sergapntt.com, KUPANG – Transmigrasi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran melalui pemberian bantuan rumah tinggal yang layak dan penciptaan kesempatan kerja serta berusaha baik bagi warga transmigrasi yang tinggal di sejumlah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) baik yang tersebar di kabupaten dalam wilayah NTT maupun yang dikirim ke berbagai daerah penerima antara lain Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera dan Maluku.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda NTT, Ir. Eddy Ismail, MM saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi  (P2KTRANS) lingkup Provinsi NTT tahun 2012 Hotel Royal Jalan Timor Raya Kupang, Senin (19/3/12).

Menurut Gubernur, data menunjukan bahwa Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapat program pemberdayaan dan menempati lokasi transmigrasi sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 25.513 KK masing-masing 11.982 KK merupakan Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) tersebar pada sejumlah permukiman transmigrasi di wilayah NTT dan 13.531 KK menempati lokasi UPT di daerah penerimana sebagaimana telah disampaikan terdahulu.

“Kita berharap agar dengan kerja keras dan upaya terus-menerus dari berbagai sektor, jumlah KK miskin di NTT dari waktu ke waktu mengalami penurunan secara signifikan termasuk melalui pembangunan Permukinan Transmigrasi Baru (PTB) di 6 lokasi UPT tahun 2012 dengan daya tampung 660 KK yang terdiri dari 416 KK bersumber dari Dana Tugas Pembantuan dan 50 KK dari APBD Provinsi NTT,” jelas Gubernur.

Pada bagian lain, Gubernur Lebu Raya mengakui, penyelenggaraan pembangunan transmigrasi dengan paradigma baru berbasis kawasan yang sudah hampir 5 tahun diwacana belum bisa berjalan optimal hampir di sebagian besar kabupaten. “Beberapa tahun terakhir jumlah kabupaten di NTT yang belum mendapat alokasi dana tugas pembantuan untuk program pembangunan permukiman masih sangat terbatas termasuk tahun 2012 yakni hanya 5 Satker masing-masing provinsi dan 4 kabupaten dengan total dana Rp 33.643.870.000,-,” ungkap Gubernur.

By. Verry Guru

19 Maret 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengaku pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2011 mendekati 6 persen.

Demikian dikatakan Lebu Raya pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Belu di aula Rumah Jabatan Bupati Belu, Sabtu (17/3/12).

Lebu Raya menjelaskan, pelaksanaan pembangunan tahun 2011 telah dilalui dengan hasil cukup berprestasi yang didasarkan atas berbagai capaian seperti APBN dan APBD Provinsi terealisir di atas rata-rata nasional yaitu mencapai 90% atau meningkat dibandingkan tahun 2010, pertumbuhan ekonomi tahun 2011 mendekati 6 %, angka kemiskinan menurun dari 21,23 % pada Maret 2011 menjadi 20,48 % September 2011 atau menurun 0,75 % dan pertumbuhan simpanan bank meningkat rata-rata 15 % per tahun.

Pelaksanaan empat tekad pembangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berkembang dengan baik dengan capaian seperti areal tanam jagung makin meningkat karena ada dukungan traktor besar dan perbaikan distribusi benih, hasil sensus ternak tahun 2011 mencatat peningkatan populasi sapi mencapai 778.633 ekor atau naik sekitar 30 % lebih dan populasi cendana terus meningkat karena didukung master plan yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan Kementerian Kehutanan RI serta NTT telah menjadi Provinsi Koperasi dengan perkembangan koperasi yang pesat dimana saat ini berjumlah 2.291 buah dengan anggota 521.516 orang dan aset mencapai Rp. 1, 515 triliun lebih.

Pelaksanaan pembangunan, program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit besar bagi pembangunan Kabupaten Belu tahun 2012 harus dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu kata Gubernur, perlu komitmen dan rasa memiliki yang tinggi terhadap setiap hasil pembangunan yang telah dicapai.

“Untuk itu selaku Pemerintah Pusat di daerah, saya akan terus mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas setiap pembangunan yang dilaksanakan dari seluruh sumber dana yang ada,” ucapnya.

Menurut Lebu Raya, pertemuan ini sangat strategis dalam menggalang kebersamaan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan  tahun 2012 sehingga memperbesar peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya juga berharap adanya kebersamaan yang terus-menerus kita galang untuk mencegah adanya kesenjangan informasi antar elemen pembangunan dan pada akhirnya akan memotivasi kita semua,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga Gubernur NTT melakukan penyerahan paket pembangunan tahun 2012 kepada Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez berupa bantuan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga penyerahan secara simbolis Program Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah tahun 2012, biaya operasional kecamatan program desa/kelurahan mandiri Anggur Merah untuk 24 kecamatan, biaya operasional desa/kelurahan program desa mandiri Anggur Merah untuk 24 desa/kelurahan, bantuan pemugaran perumahan lingkungan desa/kelurahan dan bantuan untuk Kapela Halibot dan Naekasa Kecamatan kobalima serta alokasi PNPM Mandiri Pedesaan.

By. Verry Guru

19 Maret 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Perawat harus kerja lebih profesional. Untuk itu, maka kompetensi perawat mesti terus-menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, antara lain melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ini demi menunjang dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Permintaan tersebut diungkapkan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Provinsi NTT, Frans Salem, SH, M.Si pada acara peringatan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke 38 tingkat Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang, Senin (19/3/12).

Menurut Gubernur, organisasi profesi PPNI juga mesti terus melakukan pembenahan dan penguatan secara kelembagaan, terus bersinergi dan membangun kerja sama kemitraan dengan semua elemen masyarakat di daerah ini, termasuk dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi lainnya, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan tepat sasaran kepada masyarakat.

“Saya berharap data base seluruh perawat di daerah ini musti terdata dan teregistrasi secara baik,” pinta Gubernur.

Momentum peringatan HUT PPNI sebut Gubernur, harus dimaknai dengan sungguh-sungguh selain sebagai moment refleksi dan evaluasi, moment persatuan, persaudaraan dan kebersamaan; tetapi juga sebagai moment peneguhan komitmen dan menggairahkan kembali semangat kerja dan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini.

“Moment HUT PPNI ke 38 ini juga harus dijadikan momentum untuk memperkenalkan profesi keperawatan ini kepada masyarakat agar semakin dicintai dan dihargai,” tegas Gubernur seraya menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras para perawat dalam melayani masyarakat yang ada di daerah ini.

By. Verry Guru

19 Maret 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

sergapntt.com, KUPANG – Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay mengaku sebenarnya Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono tidak tega menaikan harga BBM. Namun kebijakan tersebut harus diambil untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan ekonomi.

“Sebenarnya Bapak Presiden tidak tega untuk menaikkan harga BBM,” ucap Esthon Foenay saat bersama Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menggelar Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi NTT yang dihadiri Bupati/Wakil Bupati, Kajari, Kapolres dan Dandim se NTT di Hotel Sylvia Kupang, Senin (19/3/12).

Pernyataan Esthon dan rapat di Sylvia itu terkait rencana Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM terhitung Minggu 1 April 2012 mendatang.

Menurut Esthon, saat dirinya mengikuti rapat bersama Presiden dan Wapres di Jakarta, pada Kamis (15/3), Presiden mengatakan kenaikan harga BBM sesungguhnya bukanlah sebuah kebijakan yang populer.

“Karena bakal menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena itu, perlu koordinasi secara vertikal dan horisontal seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Apalagi rencana pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Hindari barisan sakit hati dalam masyarakat,” pinta Esthon.

Mekanisme pemberian BLSM, jelas Esthon, akan disalurkan melalui Kantor Pos dan diberikan selama 9 bulan ke depan, tetapi proses pencairannya dibayarkan per tiga bulan.

“Saya berharap agar ada data yang akurat dan jelas berkaitan dengan kelompok sasaran yang akan menerima program BLSM,” ucapnya.

Kata Esthon, hasil deteksi Menko Polhukam RI, ada tiga (3) kelompok yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan pro dan kontra rencana kenaikan harga BBM.

“Pertama, ada kelompok yang paham dan mengerti terhadap rencana pemerintah menaikan harga BBM. Kedua, ada kelompok yang mengerti tapi tidak mau bekerja. Dan ketiga, ada kelompok yang sangat mengerti tapi tidak mau mengerti dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kelompok-kelompok ini juga harus bisa terdeteksi di daerah ini. Tetapi arahan Bapak Presiden aksi-aksi demonstrasi yang anarkhis segera ditindak tegas,” papar Esthon mengutip pesan Presiden.

Sedangkan Gubernur Lebu Raya menuturkan, kalau ada program BLSM sebagai akibat dari dampak kenaikan harga BBM maka apa yang harus disiapkan oleh pemerintah.

“Apa yang musti dilakukan manakala ada penolakan-penolakan dengan cara unjuk rasa. Ini yang harus dibicarakan dan prinsipnya kita tetap jaga keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat,” tegas Gubernur dan meminta kepada para Bupati/Walikota untuk memantau harga-harga di pasar yang mulai merangkak naik.

By. Verry Guru

19 Maret 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar