Bila kita menoleh kembali pada semangat perjuangan Fretelin yang dijuluki Mauberi-Buibere, dengan filosofi suka dan duka dinikmati secara bareng-bareng pada masa perjuangan melawan kolonis dan bandingkan dengan semangat Maubere-Buibere masa kini akan kita temukan banyak diferensiasi yang secara nyata (das sein) pada hal seharusnya (das sollen) hal ini tidak terukir dalam filosofi partai Fretelin. Secara kasat mata, munkin masyarakat kita tidak melihat bahwa praktek hukum rimba (yang kuat dialah yang menang) sedang terjadi di negara setengah pulau ini. Kita bisa membuktikan bagaimana praktek perlakuan POWERFUL vs POWERLESS dalam kehidupan masyarakat TL saat ini, khususnya pada para simpatisan/militan Fretelin. Hal ini terbukti bahwa, kondisi perekonian rakyat TL yang sampai saat ini lagi di ujung tanduk masih tetap saja ada pejabat dan mantan pejabat yang melakukan pengobatan di luar negeri dengan fasilitas dan pelayanan yang super-complete. Sedikit mengutip pendapat Sdr. Antonio R. Naikoli yang dilansir oleh FORUM-HAKSESUK (10/12/07) “……….balun ba halo tratamento iha Austrália, Malaysia,Portugal, no rai seluk tan. Maibe militante sira nebe maka kumpri ba sira ninia ordem hodi halao missaun sira hanesan sunu uma no hahalok sira nebe ladiak, kala moras nem sai husi sira nia aldeia, husi aldeia ba deit distritu mos sorte ona. Mari Alkatiri kala moras mai halao tratamento iha Lisboa, Teixeira no Estanislau Silva moras ba halao tratamento iha Austrália, no sira seluk tan. Koitado ba militante bai-bain nebe la iha possibilidade(http://forum-haksesuk.blogspot.com/2007/12/fretilin-buka-iha-mudana-iha-partido.html)”.
Beracu pada statement di atas terbukti bahwa sebagian para pejabat pemerintah dan negara yang mendapat kursi di masa kejayaan mantan PM Mari Alkatiri sering sekali melakukan pengobatan di luar negeri. Dengan alasan bahwa fasilitas medis di dua RS besar TL, seperti RS Nasional Guido Valadares dan RS Reveral Baucau sangat tidak menunjang. Selain kekurangan fasilitas medis di TL, alasan lainnya karena para dokternya pun tidak profesional dan kekurangan dokter spesialis, lalu bagaimana dengan para para dokter Cuba yang didatangkan dari Latino America? Pada hal, hak dan kewajiban masyarakat terutama simpatisan Fretelin adalah dijalankan sesuai dengan amanah dan perintah dari leader Fretelin sendiri. Tapi sayang, perlakuan para pemimpin terhadap bawahannya tidak semulus yang kita harapkan. Darah filosofi hidup yang mengalir di sekucur tubuh para leader Fretelin sudah mengalami toksisitas, sehingga norma moral, nilai-nilai solidaritas dan perikemanusiaan yang dimiliki para leader di masa penjajahan telah digerogoti oleh hawa nafsu dan keserakahan. Filosofi hidup ini dinilai, ibarat Timur beralih ke Barat.
Bukankah Sekjen Fretelin Mari Alkatiri pernah memberi peryataan di hadapan media dan masyarakat TL bahwa Cuba dikenal sebagai satu-satunya negara yang pendidikan kedokteran dan keahliaan para dokternya cukup tangguh, hingga akhirnya mengutus ratusan pelajar TL ke negara sosialis itu? Selain itu, lebih ironisnya lagi, ada seorang napi yang juga melakukan pengobatan di luar negeri, Malaysia. Beliau adalah mantan Mendagri TL, Sr. Regerio Lobato. Tidak tanggung-tanggung pemerintah TL langsung menyarter pesawat khusus untuk menerbangkan Sr. Rogerio Lobato ke negeri Jiran.
Kepergian Sr. Regerio Lobato ke negara yang dipimpin oleh PM Abdulah A. Badawi itu ternyata diwarnai kecurigaan dari berbagai kalangan, lebih-lebih pemerintah AMP yang baru terbentuk beberapa jam kala itu. Dengan asas profesionalitas dalam berkarir, Sra. Lucia Lobato, yang katanya menakan sendiri Sr. Regerio Lobato langsung mencekal penerbangannya, karena dinilai syarat-syarat perjalannya belum terstruktur dan prosedural waktu itu baik secara administratif maupun hukum. Sikap pemerintahan AMP lewat kementrian Kehakiman dinilai oleh para anggota partai oposisi/Fretelin di Uma Fukun katanya sangat otoriter dan tidak munusiawi, pernyataan dari Fretelin pun akhirnya terucap dari mulutnya Xefi Bankada Fretelin, Sr. Aniceto Guterres. Ironisnya lagi, dana yang dicairkan oleh mantan Mentri Keuangan Sra. Madelana Boavida pada waktu nominalnya masih bersimpang-siur hingga saat ini. Ketidak transparan dalam penggunaan uang rakyat ini akan semakin menjajah masyarakat TL, sekalipun secara hukum interansional RDTL adalah negara berdaulat.
Bagaimana perlakuan Fretelin terhadap militan lainnya, yang dalam kutip “rakyat kecil dan miskin”?
Untuk menjawab pertanyaan, kita semestinya sependat dengan anggota Parlamen fraksi PN, Sra. Fernanda Borges. Dalam pernyataannya kepada media kala itu, bahwa;…… “atu konta moras, nee laos Sr. Rogerio deit mak moras. Moras fuan no moras saida deit, povu TL barak mak moras. Ita nia rain sei kiak, mesmu nunee tenke halo tratamentu tuir kondisaun no fasilidades nebe ita iha. La presiza ba halo tratamentu iha rai liur hodi gasta povo nia osan.
Pendapatnya anggota parlemen ini memberikan sebuah ilustrasi nyata bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan mutlak antara sesama warga negara, khususnya para militan Fretelin. Bukankah rakyat TL sudah sepantasnya memperoleh perlakuan kesehatan, kenyamanan yang lazimnya diberlakukan pada petinggi-petinggi kita?
Namun sayang, rakyat jelata masih dikucilkan dan seolah-oleh golongan POWERFUL menggunakan kekuatannya untuk memeras golongan POWERLESS. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh leader Fretelin terhadap militannya sesungguhnya telah melanggar hak-hak asasinya para militan Fretelin. Namun, masyarakat tak kuasa menyentuhi dan bahkan mengadu ke lembaga peradilan untuk diuji kebenaran formil-materilnya. Lembaga peradilan yang seharusnya independen dan mewujudkan keadilan sosial-rakat yang berbangsa dan bernegara justru mengabaikan salah satu faktor penentu keadilan yakni semua orang statusnya sama di mata hukum (equality before the law), dengan alasan karena kekebalan hukum “impunity”, pada hal praktek “impunity” ini sendiri dinilai sering bertolak belakang dengan yang diterapkan di negara lain. Memang perlakuan formil-materil dari hukum positif (ius constitutum) berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya, namun asas universalitas dalam nilai hukum masih saja tetap sama. Sampai kapan kah, rakyat jelata bisa mendapat hak-hak yang sudah selayaknya mereka haki dan praktek filosofi POWERFUL vs POWERLESS bisa tereliminir di negara bekas koloni Portugal ini? Biarkanlah waktu yang menjawabnya.
by. J. Monteiro/Estudante Timor oan iha Indonesia
NTT WORD 