 1.761 kasus, dengan nilai Rp 12, 0675 miliar, sedangkan belum ditindaklanjuti sebanyak 1.516 kasus, dengan total nilai Rp15,511 miliar.
Ketua Komisi D DPRD NTT, Stanis Tefa beberapa waktu lalu mengatakan, aparat penegak hukum di NTT harus pro-aktif atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan NTT tersebut. Penindakkan itu benar-benar diarahkan pada penegakan hukum, dan kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok lembaga. 
by. epo/cis

Baku Rampas SPPD di Kantor Gubernur NTT


Yashinta Pabhaswan
sergapntt.com, KUPANG – Uang sering membuat sebagian orang mata gelap. Segala cara kadang dipakai asal bisa mendapatkan uang. Hmmm, kira-kira begitulah yang dilakukan Kasubag Protokol dan Perjalanan Gubernur NTT, Yashinta Pabhaswan, S.Pd, M.Si dalam memanage kunjungan kerja Gubernur NTT.
Bagi sebagian pejabat, jabatan adalah amanah, tapi tidak halnya dengan Yashinta. Terkadang tindak tanduknya menggambarkan seolah-olah dialah Gubernur NTT. Haaaaaaaaaaaaaa?
Ya,,, terutama dalam menentukan siapa saja yang boleh mendampingi Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya saat melakukan kun jungan kerja ke berbagai daerah di NTT. Sejatinya, Bagian Humas Biro Umum Setda NTT yang menetapkan person PNS yang bertugas untuk ikut dalam kunjungan kerja gubernur. Tapi,,,, kebijakan Humas sering dimentahkan oleh Yashinta yang selalu beralasan atas perintah Gubernur.
“Kita sudah siap jalan, tiba-tiba ada telpon dari bagian protokol ke Kepala Biro Umum untuk meminta ganti dengan orang lain. Alasannya, katanya gubernur yang suruh. Nama gubernur selalau dibawa-bawa oleh protokol. Hufffffffffff,” kata salah seorang PNS di Kantor Gubernur NTT yang meminta namanya tidak ditulis saat bincang-bincang dengan wartawan di Kantor Gubernur NTT, Selasa (24/4/12).
Sang PNS tersebut mengaku, sikap tidak terpuji itu bukan baru sekali, tetapi sudah sering. Akibatnya hasil kunjungan kerja gubernur tidak tercover. Ini karena staf yang diikutkan dalam kunjungan kerja tidak paham soal tugas kehumasan.
“Kita juga tidak bermaksud monopoli tugas, tapi setidaknya staf yang ikut kunjungan gubernur harus bisa pahami tugasnya,” tohoknya.
Ulah sang kasubag itu kini jadi ramai diperguncingkan oleh para pegawai di Biro Umum Setda NTT. Disebut-sebut, Yasintha ingin meraup untung dari stok biaya SPPD kunjungan kerja Gubernur NTT. Jika ia berhasil merekomendarikan pegawai yang ia bisa ‘atur’, maka sebagian biaya SPPD akan ia kantongi sebagai ucapan terima kasih dari si PNS yang ia rekomendasikan untuk ikut dalam kunjungan kerja gubernur.  
Sikap dominan yang selalu membawa nama gubernur ini kontan mematikan ‘gaya’ kasubag lain atau kabag, bahkan kepala biro sekalipun. Karena semua takut terhadap gubernur.
Yashinta sendiri saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada Rabu (11/4/12) lalu membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.
“Saya tidak pernah telpon ke Biro Umum, apalagi bawa-bawa nama gubernur. Staf protokol juga tidak pernah melakukan hal itu. Itu informasi yang tidak benar,” elaknya.
Yashinta menjelaskan, setiap staf di bagian humas yang ditugaskan untuk ikut dalam kunjungan gubernur tetap jalan dan tidak pernah diintervensi oleh dirinya.
“Itu tidak benar, karena saya ada data lengkap soal nama-nama staf yang sudah berulangkali ikut kunjungan gubernur,” terangnya.
Dia mengemukakan, protokol tidak serta merta mengatur perjalanan dinas staf, karena semuanya dilakukan berdasarkan mekanisme dan aturan. Apapun yang dilakukan itu adalah tugas dan tanggung jawab Protokol.
“Apapun yang saya lakukan pasti sesuai dengan tugas saya sebagai pimpinan di protokol,” imbuhnya. 
by. epo/cis 

Komisi IX Serahkan Video Porno ke BK


sergapntt.com, JAKARTA – Ksus video porno menyambar DPR. Kabarnya, ada seorang perempuan mirip anggota Komisi IX DPR dan koleganya yang juga wakil rakyat tertangkap kamera tengah beradegan intim. Benarkah gambar itu anggota DPR?

Pimpinan Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz tak mau komisinya diseret isu seperti itu. Dia pun berharap BK DPR bergerak melakukan penelusuran. Walau belum pasti gambar yang beredar itu anggota DPR, namun agar tak menimbulkan gejolak di masyarakat, tindakan harus dilakukan.

“”Kita serahkan ke BK saja,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, Selasa (24/4/2012).

Irgan pun menyatakan, dirinya sama sekali tidak tahu soal peredaran video mirip anggota DPR itu. Dia pun belum melihat foto atau videonya. Jadi bagi dia hal itu hanya sebatas rumor.

“Saya belum tahu malahan,” katanya.

Sebelumnya, BK DPR menyatakan sudah mendengar ada video itu. BK baru akan bersikap setelah mendapat bukti-bukti.

“BK sudah mendengar ada video porno yang katanya mirip anggota DPR dari Komisi IX, tapi BK belum mendapat foto atau pun video tersebut,” kata Ketua BK DPR, M Prakosa.

Isu video itu menyambar seorang perempuan anggota Komisi IX DPR dari PDIP dan seorang laki-laki yang kabarnya juga anggota DPR asal PDIP. Sang laki-laki tersebut merupakan politisi yang tengah naik daun.

Penelusuran detikcom, video itu sebelumnya ramai di situs kilikitik.net, tapi situs itu kini sudah tidak bisa dibuka. Tapi gambar-gambar itu sempat ada di sejumlah media sosial dan di forum-forum, walau dalam tampilan foto dan sudah diburamkan. Di foto-foto yang beredar, tertulis nama perempuan itu yang merupakan anggota DPR dari PDIP asal daerah pemilihan Kalimantan.

Keberadaan video itu ramai sejak, Senin (23/4). Dari cuplikan foto dari video itu terlihat perempuan dan laki-laki yang keduanya berwajah mirip anggota DPR dari PDIP itu tengah berada di sebuah kamar. Dalam foto itu, sang perempuan tanpa sehelai benang pun melakukan hubungan seksual dengan pria tersebut.

by. santi poe

sumber: detik.com

Alat Perjuangan Ekonomi Rakyat !


sergapntt.com, KUPANG – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan, koperasi merupakan wadah yang tepat sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi NTT.
“Cukup sering saya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan gerakan koperasi yang tengah menunaikan kewajiban organisasinya, Rapat Anggota Tahunan (RAT). Bagi saya itu salah satu anak tangga yang jika dilalui koperasi akan mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya,” tandas Gubernur dalam sambutannya usai menyaksikan pelantikan Pimpinan Dekopinwil Provinsi NTT masa bhakti 2010-2015 di Aula Koperasi Kredit (Kopdit) Swasti Sari Kupang, Selasa (24/4).
Saat ini kata Gubernur, secara kuantitatif  di seluruh NTT terdapat 2.166 koperasi primer tingkat kabupaten/kota, 12 koperasi sekunder dan 144 koperasi primer tingkat Provinsi NTT. Di dalamnya sebut Gubernur, terdapat hampir 533 ribu anggota dengan aset yang hampir mencapai Rp 2 triliun dan perputaran usaha juga hampir mencapai Rp 2 triliun.
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, menurut Gubernur sudah berada pada jalur yang tepat dalam pengelolaan organisasi dan usahanya. “Sudah banyak  KSP yang meraih sukses dan masuk pada tahap mempertahankan dan meningkatkan kematangan bisnisnya. Secara perlahan namun pasti pengembangan koperasi konsumen dengan model Co-op Mart sudah pula bermunculan di berbagai daerah. Koperasi produksi dengan komoditi ternak juga sudah mulai bergerak di daratan Timor,” papar Gubernur.
Tantangan bagi semua penggerak koperasi, kata Gubernur adalah untuk mengupayakan agar koperasi konsumen, koperasi produsen dengan berbagai potensi komoditas yang ada di daerah ini juga bisa bergerak maju seperti halnya koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. “Salah satu kunci keberhasilannya adalah kokohnya fungsi keanggotaan di kalangan koperasi kredit. Kokohnya fungsi keanggotaan akan menghasilkan manajerial yang kokoh pula. Saya dapat memastikan, jika anggota pengurus, pengawas dan karyawan melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi pada umumnya, semua akan dapat mencapai prestasi yang menggembirakan,” ujar Gubernur dan mengajak semua penggerak koperasi untuk meningkat kapasitas dan kompetensinya dalam pengelolaan koperasi.
Gubernur juga mengajak kepada pengurus koperasi yang telah menunjukan prestasi untuk lebih meningkatkan koperasinya. “Bagi yang lemah, tingkatkan pula kapasitasnya untuk menjadi kuat. Saya sangat menginginkan adanya jalinan kerjasama yang harmonis dan profesional di antara badan usaha koperasi. Bangunlah kerjasama antar koperasi,” pinta Gubernur.
By. Ida H/Verry Guru 

SIM Gaji, Terobosan Baru PT. Taspen Kupang


sergapntt.com, KUPANG – Sistem Informasi Manajemen (SIM) gaji Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan sebuah bentuk terobosan baru dan inovatif untuk tersedianya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang benar dan akurat dalam rangka mewujudkan visi dan misi PT Taspen (Persero) Kupang. Akurasi data melalui SIM gaji Pemda sebagai bahan dasar guna terwujudnya penggunaan kartu pegawai elektronik (E-KTP) yang telah dilounching Badan Kepegawaian Negara (BKN).
            Demikian disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya saat membuka dengan resmi kegiatan Sosialisasi SIM gaji Pemda yang digelar PT Taspen (Persero) Cabang Kupang di Hotel Kristal Kupang, Selasa (24/4).
            Menurut Gubernur, pemasangan dan pemeliharaan SIM gaji Pemda yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh PT Taspen (Persero) sebagai wujud komitmen untuk membenahi data peserta dan keluarga PNS. “Karena itu, diperlukan uji coba dan pembuktian dari aplikasi SIM gaji Pemda yang disosialisasikan ini guna terpenuhinya kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT,” kata Gubernur.
            Pelaksanaan SIM gaji Pemda sebut Gubernur, merupakan amanah UU nomor 8 tahun 1974 junto UU nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap PNS beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas. “PT Taspen merupakan BUMN yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengelola program asuransi sosial bagi PNS dan pejabat negara yang terdiri dari program pensiun dan tabungan hari tua,” jelas Gubernur.
            Di tempat yang sama Direktur SDM PT Taspen (Persero) Karsidi mengaku, saat ini PT Taspen sedang melakukan perubahan secara fundamental terhadap proses pengajuan klaim, pembayaran pensiun bulanan dan penerapan prinsip portabilitas untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan pelayanan serta akuntabilitasnya sehingga PT Taspen mengharapkan pelayanan melebihi harapan peserta dapat segera terwujud.
            Menurut dia, sudah menjadi komitmen seluruh jajaran PT Taspen untu terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pesertanya dengan upaya meningkatkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada peserta. Keunggulan SIM gaji kata dia, sangat membantu Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam proses pengolahan gaji PNS yang meliputi pertama, pembuatan dan pencetakan daftar gaji bulanan dan rapel gaji, mutasi gaji, pangkat/golongan, atau mutasi karena perubahan data pegawai lainnya. Kedua, mengetahui PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sehingga pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) dapat segera dilaksanakan. Dan ketiga, kata dia, pelaporan kegiatan berkaitan dengan pengolahan gaji seperti pajak, iuran wajib pegawai dan lain-lain.

By. Ida H/Verry Guru

Barca vs Chelsea, Wasit bisa Berlaku Adil?


sergapntt.com – Wasit partai semi final Liga Champions akan memegang peran penting untuk mengawal pertandingan tetap dalam koridor fair play. Kubu Chelsea yang harus bertandang ke Camp Nou untuk menghadapi Barcelona di leg kedua punya kekhawatiran soal kinerja wasit.

Sudah menjadi anggapan umum kalau tiap tim yang datang ke Camp Nou akan memiliki lawan ekstra, yakni wasit. Barcelona kerap dianggap mendapat perlakuan khusus dari sang pengadil. Lalu apakah sang wasit bisa berlaku adil?

“Kamu bisa liat di masa lalu. Ada beberapa pertandingan penting antara kami dengan Barcelona yang diwarnai kontroversi,” kata Petr Cech, kiper Chelsea seperti dikutip Daily Mail.

UEFA sudah menetapkan wasit untuk memimpin pertandingan nanti malam. Dia adalah wasit asal Turki, Cuneyt Cakir. Cakir dipilih oleh sebuah komite yang dipimpin Senes Erzik, juga orang Turki.

Sebuah teori muncul. Erzik punya hubungan bisnis dengan sponsor Barca, Unicef. Musim lalu Manajer Madrid Jose Mourinho bikin heboh ketika menanyakan hubungan Erzik dengan barcelona usai timnya kalah di semi final Liga Champions.

Terlepas dari spekulasi tadi, Cakir adalah salah satu wasit elit di Eropa. Ia memimpin lebih dari 140 partai Super Lig (Liga Turki). Pada tahun 2009, ia memimpin partai putaran final Piala Eropa U-21 di Swedia.

Debutnya di partai dalam wilayah UEFA dilakukan pria berusia 35 tahun itu pada tahun 2003. Saat itu ia menjadi wasit cadangan di babak kualifikasi Liga Champions.

Cakir yang tinggal di Istanbul bekerja di bidang asuransi. Ia pernah mengusir Mario Balotelli dari lapangan saat City jumpa Dynamo Kyiv Maret tahun lalu. Di partai itu ia mengeluarkan delapan kartu kuning.

Malam ini banyak yang berharap pada Cakir untuk bisa tampil tegas dan sigap. Partai ini tentu saja menjadi ujian baginya untuk bisa masuk jajaran wasit elit dunia.

By. Wikipedia