sergapntt.com [KUPANG] – TEGA benar Bripda Sukatmo, oknum Anggota Badit Intelkam Polda NTT. Awalnya merajut kasih bersama nona Makasar, sebut saja Novi hingga berbuah janin, tapi belakangan justru menikah dengan gadis lain asal pulau Jawa, sebut saja Nurhayati. Karena kesal, Novi akhirnya mengadukan perbuatan Sukatmo ke Provost Polda NTT.

Pada Rapat Pimpinan Daerah Khusus/Rapimdasus yang diselenggarakan di Detusoko itu atas rekomendasi Rapat Kerja Daerah Bidang Pemenangan Pemilu. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar untuk kita melakukan Rapimdasus. Rapat Kerja Daerah Bidang Pemenangan Pemilu memberikan rekomendasi kepada DPD I Golkar NTT. Pertimbangan pertama, NTT adalah daerah kepulauan yang memiliki topografi sangat luas yang harus dijangkau dengan membutuhkan waktu dan tenaga. Karena itu kita membutuhkan waktu yang cukup untuk sosialisasi calon Gubernur NTT. Sedangkan menurut amanat Juklak 5, sebelum perubahan Rapimnas 2 bahwa pilkada dilaksanakan H-6 bulan. H-6 bulan itu berarti kita proses penetapannya H-2 atau H-3 bulan baru kita tetapkan calon gubernur. Untuk itu, Partai Golkar NTT harus mengambil langkah agar para bakal calon bisa mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Berdasarkan rekomendasi itu, rapat Pimpinan Harian DPD I Golkar NTT menugaskan kepada Korbid Pemenangan Pemilu untuk mempersiapakan suatu forum yang disebut Rapimdasus untuk melakukan penjaringan bakal calon dan bakal calon yang ditetapkan di forum itu dapat mensosialisasikan diri di tingkatan struktur partai Golkar juga masyarakat umum sebagai calon gubernur NTT. Dengan demikian, Rapimdasus Golkar NTT itu merupakan kebijakan DPD I diluar Juklak 05 DPP Partai Golkar. Dalam Rapimdasus yang kita selenggarakan di Detusoko Ende itu, menjaring figur-figur bakal calon akhirnya ditetapkan 5 yang memenuhi syarat dari kurang lebih bakal calon yang muncul. Lima nama itu, Pa Medah, Pa Viktor, Pa Mell Adoe, Pa Yoseph Naesoi dan Anton Bagul Dagur. Di dalam keputusan Rapimdasus Ende kelima bakal calon itu diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi diri sebagai bakal calon gubernur sampai kepada jadwal pilkada sesuai dengan Juklak 05. Jadi, mereka bebas mensosialisasi diri sampai memasukki gerbang atau pintu Juklak 05. Dalam keputusan itu, bakal  calon juga diminta untuk tidak boleh melakukan black compaign terhadap sesama calon. Mereka dengan bebas melalui struktur partai maupun melalui masyarakat atau tim sukses melakukan sosialisasi diri dengan cara-cara yang etis, santun sampai masuk ruang Juklak 05, yaitu survey. Sampai pada survey Juklak 05, bakal calon kita tidak 5 lagi, karena menurut amanat Juklak 05: siapa saja yang disebut oleh masyarakat sebagai bakal calon, kita menjaring semua untuk disurvey, dan itu terbukti kita mengusulkan lebih dari 10 nama disurvey termasuk 5 nama tadi itu.

Juklak 05 diawali dengan pembentukan tim pilkada, dilanjutkan dengan penjaringan bakal calon. Setelah penjaringan bakal calon, tim pilkada rapat pleno dan penetapkan bakal calon untuk diusul kepada DPP untuk selanjutnya DPP memberikan kepada tim survey dari LSI atau dari mana begitu untuk disurvey. Setelah disurvey, menurut Juklak 05, untuk pemilihan kepala daerah provinsi, survey dilakukan 2 kali. Setelah kali survey DPP akan merekomendasikan 3 nama untuk diproses lebih lanjut. Jadi, dari belasan nama yang kita kirim, DPP hanya merekomendasikan 3 nama. Tiga nama itu akan dikirim ke tim pengarah pilkada provinsi untuk dilakukan proses pendaftaran administrasi sesuai persyaratan di Juklak. Semua dokumen administrasi itu kemudian dikirim ke DPP. DPP akan melakukan verifikasi, apakah ketiga bakal calon itu memenuhi syarat administrasi baik umum maupun khusus atau tidak. Setelah itu DPP menetapkan. Kalau 3 nama itu memenuhi syarat administrasi, maka 3 nama itu dikembalikan untuk kita lakukan konvensi atau dikenal Rapimdasus untuk menetapkan 3 menjadi 1 calon definitif. Dalam mekanisme Rapimdasus itu, kita menggunakan sistem voting blok, dimana DPP mempunyai hak 40% suara, DPD I 30% suara, DPD II 20% suara dan Ormas/Orsap 10% suara. Soal apakah kita menggunakan sistem voting blok atau tidak, itu sangat tergantung pada hasil survey. Dan itu datanya akan dikomunikasikan secara politik untuk mengambil langkah-langkah demi menjaga keutuhan, kesatuan di dalam Partai Golkar.

Itu konsep yang menggunakan prosentasi. Dalam aturan Golkar, konsep voting block sudah diatur, dimana masing-masing tingkatan prosentasinya berbeda. Kalau tingkat DPP prosentasinya 40 persen. DPD I 30 persen, DPD II 20 % dan Ormas/Orsap 10 persen. Jadi dalam kaitannya dengan penentuan calon Gubernur dari Golkar nanti, biasanya DPP dan DPD I itu punya pilihan yang sama. Masing-masing struktur itu diwakili oleh satu orang untuk memberikan suara. Walaupun hanya satu orang, nilai prosentase berbeda seperti yang saya sebutkan tadi. Satu orang ini akan memberikan suara berdasarkan keputusan yang telah disepakati. Misalnya kalau saya yang ditunjuk memberikan suara dari DPD I, maka suara yang sama bawa itu berdasarkan kesepakatan DPD I, begitu pun dengan yang lainnya.

Ini karena memang kita berharap bahwa DPP obyektif dalam menentukan siapa yang pantas menjadi calon gubernur dari Golkar.

Pasca Rapimdasus Ende, dari kelima bakal calon itu, saya sebagai Ketua Tim Pengarah mengamati bahwa yang paling gencar melakukan sosialisasi ada  3 calon, Pa Medah, Pa Viktor dan Pa Mell. Saya pantau bahwa sosialisasi mereka cukup sampai ke tingkat-tingkat basis masyarakat. Sehingga dari segi kesiapan, walaupun sampai saat ini kita belum punya calon definitif, tapi dari segi kesiapan, kita sudah siap. Karena ketiga calon ini begitu gencar, tinggal saja menunggu siapa yang muncul. Salah satu keputusan dari Rapimdasus Ende adalah dari 5 bakal calon yang tidak keluar dari Partai Golkar tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dari partai lain. Jadi, DPD I sekarang hanya menunggu rekomendasi tiga nama bakal calon dari DPP, karena ini bagian dari tahapan. Setelah itu baru kita melakukan proses selanjutnya. Kita standby, kita sudah siapkan seluruh dokumen. Begitu rekomendasi turun, hanya jangka waktu paling lambat 1 minggu kita sudah bisa tetapkan calon definitif. Tapi sampai sekarang 3 nama itu kita belum tahu. Pilkada Gubernur itu kewenangan DPP, menurut Juklak 05.

Yang pasti tidak keluar dari 5 nama yang ditetapkan di Rapimdasus Ende itu. Dan kelima nama itu bersama yang lainnya disurvey itu. Survey tahap pertama sudah selesai, tapi sampai sekarang kita belum tahu hasilnya, walaupun ada isu berkembang, tapi secara resmi  kita belum tahu. Sementara sekarang ini masih survey tahap kedua.

Saya pikir, ketiga nama itu punya kans yang sama. Pa Medah punya kekuatan basis, Pa Viktor punya basis, Pa Mell juga punya basis. Saya pikir ketiga tokoh ini punya kapasitas, kapabilitas yang hampir sama. Jadi bagi kami sebagai tim pengarah pilkada, dari ketiga tokoh ini siapa pun yang nanti lolos dalam Rapimdasus, kita siap bertarung dengan partai lain.

Setelah Rapimdasus menetapkan calon gubernur definitif, kita memberikan kesempatan kepada calon definitif mengajukan sekurang-kurangnya 3 nama dan sebanyak-banyaknya 5 nama calon wakil gubernur kepada DPD I, Tim Pengarah Pilkada. Kita kemudian melanjutkan ke DPP. Setelah DPP memberikan rekomendasi, kita dalam rapat pengurus harian di tingkat DPD I akan putuskan siapa wakil dari calon tetap.

Itu pertanyaan yang bagi saya sulit untuk mengukur pribadi orang. Tetapi bagi saya, ketiga-tiga ini bagus karena Pa Medah: bupati 10 tahun atau 2 periode, Ketua DPD I Golkar NTT. Pa Viktor: Ketua Penasehat dan juga anggota DPR RI. Pa Mell Adoe: Ketua DPRD NTT, mantan Ketua Fraksi Golkar, mantan Ketua OKK di DPD I, sekarang Ketua Kosgoro. Jadi, ketiga orang ini kader-kader yang baik.

Ya, saya juga baca di koran bahwa hasilnya seperti itu. Tapi saya pikir tidak pengaruh apa-apa bagi Golkar kalau ada seperti itu. Tapi saya tidak yakin itu, yang saya yakin kader kita pasti menang. Kalau kita lihat di koran tentang hasil itu, kan kader Golkar ada beberapa orang. Kalau misalnya kader partai lain unggul, perlu diingat bahwa kader Golkar bukan satu saja di situ. Katakanlah di situ ada Pa Mell, Pa Viktor, Pa Medah, ketika salah satunya maju, maka kekuatan suara kedua calon yang lain itu akan lari ke satu calon Golkar itu. Mungkin tidak 100% tentunya, tetapi tiga kekuatan ini menjadi satu, kecuali ketiganya maju.

Saya kira tidaklah demikian. Yang pasti saya sendiri belum tahu hasil survey itu sehingga bagaimana mungkin saya bisa menganalisisnya.

Salah satu tujuan survey ini adalah untuk kita bisa mengetahui peta politik masing-masing kekuatan.

Kelemahan dulu ya. Kelemahan pertama, terlalu banyak kader Golkar yang bertarung. Jujur saja, selain 3 orang: Pa Medah, Pa Viktor, Pa Mell Adoe, tetapi ada kader Golkar yang sudah dilamar partai lain. Contoh Pa Gaspar Ehok. Itu kader tulen Golkar. Pa Esthon Foenay, beliau itu calon gubernur dari Golkar kemarin. Ini kelemahan Golkar karena kadernya terlalu banyak, yang pintar-pintar, yang jago-jago semua sudah diambil partai lain. Ini karena syarat di Golkar yang maju hanya 1 orang calon gubernur dan 1 calon wakil gubernur. Kelemahan lainnya, sekarang bukan partai tapi figur, sehingga orang sudah melihat kalau ada figur kader Golkar tapi ada di partai mana begitu, mereka melihat itu lebih bagus dari yng kita usung, pasti mereka bisa ke sana. Itu kelemahan kita yang bisa menyebabkan basis-basis Golkar bisa terpecah. Tetapi kekuatan kita itu, bagaimana pun kita tidak akan terpecah-belah. Kita akan komit terhadap keputusan yang sudah dibuat bersama, baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II sampai ke desa/kelurahan. Apalagi pada Rapimdasus Ende yang lalu sudah ada kesepakatan bahwa empat calon yang tidak terpilih wajib mendukung calon yang terpilih. Ini sanksinya berat sekali bagi yang tidak melaksanakannya, yakni diberhentikan dari partai. Selain itu, kekuatan Golkar juga pada figur yang akan kita tetapkan nanti dengan mengacu pada berbagai pertimbangan yang memungkinkan figur terbaik tersebut layak memimpin NTT ke depan.

Betul sekali. Sebagai Ketua Tim Pengarah, saya sangat mengharapkan supaya sampai pada proses penetapan itu betul-betul obyektif tanpa rekayasa. Setidaknya survey yang dilakukan itu tidak ada unsur rekayasanya. Tapi saya yakin hasil survey ini baik-baik saja. Kita mengharapkan tidak mengulangi di Kota Kupang dulu, karena itu sangat mengecewakan dan memalukan. Sampai saat ini saya tetap yakin bahwa Golkar baik di tingkat DPP, DPD I, DPD II dan sampai desa/kelurahan, tetap bersatu dan bertekad memenangkan suksesi gubernur. Sebagai Ketua Tim Pengarah, saya selalu berusaha agar para kandidat tidak saling menjatuhkan. Mereka harus tetap kompak dan komit.

Saya kira semua kandidat mempunyai kekuatan yang sama, jadi tidak ada pesaing terberat untuk Golkar. Semua calon mempunyai kekuatan basis. Tapi tentang ini saya juga belum bisa memprediksikannya karena sampai saat ini belum ada calon definitif dari teman-teman partai yang lain, kecuali Pa Frans Lebu Raya yang berpasangan dengan Pa Esthon Foenay dari PDIP. Pa Gaspar meski sudah dilunching tapi pada partai pendukungnya kabarnya masih bermasalah. Begitu pun dengan Pa Beny Harman dan lain-lain. Tapi yang pasti semuanya punya kans yang sama. Kita lihat saja nanti.

Bagi Golkar tidak ada istilah telat, karena untuk hal sosialisasi itu sudah dilakukan oleh para kandidat sejak keputusan Rapimdasus di Detusoko tahun 6 lalu. Jadi, tidak ada istilah telat. Tapi kalau soal perasaan gelisah memang ada, karena sampai sekarang Golkar belum menetapkan paketnya sementara paket lain sudah kibarkan bendera dan terus bekerja. Apalagi jadwal pilkada sudah dimulai sejak 5 Februari lalu. Kita berharap pada minggu-minggu awal Maret ini kita sudah menetapkan paket Golkar.

Oh tidak benar itu. Itu mungkin isu saja. Dalam suasana politik begini kan wajar-wajar saja isu seperti itu. Sejauh yang saya tahu, sampai saat ini Golkar tetap utuh, baik di pusat, daerah sampai ke desa/kelurahan. Saya berharap teman-teman, khususnya di daerah-daerah tidak terpancing dengan isu yang hendak memecah-belah Golkar seperti itu.

Ah…, ya namanya politik jadi kita tidak bisa bilang bahwa semua calon kita ini bermesrah-mesrah. Tapi namanya politik ini kan bisa saling menjual popularitas, menjual potensi diri, tetapi juga bisa sebaliknya. Tapi pengamatan kita sementara ini, untuk 5 calon kita itu masih wajar-wajar dalam proses sosialisasi diri sesuai amanat Juklak, amanat Rapimdasus di Detusoko, Ende. Nah, kita berharap bahwa 5 calon itu sesuai dengan mekanisme kita bahwa siapapun yang maju atau siapapun yang lolos dalam proses ini, 4 calon yang lain harus mendukung. Itu target kita. Tentu tugas kami, baik Tim Pengarah Pilkada maupun sebagai DPD, kami berharap tetap solid, walaupun sekarang kita berbeda, tentu banyak pengurus bisa ada di mana-mana, misalnya ada di bakal calon ini, bakal calon itu, saya kira ini wajar-wajar saja. Tetapi sebagai Ketua Tim Pengarah, saya tegaskan bahwa ketika partai menetapkan siapa yang jadi calon dari Golkar, maka seluruh kekuatan harus menjadi satu untuk memenangkan Pilkada.

Saya kira tidak benar kabar itu. Yang pasti itu urusan DPP, karena pilkada kepala daerah ini wewenangnya pusat. Minta maaf saya tidak bisa memberikan komentar tentang itu. (by. rudy tokan)